Jakarta | Polisi sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santri yang disebut melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi berinisial F. Informasi yang disampaikan mengenai lokasi menyebut kawasan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hingga kini, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan, sehingga dugaan keterlibatan F belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi, menyatakan bahwa dugaan peristiwa itu terjadi pada 2025. Laporan terkait telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penerimaan laporan menjadi bagian dari proses penanganan awal oleh kepolisian, yang selanjutnya dapat mencakup pengumpulan keterangan dan pemeriksaan informasi yang relevan. Rincian mengenai bentuk dugaan perbuatan, waktu kejadian secara lebih spesifik, maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan belum disampaikan dalam informasi yang tersedia.
Penyebutan inisial F dalam pemberitaan perlu tetap disertai penegasan bahwa perkara belum diputus dan penyidik masih menelusuri laporan. Status sebagai terlapor atau pihak yang disebut dalam laporan tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Karena itu, uraian mengenai kemungkinan keterlibatan pimpinan pesantren tersebut harus dipahami sebagai dugaan, sementara penilaian atas bukti dan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses yang berlaku.
Penanganan perkara yang menyangkut santri juga menuntut kehati-hatian dalam menjaga identitas dan kondisi korban atau pelapor, terutama apabila mereka masih berusia anak. Informasi pribadi yang dapat mengarah pada identifikasi sebaiknya tidak disebarluaskan. Pendekatan yang mengutamakan perlindungan, privasi, dan keselamatan dapat membantu mencegah dampak lanjutan selama pemeriksaan berlangsung. Pada saat yang sama, proses penyelidikan perlu memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan secara layak dan memastikan informasi yang beredar diperiksa secara cermat.
Dengan laporan yang kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, perkembangan berikutnya bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian. Sampai ada keterangan resmi lebih lanjut atau keputusan hukum, informasi mengenai dugaan kekerasan seksual ini perlu disampaikan secara berimbang dan tidak mendahului proses pembuktian. Penegasan tersebut penting agar kepentingan perlindungan santri tetap diperhatikan, sekaligus menjaga asas praduga tak bersalah bagi pihak yang disebut dalam laporan.
La Ode Joko, kuasa hukum pelapor dan para korban, menyampaikan bahwa dugaan kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan melalui pemanggilan santri secara satu per satu. Menurut keterangannya, pemanggilan itu disampaikan dengan alasan meminta santri memijat. La Ode menyebut tindakan yang dilaporkan tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang pada kesempatan dan waktu yang berbeda. Dalam beberapa kasus, seorang santri disebut dipanggil berkali-kali; ada korban yang, menurut La Ode, mengalami pemanggilan hingga lima sampai tujuh kali. Keterangan ini merupakan penjelasan pihak kuasa hukum dan masih perlu dinilai dalam proses penanganan perkara.
La Ode juga menyampaikan bahwa keterangan awal yang dihimpun mencakup tujuh korban dan seorang pelapor. Budi, sebagaimana disampaikan dalam keterangan mengenai perkara ini, menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan permintaan pemijatan yang diduga menjadi modus kekerasan seksual. Rincian mengenai siapa yang dipanggil, kapan pemanggilan berlangsung, serta apa yang terjadi dalam setiap kesempatan perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan diuji oleh aparat berwenang. Karena itu, informasi mengenai pola pemanggilan dan jumlah orang yang memberikan keterangan sebaiknya dipahami sebagai laporan awal, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Selain dugaan modus tersebut, La Ode mengklaim sejumlah korban mengalami tekanan psikologis karena biaya pendidikan mereka disebut ditanggung oleh F. Menurutnya, bantuan biaya itu diduga diungkit ketika ada santri yang menolak permintaan untuk memijat. Situasi tersebut, dalam pandangan kuasa hukum, dapat membuat santri merasa sungkan atau tertekan untuk menolak, mengingat ketergantungan mereka pada dukungan pendidikan. Namun, klaim mengenai bentuk tekanan, dampaknya terhadap masing-masing korban, serta keterkaitannya dengan dugaan perbuatan harus ditelusuri lebih lanjut. Keterangan para korban, pihak pesantren, F, dan saksi lain dapat menjadi bagian dari proses klarifikasi. Penanganan yang cermat diperlukan agar kebutuhan perlindungan dan pendampingan psikologis bagi korban diperhatikan, sementara setiap dugaan tetap diproses berdasarkan bukti dan asas praduga tak bersalah.
