Kabupaten Parigi Moutong | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi. Kebakaran tercatat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Luas lahan yang terdampak di berbagai lokasi tersebut mencapai belasan hektare. Laporan ini menunjukkan bahwa ancaman bencana terkait kondisi kering belum sepenuhnya mereda, sehingga pemantauan dan penanganan tetap diperlukan.
Informasi tersebut dihimpun dalam pemantauan BNPB sejak 7 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga 8 November 2026 pukul 07.00 WIB. Rentang pemantauan selama 24 jam itu menjadi dasar penyampaian perkembangan kejadian bencana di berbagai daerah. Dalam periode tersebut, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan di tiga provinsi, sementara kekeringan juga masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Sulawesi. Dampak yang ditimbulkan masih dirasakan masyarakat, baik di sekitar lokasi kebakaran maupun di kawasan yang menghadapi keterbatasan air akibat kondisi kering.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjadi pihak yang menyampaikan keterangan terkait perkembangan bencana tersebut. Laporan BNPB menegaskan bahwa kejadian yang terpantau bukan hanya catatan luas lahan terbakar, tetapi juga situasi yang masih memengaruhi kehidupan warga. Karena itu, perkembangan di tiap wilayah perlu terus dicermati, termasuk perubahan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Di tengah laporan kebakaran dan kekeringan yang berlangsung bersamaan, informasi berkala dari BNPB dapat membantu pemerintah daerah serta pihak terkait memahami sebaran kejadian dan menentukan tindak lanjut. Warga di wilayah terdampak juga perlu mengikuti informasi resmi mengenai kondisi setempat. Pemantauan berkelanjutan penting untuk memperbarui data dampak, mendukung langkah penanganan, dan memastikan kebutuhan masyarakat diperhatikan. Dengan demikian, laporan untuk periode 7–8 November ini memberikan gambaran bahwa bencana masih membebani sejumlah wilayah di Sulawesi dan memerlukan perhatian berkelanjutan.
Kebakaran lahan di kawasan pegunungan Tokasa, Desa Tanalanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terjadi pada 5 November 2026 sekitar pukul 20.00 WITA. Api membakar area yang diperkirakan mencapai dua hektare. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi penanganan segera dilakukan untuk mencegah api meluas ke kawasan sekitar. Kondisi lahan dan lokasi kebakaran menjadi perhatian petugas selama upaya pemadaman berlangsung.
BPBD setempat berkoordinasi dengan TNI, Polri, aparat desa, serta masyarakat dalam menangani kebakaran di Tokasa. Kerja bersama tersebut mendukung upaya pemadaman sekaligus membantu pengawasan di sekitar area terdampak. Petugas dan warga melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.15 WITA pada 6 November. Setelah api padam, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali titik panas di lahan yang terbakar.
Peristiwa kebakaran lain terjadi di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pada 4 November sekitar pukul 10.58 WITA. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar empat hektare. Berdasarkan informasi yang tersedia, pembakaran lahan oleh pemiliknya disebut sebagai pemicu kejadian tersebut. BPBD bersama tim pemadam kebakaran dan penyelamatan melakukan pemadaman di lokasi. Penanganan kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk menurunkan suhu pada area terdampak dan mengurangi risiko api menyala kembali.
Petugas juga melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak ada titik api yang tersisa di lahan tersebut. Langkah ini penting setelah kebakaran berhasil dikendalikan, karena bara yang tertinggal dapat memicu kobaran baru, khususnya saat kondisi kering. Hingga 7 November, api di Kelurahan Baruga dilaporkan telah padam. Rangkaian kejadian di Parigi Moutong dan Kendari menunjukkan perlunya koordinasi antarpihak dalam merespons kebakaran lahan, serta kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas pembakaran yang dapat menimbulkan risiko kebakaran lebih luas.
Kebakaran lahan terjadi di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, pada 5 November 2026 sekitar pukul 08.01 WITA. Area yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. BPBD bersama personel TNI dan Polri serta warga setempat melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan. Peristiwa ini menjadi salah satu kejadian kebakaran lahan yang ditangani di tengah kondisi kering di sejumlah wilayah.
