Jakarta | Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri. Dalam pertemuan tersebut, Faisal menyampaikan langkah-langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah, termasuk banjir dan longsor, pada periode puncak musim hujan mendatang. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan koordinasi dan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca serta dampaknya di berbagai wilayah.
BMKG memperkirakan puncak musim hujan 2026–2027 berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Faisal juga menyampaikan bahwa awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari. Informasi mengenai pergeseran waktu tersebut menjadi salah satu unsur yang disampaikan dalam laporan kepada Presiden, seiring pemantauan BMKG terhadap perkembangan musim dan kondisi atmosfer. Perkiraan waktu puncak itu memberikan gambaran periode yang perlu dicermati dalam penyusunan langkah kesiapsiagaan menghadapi hujan dan potensi bencana terkait.
Untuk periode puncak, curah hujan diperkirakan berada dalam kategori normal apabila dibandingkan dengan rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir. Namun, BMKG memperkirakan durasi musim hujan kali ini lebih pendek. Kategori normal tersebut merujuk pada perbandingan terhadap pola hujan jangka panjang, bukan berarti hujan akan lebih ringan ataupun ancaman bencana menjadi lebih kecil. Durasi yang lebih pendek juga tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan terjadinya hujan intens atau dampak hidrometeorologi di lokasi tertentu. Karena itu, informasi mengenai kategori curah hujan dan lamanya musim perlu dipahami secara terpisah dari penilaian risiko di setiap daerah. Laporan BMKG kepada Presiden menyoroti perlunya antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca dan potensi dampak, sementara puncak hujan diproyeksikan terjadi dalam rentang tiga bulan tersebut. Pemantauan dan kesiapan menghadapi banjir maupun longsor tetap relevan selama kondisi setempat dan prakiraan cuaca mendukung munculnya risiko.
Untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan 2026–2027, BMKG telah menyusun informasi peringatan dini sesuai arahan Menko PMK Sugiono, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Kristomei Sianturi. Informasi tersebut dirancang agar dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta pihak terkait dalam mengenali ancaman lebih awal dan menyiapkan langkah antisipasi. Penyampaian peringatan secara terukur juga membantu daerah menyesuaikan kesiapan dengan jenis bahaya dan tingkat risikonya.
Faisal menjelaskan bahwa cakupan informasi BMKG tidak terbatas pada potensi hujan ekstrem. Pemantauan juga meliputi siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami. Ragam informasi ini memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh gambaran bahaya yang lebih luas, baik yang berkaitan dengan kondisi atmosfer dan pesisir maupun ancaman geologi. Dengan begitu, kewaspadaan dapat dibangun berdasarkan perkembangan yang relevan di masing-masing wilayah, bukan hanya berdasarkan satu jenis kejadian.
Untuk ancaman hujan, BMKG menyediakan informasi nowcasting yang memperkirakan potensi hujan dalam tiga hingga enam jam ke depan. Rinciannya dapat disajikan sampai tingkat kecamatan, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat memiliki acuan yang lebih spesifik untuk mengambil tindakan. Status peringatan dapat menunjukkan tingkat kesiapsiagaan, mulai dari siaga hingga awas. Perubahan status tersebut menandakan perlunya perhatian dan respons yang sepadan terhadap kondisi yang dipantau, terutama ketika hujan berpotensi memicu banjir atau longsor.
Rentang prakiraan yang tersedia juga beragam agar kebutuhan antisipasi jangka pendek dan perencanaan wilayah dapat saling melengkapi. Prakiraan harian memberikan informasi hingga tujuh hari, sedangkan prakiraan dasarian mencakup periode hingga sepuluh hari. Selain itu, prakiraan bulanan membantu mengidentifikasi daerah yang perlu diantisipasi dalam cakupan waktu lebih panjang. Penggunaan beberapa rentang waktu ini dapat mendukung penentuan prioritas pemantauan, kesiapan personel, serta perencanaan langkah mitigasi. Informasi peringatan dini tersebut menjadi salah satu dasar bagi daerah untuk meninjau potensi risiko dan memperkuat kesiapan sebelum maupun selama periode hujan tinggi berlangsung.
Dalam menghadapi puncak musim hujan 2026–2027, BMKG bekerja sama dengan BNPB untuk memperkuat identifikasi kecamatan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem. Kerja sama ini menghubungkan informasi meteorologi dengan kebutuhan penanganan bencana, sehingga risiko dapat dikenali sebagai dasar untuk menyiapkan langkah antisipasi. Pemetaan dilakukan dengan memperhatikan potensi hujan lebat serta kemungkinan dampaknya, terutama banjir dan longsor.
