Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perkara tersebut berkenaan dengan ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa dalam perkara pidana. Putusan ini menempatkan kembali perhatian pada hubungan proses peradilan pidana dan keberlanjutan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis, 29 Oktober 2026, Ketua MK Suhartoyo membacakan amar yang menyatakan permohonan dikabulkan sebagian.
Permohonan pengujian tersebut meminta MK menilai ketentuan yang mengatur konsekuensi status terdakwa bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Isu ini penting karena pemberhentian sementara dapat memengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintahan, sekaligus menyangkut kepastian hukum bagi pejabat yang sedang menjalani proses pidana. Di sisi lain, pengaturan mengenai pejabat publik perlu memperhatikan tertib administrasi pemerintahan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Dengan menyatakan permohonan dikabulkan sebagian, MK memberikan jawaban konstitusional terhadap bagian tertentu dari persoalan yang diajukan, tanpa berarti seluruh permohonan pemohon diterima.
Pengucapan amar menandai hasil resmi pemeriksaan perkara, sementara alasan hukum dan batas penerapan ketentuan dapat dipahami melalui pertimbangan yang termuat dalam putusan. Karena perkara berkaitan langsung dengan status terdakwa, pembacaan putusan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang mengikuti perkembangan hukum pemerintahan daerah. Pokok perhatian publik selanjutnya adalah bagaimana ketentuan mengenai pemberhentian sementara diterapkan sesuai makna putusan MK dan peraturan yang berlaku. Putusan parsial ini juga memperjelas bahwa pengujian undang-undang dapat menghasilkan koreksi terhadap norma tertentu, tanpa menghapus keseluruhan pengaturan dalam undang-undang yang diuji. Rincian konsekuensi hukum perlu merujuk pada amar dan pertimbangan lengkap MK.
Sebelum adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) apabila didakwa melakukan tindak pidana tertentu. Ketentuan ini menyebut sejumlah jenis tindak pidana sebagai dasar pemberhentian sementara. Dengan demikian, pasal tersebut menempatkan status sebagai terdakwa dalam perkara yang termasuk daftar itu sebagai keadaan yang memungkinkan tindakan sementara terhadap pejabat bersangkutan.
Jenis pertama yang dicantumkan ialah tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Rumusan ini merujuk pada ancaman pidana yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan. Selain kategori tersebut, pasal itu secara tersendiri menyebut tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Keduanya tercantum sebagai kategori dalam daftar, bukan sekadar contoh dari kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat lima tahun.
Daftar dalam Pasal 83 ayat (1) juga mencakup tindak pidana makar, kejahatan terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh kategori tersebut menjadi dasar yang disebutkan dalam ketentuan mengenai pemberhentian sementara. Pasal ini tidak mensyaratkan adanya usulan DPRD untuk tindakan tersebut. Karena itu, rumusan sebelumnya membedakan pemberhentian sementara ini dari mekanisme yang memerlukan usulan lembaga perwakilan daerah.
Secara keseluruhan, ketentuan tersebut menyajikan daftar dasar pemberhentian sementara yang terdiri atas kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun, korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap keamanan negara, serta perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. Daftar itu penting untuk memahami ruang lingkup aturan sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran. Uraian ini terbatas pada kategori yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1), tanpa menambahkan jenis tindak pidana atau persyaratan lain di luar rumusan pasal tersebut.
Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak dapat diterapkan secara terpisah dari penafsiran konstitusional yang diberikan dalam putusan. Ketentuan tersebut mengatur pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah ketika yang bersangkutan berstatus terdakwa dalam perkara pidana tertentu. Menurut Mahkamah, rumusan pasal yang tidak disertai batasan makna yang jelas berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak seimbang dan mengabaikan prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional.
Atas pertimbangan itu, Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan penafsiran Mahkamah. Artinya, norma tersebut tetap menjadi bagian dari sistem hukum, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti batas dan pemaknaan yang ditetapkan dalam putusan. Penafsiran itu menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak terkait ketika menentukan apakah status terdakwa dapat menjadi dasar pemberhentian sementara, sehingga keputusan tidak semata-mata bertumpu pada pembacaan harfiah pasal.
Putusan ini bukan penghapusan seluruh mekanisme pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa. Mahkamah tidak meniadakan ketentuan mengenai pemberhentian sementara maupun menutup kemungkinan penerapannya dalam perkara yang memenuhi syarat. Yang diperjelas adalah cara norma tersebut harus dibaca dan dijalankan agar selaras dengan konstitusi. Dengan demikian, status terdakwa tetap relevan dalam proses hukum dan tata kelola pemerintahan daerah, tetapi akibat administratifnya perlu ditentukan berdasarkan pemaknaan yang mengikat tersebut.
Penegasan batas ini juga membantu mencegah perbedaan tafsir antarinstansi dalam menerapkan aturan. Pemerintah daerah, lembaga perwakilan, dan aparat yang menangani administrasi jabatan perlu merujuk pada pertimbangan serta amar putusan, bukan mengambil kesimpulan sendiri dari frasa dalam undang-undang. Pada saat yang sama, kepala daerah yang menghadapi proses pidana tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Putusan MK menata penerapan mekanisme agar kepentingan kelangsungan pemerintahan dan jaminan konstitusional berjalan secara proporsional.
Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan yang memperjelas cakupan ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa. Dalam pemaknaan tersebut, ketentuan pemberhentian sementara tidak mencakup tindak pidana kealpaan maupun tindak pidana politik. Artinya, kedua kategori tindak pidana itu dikecualikan dari dasar penerapan ketentuan tersebut, sesuai batas yang ditetapkan dalam putusan.
Pembedaan ini penting agar aturan mengenai pemberhentian sementara dibaca berdasarkan jenis tindak pidana yang disebut dalam pemaknaan MK, bukan diterapkan secara otomatis kepada setiap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah berstatus terdakwa. Status terdakwa tetap menjadi bagian dari konteks aturan, tetapi pengecualian bagi tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik membatasi perkara yang dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara menurut ketentuan ini. Penjelasan tersebut berkenaan dengan lingkup hukum yang diperiksa MK.
Pengecualian tindak pidana politik perlu dipahami secara terbatas sebagaimana dinyatakan dalam bahan mengenai putusan. Pemaknaan itu tidak dengan sendirinya mengatur atau menetapkan bahwa perbedaan pandangan politik seorang kepala daerah dengan pemerintah, penguasa, ataupun rezim merupakan tindak pidana politik. Kesimpulan demikian tidak dapat ditarik hanya dari pengecualian yang disebutkan MK. Karena itu, pembahasan putusan sebaiknya membedakan kategori tindak pidana dalam norma dari tafsir yang tidak dinyatakan oleh pengadilan.
Dengan batas tersebut, pokok pemaknaan MK adalah bahwa tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik berada di luar cakupan ketentuan pemberhentian sementara yang dibahas. Penerapan aturan dalam perkara tertentu tetap memerlukan penilaian berdasarkan fakta dan dasar hukum yang relevan, serta tidak boleh melampaui penjelasan dalam putusan. Pembacaan yang cermat membantu menjaga agar pengecualian tersebut tidak diperluas menjadi anggapan mengenai sikap politik atau hubungan kepala daerah dengan pemerintah yang tidak menjadi bagian dari keterangan yang tersedia.
Baca juga: Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah
