Jakarta | Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan surat edaran yang mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan harga pangan. Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus memastikan tata niaga berjalan sesuai aturan. Edaran tersebut memuat konsekuensi bagi pihak yang terbukti menjual atau membeli komoditas pangan dengan melanggar patokan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketentuan yang menjadi acuan meliputi Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta harga beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah menetapkan patokan harga untuk 19 komoditas pangan pokok. Cakupannya lain beras, minyak goreng, bawang, daging, dan telur ayam ras. Dengan adanya batas dan acuan tersebut, pelaku usaha diharapkan menyesuaikan transaksi serta penjualan menurut ketentuan yang berlaku di wilayah dan rantai pasok masing-masing.
Surat edaran juga menegaskan bahwa pelanggaran dapat ditindak melalui tahapan dan jenis sanksi yang sesuai. Langkah administratif dapat diterapkan terhadap pelaku usaha, sementara pelanggaran tertentu dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana dan berujung pada denda. Besaran denda yang disebutkan dapat mencapai Rp1,5 miliar, bergantung pada dasar hukum, jenis pelanggaran, serta hasil pemeriksaan. Angka maksimum itu bukan berarti setiap pelanggaran otomatis dikenai denda sebesar tersebut.
Penindakan perlu mempertimbangkan bukti, tingkat kesalahan, dan proses hukum yang berlaku. Karena itu, edaran berfungsi sebagai pengingat sekaligus pedoman bagi aparat untuk melakukan pengawasan dan bagi pelaku usaha untuk memeriksa kepatuhan harga. Pemerintah juga dapat menelusuri distribusi apabila ditemukan harga yang menyimpang, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada penjual di tingkat akhir. Bagi konsumen, keberadaan acuan harga membantu memberikan dasar untuk mengenali kewajaran harga pangan di pasar. Pelaku usaha sebaiknya memastikan informasi harga dan dokumen transaksi tersedia, serta mengikuti pembaruan kebijakan Bapanas agar kegiatan perdagangan tidak menimbulkan pelanggaran.
Penindakan terhadap pelanggaran harga pangan dilakukan secara bertahap, dengan jenis tindakan yang disesuaikan dengan temuan dan tingkat pelanggaran. Amran menyebut rentang sanksi administratif yang dapat dikenakan mencakup peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin, hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah juga dapat memerintahkan penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan. Urutan tersebut memberi ruang bagi pengawas untuk menindak pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan, sekaligus memastikan pelanggaran terhadap aturan harga tidak dibiarkan berulang.
Ketentuan penanganan itu diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026. Pengawasan mencakup pelanggaran terhadap harga pembelian pemerintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), maupun harga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Komoditas yang disebut meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, serta pangan pokok tertentu lainnya. Dengan cakupan tersebut, pemeriksaan dapat menyasar pelaku usaha yang tidak mematuhi batas atau ketentuan harga pada komoditas yang diawasi. Sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin, merupakan jalur penindakan yang berbeda dari proses pidana.
Apabila pengawasan menemukan bukti awal adanya tindak pidana di bidang pangan, pengawas wajib melaporkan temuan tersebut kepada penyidik yang berwenang. Selanjutnya, dugaan pidana diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan sekadar dengan menjatuhkan sanksi administratif. Dokumen tersebut menyebut ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar bagi pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Nilai denda dan ancaman penjara itu tidak boleh disamakan dengan denda administratif dalam tahapan sanksi berjenjang. Penentuan tindak lanjut bergantung pada hasil pemeriksaan serta penilaian aparat berwenang terhadap bukti dan unsur pelanggaran. Pemisahan kedua jalur ini penting agar pelaku usaha memahami bahwa pelanggaran ketentuan HPP, HET, atau harga SPHP dapat memicu tindakan administratif, sedangkan dugaan tindak pidana ditangani penyidik sesuai hukum.
Surat edaran mengenai penerapan ketentuan harga pangan diminta segera disosialisasikan dan dijalankan di lapangan. Amran menegaskan bahwa informasi dalam surat tersebut perlu sampai kepada para pelaku usaha serta jaringan penyaluran pangan, agar pelaksanaan aturan dapat dipahami secara merata. Sosialisasi juga menjadi langkah awal untuk mendorong kepatuhan, sementara penerapan di lapangan diperlukan agar ketentuan tidak berhenti sebagai imbauan administratif. Dengan demikian, pihak yang terlibat dalam distribusi dan penjualan pangan memiliki acuan yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Penerima edaran mencakup Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) serta Perum Bulog. Surat itu juga ditujukan kepada pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan, koperasi pemerintah daerah, dan outlet BUMN maupun BUMD. Selain itu, downline distributor turut menjadi sasaran penyampaian edaran, mengingat jaringan tersebut berperan dalam menyalurkan barang hingga ke tingkat penjualan berikutnya. Cakupan penerima yang beragam ini menempatkan pelaku dari berbagai mata rantai pasok dalam lingkup sosialisasi dan pelaksanaan ketentuan harga pangan.
Pengawasan melibatkan Kepala Bapanas bersama gubernur, bupati atau wali kota, Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim, serta aparat penegak hukum. Pelibatan unsur pusat, pemerintah daerah, dan aparat dimaksudkan untuk mendukung pemantauan pelaksanaan ketentuan di wilayah masing-masing. Surat tersebut ditandatangani Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, atas nama Kepala Bapanas, pada 10 November 2026. Pada tanggal yang sama, Selasa, 10 November 2026, Amran menyampaikan penegasan mengenai sanksi saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta. Keterangan itu menempatkan sosialisasi, penerapan, dan pengawasan sebagai rangkaian tindak lanjut edaran, dengan berbagai pihak terkait diharapkan memahami peran masing-masing dalam pelaksanaannya.
Daftar patokan harga yang tercantum memuat beberapa jenis harga dengan fungsi berbeda, yaitu harga acuan pembelian (HAP), harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen, dan harga eceran tertinggi (HET). Karena itu, angka-angka tersebut perlu dibaca bersama jenis harga, tahap rantai pasok, serta satuan yang berlaku. Misalnya, HAP gabah kering panen ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2026. Sementara itu, Minyakita memiliki HET Rp15.700 per kilogram berdasarkan Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2024.
Untuk komoditas cabai, rentang HPP produsen cabai rawit merah adalah Rp25.000–Rp31.500 per kilogram, sedangkan HET-nya berada pada Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Cabai merah keriting memiliki HPP produsen Rp22.000–Rp29.600 per kilogram dan HET Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Rentang tersebut menunjukkan bahwa batas pembelian di tingkat produsen dan batas harga eceran merupakan patokan yang berbeda. HET daging kerbau beku atau impor tercantum sebesar Rp99.000 per kilogram.
Pada telur ayam ras, HPP produsen ditetapkan Rp26.500 per kilogram dan HET Rp30.000 per kilogram. Untuk produk peternakan lainnya, HET bibit DOC layer ditentukan Rp9.000–Rp11.000 per ekor. Daging ayam ras memiliki HPP produsen Rp25.000 per kilogram, sementara HET di tingkat konsumen sebesar Rp40.000 per kilogram. Adapun HET DOC broiler tercantum Rp6.500–Rp7.000 per ekor. Penyebutan satuan per kilogram atau per ekor penting agar patokan tidak tertukar ketika dibandingkan maupun digunakan dalam pemantauan harga. Daftar ini hanya mencakup angka yang dirinci, sehingga tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan batas harga bagi komoditas lain yang tidak disebutkan.
20 kunjungan