Selain mengidentifikasi kecamatan yang menghadapi curah hujan ekstrem, pemetaan ditujukan untuk memperkirakan lokasi dan waktu terjadinya potensi banjir maupun longsor. Perkiraan tersebut membantu pihak terkait memahami kapan dan di mana kewaspadaan perlu ditingkatkan. Informasi ini bukan sekadar gambaran kondisi cuaca, melainkan bahan pertimbangan untuk merencanakan kesiapsiagaan dan mengarahkan tindakan sebelum risiko berkembang menjadi bencana. Pemetaan juga dapat mendukung koordinasi antarinstansi, agar informasi mengenai potensi ancaman dapat digunakan secara terarah.
Hasil pemetaan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah provinsi dalam mempertimbangkan langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi risiko. Pemerintah provinsi dapat menetapkan status siaga darurat apabila diperlukan. Penetapan status tersebut memberikan landasan bagi kesiapan penanganan di tingkat daerah, sesuai kewenangan dan kebutuhan yang dinilai berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan begitu, identifikasi risiko dapat terhubung dengan keputusan pemerintah, bukan berhenti pada penyampaian prakiraan semata.
Dalam koordinasi penanganan, BNPB juga dapat menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan supervisi BMKG sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan. Pelaksanaan operasi ini merupakan bagian dari upaya menghadapi potensi ancaman, bukan pengganti pemetaan maupun kesiapsiagaan daerah. Informasi BMKG mengenai kondisi atmosfer mendukung supervisi, sedangkan koordinasi dengan BNPB mengaitkan informasi tersebut dengan tindakan penanganan. Penentuan langkah tetap perlu bertumpu pada perkembangan situasi serta hasil pemantauan yang relevan. Dengan rangkaian kerja sama ini, pemetaan kecamatan, perkiraan lokasi dan waktu potensi bencana, penetapan siaga darurat oleh pemerintah provinsi, dan kemungkinan operasi modifikasi cuaca dapat menjadi bagian dari pendekatan antisipatif. Tujuannya adalah membantu pihak berwenang mempersiapkan respons sebelum dampak hujan ekstrem terjadi, sekaligus mendukung pengambilan keputusan secara terkoordinasi selama periode puncak hujan.
Faisal menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan melalui dua pendekatan, bergantung pada kondisi awan dan lokasi yang perlu dilindungi. Cara pertama adalah mengarahkan hujan agar turun lebih awal, sebelum awan bergerak ke wilayah yang berisiko. Upaya ini dilakukan di hulu pembentukan awan atau di kawasan perairan yang dinilai tidak membahayakan. Dengan mengatur lokasi turunnya hujan, intensitas hujan di kawasan yang rentan diharapkan dapat dikurangi ketika awan mencapai wilayah tersebut.
Pendekatan kedua menggunakan bahan semai berukuran kurang dari dua mikron atau flare yang berisi kapur tohor. Menurut penjelasan Faisal, bahan tersebut digunakan untuk mencegah proses kondensasi dan memecah awan, sehingga hujan tidak terjadi di lokasi yang menjadi sasaran. Pilihan metode dan penerapannya tetap mempertimbangkan keadaan atmosfer serta tujuan operasi. Modifikasi cuaca bukan dimaksudkan untuk menghentikan seluruh hujan, melainkan mengupayakan agar curah hujan tidak terkonsentrasi di kawasan yang berpotensi mengalami dampak serius.
Langkah antisipasi ini juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur sungai. Faisal menyebut sekitar 38 sungai belum dinormalisasi atau masih berada dalam proses normalisasi. Keadaan tersebut menjadi perhatian karena kapasitas sungai yang belum memadai dapat meningkatkan kerentanan kawasan sekitar saat hujan deras. Normalisasi yang belum selesai berarti pengelolaan risiko perlu memperhitungkan kondisi lapangan, sembari pekerjaan penanganan sungai terus berjalan.
Tujuan yang disampaikan Faisal adalah mengupayakan agar hujan tidak turun di kawasan yang belum siap menghadapinya. Operasi modifikasi cuaca diharapkan membantu mengurangi tekanan hujan ekstrem pada wilayah rawan, terutama ketika kesiapan infrastruktur masih terbatas.
Baca juga: Awal Musim Hujan DIY 2026/2027 Mundur Sebulan, BMKG Ungkap Wilayah yang Lebih Dulu Diguyur Hujan – Berita Jogja | Awal Musim Hujan DIY 2026/2027 Diperkirakan Terlambat, Ini Wilayah yang Lebih Dulu Basah | Hujan Deras Picu Banjir di Sejumlah Wilayah Kota Padang
515 kunjungan