Pemerintah Kabupaten Bombana telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan tahun 2026. Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-899 Tahun 2026, yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Status siaga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta upaya penanganan apabila kebakaran terjadi.
Sementara itu, kebakaran di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dilaporkan pada 7 November sekitar pukul 13.32 WITA. Api membakar lahan perkebunan warga di kawasan pegunungan Buntu Kamiri, yang mencakup Kelurahan Padang Sappa di Kecamatan Ponrang dan Desa Sampano di Kecamatan Larompong Selatan. Luas lahan terdampak diperkirakan sekitar enam hektare. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang mempercepat rambatan api, sehingga penanganan di medan pegunungan menghadapi tantangan tersendiri.
BPBD berkoordinasi dengan pemadam kebakaran, TNI, dan masyarakat untuk melakukan pemadaman serta pendinginan secara manual di lokasi yang terjal. Hingga Sabtu malam, api masih terpantau di kawasan Gunung Buntu Kamiri, sedangkan kebakaran di Sampano telah padam pada pukul 19.20 WITA. Petugas tetap perlu memantau titik-titik yang berpotensi menyala kembali. Dukungan berupa peralatan pemadaman yang sesuai untuk medan sulit dan alat pelindung diri bagi petugas juga dibutuhkan guna menunjang operasi serta menjaga keselamatan personel selama penanganan kebakaran.
Kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, berlangsung sejak musim kemarau mulai pada Agustus 2026. Kondisi tersebut mengurangi cadangan air bersih yang dapat dimanfaatkan warga, terutama di wilayah yang terdampak langsung. Ketersediaan air menjadi perhatian karena kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi ketika sumber air setempat menyusut.
Dampak kekeringan tercatat meliputi sekitar 1.868 kepala keluarga atau 5.574 jiwa di 15 desa. Wilayah terdampak tersebar di empat kecamatan, yakni Bulagi, Bulagi Selatan, Peijing Tengah, dan Bulagi Utara. Luas sebaran tersebut membuat pemenuhan kebutuhan air perlu dilakukan secara terarah, dengan memperhatikan kondisi setiap desa dan dusun.
Sebagai respons, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan menyalurkan 520.000 liter air bersih ke 29 dusun. Penyaluran ini ditujukan untuk membantu warga menghadapi berkurangnya persediaan air selama musim kemarau. Pasokan tersebut menjadi langkah penanganan langsung bagi komunitas terdampak, sembari kebutuhan di lapangan terus dipantau.
Untuk mendukung penampungan dan akses terhadap bantuan, setiap dusun atau desa memperoleh dua bak penampungan. Masing-masing bak memiliki kapasitas 5.000 liter. Fasilitas ini menyediakan tempat bagi air yang disalurkan agar dapat ditampung dan digunakan warga. Penempatan bak juga membantu mengatur pasokan yang datang, meskipun kebutuhan dan jumlah warga di tiap lokasi dapat berbeda.
BPBD menyatakan mekanisme distribusi berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Artinya, penyaluran lanjutan dapat mempertimbangkan kondisi persediaan, jumlah warga yang perlu dilayani, serta perkembangan kekeringan di masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut memungkinkan bantuan air bersih diarahkan ke titik yang paling membutuhkan. Selama musim kemarau masih berdampak pada cadangan air, koordinasi dan pemantauan di 15 desa menjadi penting agar bantuan dapat menjangkau warga secara tepat. Penanganan ini menegaskan besarnya kebutuhan air bersih yang dihadapi masyarakat Banggai Kepulauan, sekaligus perlunya respons yang menyesuaikan perubahan kondisi setempat.
Baca juga: Pemprov Kalteng Siapkan Sumur Bor untuk Atasi Karhutla dan Kekeringan | BMKG Ungkap Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga 15 Oktober 2026 | Penanganan Kekeringan di Jambi: Distribusi Air Bersih Capai 1,93 Juta Liter
15 kunjungan