Dalam keterangannya, La Ode menyebut bahwa salah seorang korban juga mengalami kekerasan fisik. Ia mengatakan korban tersebut diinjak pada bagian perut. Informasi itu disampaikan sebagai keterangan La Ode mengenai dugaan yang terjadi, bukan sebagai kesimpulan resmi penyidik. Tidak ada identitas korban ataupun rincian tambahan yang disampaikan dalam keterangan tersebut, sehingga informasi mengenai kekerasan fisik perlu dipaparkan secara terbatas dan tidak diperluas dengan dugaan lain. Pemisahan pernyataan pihak yang memberikan keterangan dan temuan aparat penting untuk menjaga ketepatan informasi dalam pemberitaan perkara ini.
La Ode juga mengklaim bahwa F mengakui perbuatannya di hadapan sejumlah guru senior. Menurut La Ode, dalam kesempatan itu F menyampaikan pengakuan dan meminta maaf secara langsung kepada orang tua korban. Ia turut menyebut F merasa khilaf. Rangkaian keterangan tersebut menggambarkan apa yang, menurut La Ode, disampaikan atau dilakukan F, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bagaimana pengakuan itu dicatat, apakah telah diuji, atau bagaimana penilaiannya dalam proses penyelidikan. Karena itu, keterangan mengenai pengakuan tersebut tetap perlu dilekatkan pada sumbernya.
Hingga informasi yang disampaikan La Ode itu memperoleh konfirmasi melalui keterangan resmi aparat atau dokumen proses hukum, pengakuan yang ia klaim dan uraian tentang kekerasan fisik tidak semestinya ditulis sebagai fakta yang telah ditetapkan penyidik. Penggunaan atribusi, seperti “La Ode menyebut” atau “menurut La Ode”, membantu pembaca memahami asal informasi sekaligus membedakan klaim dari hasil pemeriksaan resmi. Peliputan juga perlu menghindari penyebutan identitas korban dan penambahan rincian yang belum tersedia. Dengan cara tersebut, uraian tetap menyampaikan inti keterangan yang diberikan, tanpa menyimpulkan lebih jauh mengenai peristiwa maupun tanggung jawab hukum pihak mana pun.
Budi menyebut penyidik tengah mengumpulkan dan memeriksa sejumlah barang bukti untuk mendalami dugaan kekerasan seksual tersebut. Bukti yang dihimpun mencakup rekaman audio dan video, serta keterangan dari para korban. Keterangan para pihak dan materi yang tersedia akan menjadi bagian dari proses penyelidikan, sehingga fakta-fakta dalam perkara dapat ditelaah secara menyeluruh. Pada tahap ini, penyebutan bukti dan keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak mana pun; penilaian atas perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan.
Menurut Budi, penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Metro Jaya, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Keterlibatan sejumlah lembaga itu disebut sebagai bagian dari koordinasi dalam menangani perkara yang menyangkut perlindungan korban. Pendampingan dan pemeriksaan diharapkan berlangsung dengan memperhatikan kebutuhan serta keamanan para korban, sekaligus mengikuti prosedur yang berlaku. Informasi mengenai langkah penyelidikan maupun koordinasi tersebut disampaikan oleh pihak terkait, dan perkembangan selanjutnya bergantung pada proses yang dijalankan oleh penyidik.
Di sisi lain, kuasa hukum korban, La Ode, mendesak polisi agar segera mengambil tindakan terhadap F, termasuk menahan dan mencegahnya bepergian ke luar negeri. La Ode menyatakan khawatir F akan melarikan diri. Ia juga mengaitkan kekhawatiran itu dengan dugaan kedekatan F dengan Syeikh Al-Misry, yang menurutnya pernah menjadi sorotan dalam kasus serupa.
Baca juga: Gugatan Rp1 Miliar Krisman Harefa terhadap MSIG Life di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan | Alternatif Libur Lebaran 2027: Berlayar dari Jakarta dan Singgah di Singapura | Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla, Lanud Sjamsudin Noor Bersama Satgas Gabungan Lakukan Pemadaman di Gambut
266 kunjungan