Jakarta | Rencana Mohammad Hatta untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden mulai tercatat secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Hatta menyampaikan pemberitahuan pertama pada 20 Juli 1956. Beberapa bulan kemudian, ia kembali mengirim surat kepada pimpinan parlemen pada 23 November 1956. Kedua surat tersebut menjadi penanda bahwa persoalan pengunduran dirinya telah disampaikan melalui jalur kelembagaan, bukan sekadar menjadi kabar yang beredar di ruang publik.
Dalam surat bernomor 47/56, Hatta menyatakan bahwa ia akan meletakkan jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Tanggal itu memberikan kepastian mengenai waktu yang ia ajukan untuk mengakhiri tugasnya. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Ketua DPR, sehingga lembaga perwakilan memiliki pemberitahuan langsung mengenai rencana itu. Surat 23 November tersebut dengan demikian memperjelas isi pemberitahuan sebelumnya dan menjadikan rencana pengunduran diri Hatta sebagai persoalan yang perlu ditanggapi oleh parlemen.
Informasi tentang rencana tersebut segera mendapat perhatian di lingkungan DPR. Para anggota parlemen menghadapi pengajuan yang menyangkut jabatan wakil presiden dan waktu pelaksanaannya yang telah ditentukan. Karena itu, pemberitahuan Hatta tidak berhenti sebagai urusan surat-menyurat seorang pejabat dan Ketua DPR. Isinya segera menjadi bahan pembicaraan dan membuka ruang bagi langkah-langkah parlemen untuk mempertahankan sang wakil presiden. Dengan adanya tanggal 1 Desember sebagai batas yang disebutkan dalam surat, perhatian terhadap keputusan Hatta pun semakin mendesak. DPR perlu mempertimbangkan bagaimana menanggapi pemberitahuan resmi tersebut sebelum tanggal itu tiba. Dua surat pada Juli dan November 1956 menjadi awal dari perdebatan mengenai kelanjutan jabatan Hatta, sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan tersebut telah masuk ke dalam agenda politik dan kelembagaan negara. Pada tahap ini, hal yang paling jelas adalah bahwa Hatta telah menyampaikan rencananya secara tertulis, sementara parlemen segera memberi perhatian terhadap kemungkinan berakhirnya masa jabatan wakil presiden. Surat-surat itu menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya di DPR.
Partai Nasional Indonesia (PNI), pemenang Pemilu 1955 dengan perolehan 57 kursi, memandang rencana Mohammad Hatta untuk mundur dari jabatan wakil presiden sebagai persoalan penting bagi kehidupan negara. Sikap partai itu berangkat dari keyakinan bahwa perjuangan rakyat belum selesai. Revolusi nasional masih perlu dituntaskan, sementara negara yang baru dibangun menghadapi berbagai persoalan politik dan pemerintahan. Dalam keadaan demikian, pengalaman serta keterlibatan Hatta dianggap tetap dibutuhkan, bukan hanya sebagai tokoh perjuangan, tetapi juga sebagai pemimpin yang dapat membantu menjaga arah kehidupan kenegaraan.
PNI berharap Hatta bersedia membatalkan niatnya atau, setidaknya, menunda pengunduran diri sampai Konstituante menyelesaikan tugas menyusun undang-undang dasar baru. Harapan tersebut menunjukkan bahwa partai itu mengaitkan keputusan Hatta dengan proses pembentukan tata negara yang lebih tetap. Sebelum dasar konstitusional baru tersusun, perubahan pada pucuk kepemimpinan dinilai berpotensi menambah ketidakpastian. Karena itu, PNI menghendaki agar Hatta tetap menjalankan perannya selama masa peralihan tersebut. Permintaan ini bukan sekadar upaya mempertahankan seorang pejabat, melainkan juga cerminan kekhawatiran bahwa kemampuan negara menghadapi masalah dapat melemah apabila tokoh berpengalaman menarik diri.
Selain meminta Hatta bertahan sebagai wakil presiden, PNI juga mengusulkan agar ia diberi kesempatan memimpin kabinet. Partai itu menilai kepemimpinan Hatta dapat membantu mengatasi keruwetan yang sedang dihadapi tanah air sekaligus meneruskan pembangunan. Usulan tersebut menempatkan Hatta sebagai sosok yang dianggap mampu memberi arah dan mendorong kerja pemerintahan di tengah keadaan yang sulit. Dengan demikian, tanggapan PNI mencakup dua harapan: agar Hatta tidak segera meninggalkan jabatan kenegaraan, dan agar kapasitasnya dimanfaatkan lebih langsung dalam pemerintahan. Namun, harapan itu tetap merupakan sikap serta usulan politik PNI, bukan keputusan yang dengan sendirinya mengubah rencana Hatta. Perdebatan tersebut memperlihatkan betapa kuatnya keinginan sebagian kalangan agar Hatta terus berperan dalam menyelesaikan revolusi nasional dan membangun negara.
Menjelang 1 Desember 1956, parlemen berupaya memperoleh penjelasan langsung dari Mohammad Hatta mengenai keputusan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Untuk itu, DPR mengirim delegasi yang terdiri atas lima orang anggota. Langkah tersebut dimaksudkan agar pimpinan dan anggota parlemen dapat memahami alasan Hatta, sekaligus memiliki keterangan yang dapat disampaikan dalam pembahasan resmi di lembaga legislatif.
Kelima anggota delegasi berasal dari partai yang berbeda. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari Nahdlatul Ulama (NU), Mr. Hardi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Peris Pardede dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan lintas partai ini mencerminkan upaya parlemen untuk menjalankan tugas tersebut melalui wakil-wakil dengan latar politik beragam. Mereka membawa mandat untuk meminta keterangan, bukan untuk menggantikan proses pembahasan yang akan berlangsung di DPR.
Delegasi itu diminta memperoleh penjelasan mengenai pengunduran diri Hatta. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para anggota DPR untuk mendengar langsung pertimbangan yang mendasari sikap wakil presiden, sebelum persoalan itu dibicarakan lebih lanjut dalam sidang. Dengan demikian, tugas mereka tidak berhenti pada penyampaian permintaan parlemen: hasil percakapan juga perlu dirangkum dan dilaporkan kembali kepada pimpinan DPR.
Jadwal pelaporan memperlihatkan bahwa parlemen hendak menindaklanjuti pertemuan itu dalam waktu singkat. Setelah menemui Hatta, kelima utusan dijadwalkan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan DPR. Pimpinan kemudian akan meneruskan laporan tersebut ke sidang pleno DPR untuk dibahas pada malam itu. Urutan ini memberi ruang bagi keterangan dari Hatta untuk masuk ke dalam pertimbangan parlemen, sebelum para anggota mengambil bagian dalam pembicaraan bersama. Pengiriman delegasi lima orang dengan demikian menjadi langkah awal DPR dalam merespons keputusan pengunduran diri tersebut, sekaligus cara memperoleh informasi langsung untuk bahan sidang pleno.
Pertemuan dengan delegasi yang berusaha membujuknya tidak mengubah sikap Mohammad Hatta. Setelah mendengarkan pandangan dan harapan para utusan, ia tetap berpegang pada keputusan untuk meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Bagi Hatta, keputusan itu bukan reaksi sesaat terhadap tekanan politik, melainkan langkah yang telah dipertimbangkan. Ia menilai perbedaan pandangan mengenai arah pemerintahan sudah semakin mendasar, sehingga mempertahankan jabatan tanpa keselarasan sikap tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, upaya delegasi untuk menahannya tidak berhasil membatalkan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada lembaga negara.
Pada malam yang sama, DPR mengadakan sidang pada pukul 21.00 untuk menanggapi keputusan tersebut. Dalam sidang itu, para anggota menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Hatta atas pengabdiannya selama sebelas tahun sebagai wakil presiden. Apresiasi tersebut mencerminkan pengakuan terhadap peran yang dijalankannya sejak awal masa republik, sekaligus penghormatan kepada sosok yang dikenal berpegang pada prinsip. Meski DPR menyampaikan penghargaan, keputusan Hatta tetap diterima dan jabatan itu tidak segera diisi oleh seorang pengganti. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya kemitraan Sukarno dan Hatta dalam susunan kepemimpinan nasional.
Setelah Hatta mundur, posisi wakil presiden kosong hingga tahun 1973. Kekosongan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu memperlihatkan bahwa jabatan tersebut tidak langsung ditempati kembali setelah pengunduran dirinya. Dalam buku biografi politik Mohammad Hatta yang terbit pada 1990, alasan di balik keputusan itu diterangkan melalui pengakuan Hatta sendiri: ia mengundurkan diri karena tidak lagi sejalan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Dengan demikian, pengunduran diri tersebut bukan semata persoalan pribadi atau pergantian jabatan, melainkan cerminan perbedaan politik dan pandangan tentang penyelenggaraan pemerintahan.
261 kunjungan