Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik mafia beras sebagai salah satu faktor yang mendorong harga beras menjadi mahal, meskipun stok nasional disebut mencukupi. Dalam penjelasannya, ia menyoroti dugaan penyimpangan dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peredaran beras fortifikasi palsu. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Amran mengenai persoalan harga dan distribusi beras. Ia tidak menyebut bahwa ketersediaan stok nasional dengan sendirinya menjamin seluruh beras sampai ke konsumen sesuai peruntukan.
Praktik pertama yang disoroti Amran adalah beras SPHP yang dibongkar dari kemasan atau jalur penjualannya, kemudian dioplos dengan beras lain dan dipasarkan sebagai beras premium. SPHP merupakan beras yang disalurkan pemerintah untuk membantu menjaga pasokan dan keterjangkauan harga. Jika produk tersebut dialihkan, dicampur, lalu dijual dengan label atau posisi sebagai beras premium, tujuan program dapat terganggu. Menurut penjelasan Mentan, cara itu juga dapat membuat konsumen membayar harga lebih tinggi untuk beras yang asal dan proses pencampurannya tidak disampaikan secara jelas.
Praktik kedua yang disebut adalah beras fortifikasi palsu. Amran menyoroti adanya produk yang diklaim sebagai beras fortifikasi, padahal menurut keterangannya bukan produk fortifikasi yang semestinya. Beras fortifikasi umumnya diperkaya dengan zat gizi tertentu melalui proses yang ditetapkan, sehingga klaim tersebut berkaitan dengan mutu dan informasi yang diterima pembeli. Apabila produk palsu dijual dengan klaim demikian, konsumen dapat keliru memahami jenis beras yang dibeli, sementara harga dan nilai produk mungkin dipersepsikan berbeda.
Amran mengaitkan kedua praktik itu dengan persoalan harga di pasar, bukan dengan kekurangan stok nasional. Karena itu, penjelasannya menekankan pentingnya mencegah pengalihan beras SPHP, pencampuran yang tidak semestinya, serta pemalsuan klaim fortifikasi. Uraian tersebut mencerminkan faktor yang ia soroti dalam menjelaskan harga tinggi, dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa praktik tersebut merupakan satu-satunya penyebab. Pemeriksaan terhadap distribusi dan keterangan pada kemasan menjadi bagian dari konteks yang disampaikan Mentan untuk menjelaskan dugaan penyimpangan tersebut kepada publik.
Amran menyampaikan perbandingan harga yang mencolok beras fortifikasi yang seharusnya dijual dengan harga yang disebut untuk produk fortifikasi abal-abal. Menurut keterangannya, harga beras fortifikasi yang semestinya adalah Rp13.000 per kilogram. Sementara itu, produk yang ia sebut sebagai fortifikasi abal-abal dikatakan dijual hingga Rp50.000 per kilogram. Perbedaan angka tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai dugaan praktik yang berkaitan dengan tingginya harga beras.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia membandingkan harga yang dianggap semestinya dengan harga produk yang disebut tidak sesuai. Angka Rp13.000 per kilogram merujuk pada harga yang menurut Amran seharusnya berlaku untuk beras fortifikasi, sedangkan Rp50.000 per kilogram merupakan harga yang ia kaitkan dengan produk fortifikasi abal-abal.
Selisih Rp37.000 per kilogram kedua angka tersebut menunjukkan besarnya perbedaan harga yang menjadi sorotan dalam pernyataan itu. Namun, perbandingan tersebut perlu dipahami sebagaimana disampaikan Amran, tanpa menambahkan rincian lain mengenai produk, pihak yang terlibat, atau cara fortifikasi dilakukan. Informasi yang disampaikan dalam kesempatan itu terbatas pada perbandingan harga dan penyebutan produk sebagai fortifikasi abal-abal.
Penyebutan harga tersebut juga hadir dalam konteks pembahasan mengenai harga beras yang tinggi, sementara stok nasional disebut cukup. Amran mengaitkan persoalan itu dengan dugaan adanya mafia beras. Perbandingan harga fortifikasi menjadi salah satu contoh yang ia kemukakan untuk menggambarkan adanya perbedaan harga yang seharusnya dan harga yang disebut berlaku pada produk tertentu. Dengan demikian, inti informasi mengenai kasus ini terletak pada dua angka yang disampaikan serta konteks pernyataan Amran di Jakarta pada Rabu tersebut.
Tanpa keterangan tambahan yang lebih terperinci, angka-angka itu sebaiknya diperlakukan sebagai klaim yang disampaikan oleh Amran, bukan sebagai rincian lain yang dapat diasumsikan. Ia menyebut Rp13.000 per kilogram sebagai harga yang seharusnya, dan Rp50.000 per kilogram sebagai harga produk fortifikasi abal-abal. Penjelasan tersebut menyoroti selisih harga, tetapi tidak memuat informasi lebih jauh tentang dasar penetapan harga ataupun identitas produk yang dimaksud.
Amran menyatakan bahwa para tersangka yang terkait dengan kasus pengoplosan beras dan fortifikasi palsu telah ditindak. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dugaan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu kepercayaan terhadap mutu beras tidak dibiarkan tanpa respons. Menurut Amran, penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat merupakan bagian penting untuk menghadapi persoalan yang disebutnya berkaitan dengan mafia beras.
Pada hari pernyataan itu disampaikan, Amran menyebut 13 tersangka tertangkap dalam kasus fortifikasi palsu. Angka tersebut merujuk pada keterangan Amran mengenai penangkapan dalam perkara itu. Ia tidak menyampaikan rincian identitas para tersangka maupun lokasi penangkapan dalam pernyataan yang menjadi dasar informasi ini. Karena itu, keterangan mengenai jumlah tersangka perlu dipahami sesuai atribusi tersebut, tanpa menambahkan informasi yang belum disampaikan.
Amran juga menegaskan bahwa mafia beras perlu ditangkap. Pesan itu menunjukkan bahwa, menurutnya, tindakan terhadap para tersangka perlu berjalan seiring dengan upaya menghadapi praktik yang berpotensi memicu kenaikan harga. Dalam konteks beras, dugaan pengoplosan dan fortifikasi palsu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi informasi mengenai produk yang diterima masyarakat. Namun, penjelasan mengenai perkara tertentu tetap perlu dibatasi pada fakta yang telah dikemukakan, termasuk keterangan bahwa para tersangka telah ditindak dan 13 orang tertangkap dalam kasus fortifikasi palsu pada hari pernyataan disampaikan.
Pernyataan Amran tersebut menempatkan penegakan tindakan terhadap pelaku sebagai salah satu respons atas masalah yang disorot pemerintah. Ia mengaitkan perlunya menangkap mafia beras dengan situasi harga, meskipun stok nasional disebut cukup. Dengan demikian, pesan utamanya adalah bahwa kecukupan persediaan tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran terhadap praktik yang dapat memengaruhi harga dan kepercayaan konsumen. Informasi lebih lanjut mengenai identitas tersangka, lokasi, atau tahapan hukum berikutnya tidak ditambahkan di sini karena tidak tercantum dalam keterangan yang disampaikan Amran.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pertanian Amran memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjawab perhatian masyarakat terhadap kecukupan pangan pada periode ketika kebutuhan rumah tangga dapat meningkat. Menurut Amran, persediaan yang tersedia memberi ruang bagi pemerintah untuk menjaga pasokan beras tetap mencukupi selama masa perayaan. Ia juga menekankan bahwa kondisi stok nasional menjadi salah satu dasar untuk menilai kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini menempatkan kesiapan persediaan sebagai hal penting menjelang akhir tahun, di tengah sorotan terhadap harga beras yang masih tinggi.
Amran menyebut stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton pada November 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran persediaan yang dimiliki pemerintah menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Ia memperkirakan stok pada akhir tahun akan menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perkiraan itu menunjukkan bahwa persediaan diproyeksikan tetap kuat hingga penutupan tahun, sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan beras. Namun, pernyataan mengenai besarnya stok tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi harga di tingkat konsumen. Dalam konteks berita ini, Amran menyampaikan angka stok dan perkiraannya sebagai penegasan bahwa pasokan nasional berada dalam keadaan aman.
Dalam keterangannya Amran juga mengaitkan situasi pangan dengan kondisi sejumlah negara yang sedang menahan bahan baku.
Baca juga: Harga Pangan Nasional: Cabai Rawit Merah Rp132.850 dan Telur Ayam Rp32.150 per Kilogram | Bulog Catat Rekor Pengadaan Beras Nasional hingga 4,11 Juta Ton | Satyawan Pudyatmoko Dipercaya Memimpin Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional
6 kunjungan