Jakarta | Pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai tidak dapat hanya mengandalkan keputusan pemerintah pusat atau kemampuan teknis pengembang. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat perlu dilibatkan karena merekalah yang paling dekat dengan kondisi wilayah, kebutuhan warga, serta dampak proyek. Pendekatan ini relevan bagi beragam agenda, mulai dari pengembangan panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara hingga penyediaan listrik bagi desa-desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setiap lokasi memiliki karakteristik geografis dan sosial yang perlu dipahami sejak awal.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot menyampaikan komitmen pelibatan tersebut dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota DPD RI pada Senin, 10 November 2026. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, termasuk pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), elektrifikasi wilayah 3T, serta pengawasan pertambangan. Dalam pembahasan mengenai transisi energi, keterlibatan daerah dan warga direncanakan berlangsung sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, bukan hanya setelah proyek ditetapkan. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menentukan kebutuhan, lokasi, dan cara pembangunan.
Pelibatan sejak awal juga dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa percepatan proyek energi sejalan dengan kepentingan warga dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi tentang tata ruang, kondisi infrastruktur, dan prioritas pembangunan setempat, sementara masyarakat dapat menjelaskan kebutuhan layanan listrik serta kekhawatiran terhadap perubahan di lingkungan mereka. Dialog yang berkelanjutan berpotensi memperkuat transparansi dan membantu mengidentifikasi persoalan lebih dini. Untuk proyek di wilayah 3T, masukan warga penting agar penyediaan listrik menjawab kebutuhan nyata dan dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Pada pengembangan panas bumi maupun PLTA, perhatian terhadap lingkungan dan kondisi sosial perlu berjalan bersama dengan sasaran penambahan pasokan energi. Karena itu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam pelaksanaan. Komitmen yang disampaikan dalam pertemuan dengan DPD RI menempatkan partisipasi lokal sebagai unsur dalam agenda energi, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat dan kelangsungan lingkungan.Yuliot memandang arah kebijakan energi perlu bertumpu pada kemampuan memastikan pasokan yang andal bagi masyarakat. Ketersediaan energi tidak hanya menjadi sasaran kebijakan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pasokan harus dijaga agar masyarakat tidak menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak maupun listrik. Keduanya merupakan bentuk energi yang dibutuhkan, sehingga ketersediaannya perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sektor energi. Dengan menempatkan keandalan pasokan sebagai arah kebijakan, pemerintah dapat memberi perhatian pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan tujuan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Penekanan pada pasokan yang andal juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari kebijakan. Kebijakan energi, menurut pandangan tersebut, tidak cukup hanya membicarakan ketersediaan sumber daya, tetapi perlu memastikan hasil pengelolaannya mendukung kebutuhan publik. Pencegahan kelangkaan BBM dan listrik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pemenuhan kebutuhan itu. Dengan demikian, pembahasan tentang ketahanan energi terhubung dengan tanggung jawab mengelola sumber daya alam secara cermat. Keandalan pasokan dan keberlanjutan pengelolaan bukan hal yang terpisah, melainkan perlu dipertimbangkan bersama dalam menentukan arah kebijakan.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, Yuliot juga menekankan perlunya mengutamakan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Penekanan ini memberi kerangka bagi pemanfaatan sumber daya: kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekaligus memperhatikan masyarakat. Pengelolaan berkelanjutan berarti kedua aspek tersebut tidak dikesampingkan ketika sumber daya dimanfaatkan. Pandangan itu melengkapi perhatian pada pasokan energi yang andal, dengan mengingatkan bahwa tujuan memenuhi kebutuhan tidak terlepas dari cara sumber daya dikelola. Arah kebijakan energi, sebagaimana disampaikan Yuliot, mencakup upaya menjaga agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan BBM maupun listrik, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam mengutamakan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kedua perhatian itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai ketahanan energi dan keberlanjutan.
Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 100 persen pada 2029. Target tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses listrik masih menjadi pekerjaan penting, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Berdasarkan kondisi yang disampaikan, masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik. Angka ini menggambarkan bahwa tantangan elektrifikasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan penentuan solusi yang sesuai bagi setiap lokasi.
Karakter geografis Indonesia yang beragam membuat satu pendekatan penyediaan listrik tidak selalu cocok diterapkan di semua wilayah. Kondisi permukiman, jarak dari jaringan yang telah tersedia, serta tingkat kesulitan akses perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi dan pola pembangunan. Karena itu, upaya mencapai elektrifikasi penuh diarahkan melalui kombinasi beberapa pilihan, sehingga layanan dapat menjangkau lokasi dengan kebutuhan dan keadaan yang berbeda.
Yuliot menyebut tiga cara yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, pemerintah dapat memperluas jaringan listrik, terutama di wilayah yang memungkinkan untuk dihubungkan dengan jaringan yang sudah ada. Kedua, mini-grid berbasis energi baru terbarukan (EBT) dapat dibangun sebagai sistem lokal yang melayani sejumlah pengguna di wilayah tertentu. Ketiga, daerah yang sulit dijangkau jaringan dapat memperoleh PLTS individual yang dilengkapi baterai. Penyimpanan baterai memungkinkan listrik dari tenaga surya digunakan ketika matahari tidak menghasilkan daya, sesuai kapasitas sistem yang dipasang.
Pilihan-pilihan itu memberi ruang bagi penyediaan listrik yang lebih adaptif, tanpa mengandalkan perluasan jaringan utama sebagai satu-satunya cara. Untuk program listrik desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum tersambung ke jaringan utama, sumber listrik dapat berasal dari PLTS maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pemanfaatan kedua teknologi tersebut perlu disesuaikan dengan potensi dan kondisi setempat. Dengan menimbang karakter geografis sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat memilih bentuk penyediaan yang relevan bagi desa dan lokasi sasaran, sekaligus mendukung pencapaian target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sebelum wilayah kerja panas bumi dilelang. Langkah ini menempatkan komunikasi dengan pemda sebagai bagian yang dilakukan lebih awal dalam rangkaian proses, bukan hanya setelah lelang berlangsung. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memperoleh ruang untuk terlibat sejak tahapan persiapan pelelangan wilayah panas bumi.
Keterlibatan tersebut juga direncanakan melalui keikutsertaan pemerintah daerah dalam kepanitiaan lelang. Artinya, peran pemda tidak terbatas pada komunikasi sebelum proses dimulai, tetapi mencakup partisipasi dalam penyelenggaraan lelang itu sendiri. Penjelasan Eniya menunjukkan bahwa kementerian akan melibatkan pemda dalam proses lelang dan tahapan berikutnya. Rincian bentuk partisipasi pada setiap tahap tidak dijelaskan lebih lanjut, sehingga cakupannya dapat dipahami sesuai keterangan tersebut tanpa menambahkan kewenangan atau tanggung jawab yang belum dinyatakan.
Mekanisme ini menggambarkan adanya pelibatan daerah dalam proses pengembangan panas bumi, mulai dari komunikasi sebelum pelelangan hingga keterlibatan pada proses lelang dan tahap sesudahnya. Pemerintah daerah dengan demikian menjadi bagian dari rangkaian yang disiapkan Kementerian ESDM, meskipun keterangan yang tersedia tidak merinci jadwal, tata kerja, maupun keputusan yang akan diambil bersama. Penegasan tersebut penting untuk membedakan rencana pelibatan dari klaim mengenai hasil atau dampak tertentu.
Baca juga: Lahan Garapan Disiapkan bagi Warga Rempang selama Masa Transisi Industri
35 kunjungan