Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta platform digital membuka informasi mengenai cara kerja algoritma, sistem rekomendasi, serta mekanisme moderasi konten. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar pengguna memahami bagaimana layanan digital mengelola dan menyajikan informasi. Algoritma dapat menentukan konten yang muncul di beranda atau direkomendasikan kepada seseorang, sedangkan moderasi berpengaruh pada konten yang dipertahankan, dibatasi, atau dikenai tindakan. Karena itu, penjelasan yang memadai mengenai proses tersebut menjadi bagian penting dari hubungan platform dan masyarakat yang menggunakannya.
Direktur Kemitraan Komunikasi dan Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indrarto, menyampaikan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana algoritma memengaruhi informasi yang mereka terima. Pengguna juga perlu memahami alasan suatu konten direkomendasikan, serta mengapa konten lain dapat dikenai tindakan moderasi. Dengan informasi yang lebih jelas, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai pertimbangan di balik pengalaman mereka di platform, alih-alih hanya menerima hasil dari sistem yang tidak mereka pahami. Penjelasan tersebut juga membantu pengguna menyadari bahwa apa yang terlihat di layar dapat dipengaruhi oleh mekanisme pengurutan dan rekomendasi.
Pandangan itu disampaikan Marroli di kantor Komdigi, Jakarta, pada Kamis (29/10). Komdigi menempatkan transparansi sebagai hal yang berkaitan dengan perlindungan hak pengguna di ruang digital. Akses terhadap informasi tentang algoritma dan moderasi dapat membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan platform berdampak pada konten yang mereka temui maupun pada konten yang mereka unggah. Keterbukaan bukan semata-mata penyampaian uraian teknis, melainkan juga penjelasan yang dapat dipahami pengguna mengenai fungsi sistem dan alasan suatu keputusan diambil. Dengan demikian, pengguna memiliki bekal untuk menilai cara platform mengelola informasi serta memahami proses yang memengaruhi interaksi mereka. Permintaan Komdigi mendorong platform menyediakan penjelasan yang lebih terbuka tentang mekanisme tersebut, sehingga masyarakat tidak berada dalam ketidakpastian mengenai bagaimana informasi dipilih dan tindakan moderasi diterapkan.
Konten yang muncul di beranda media sosial tidak tersusun secara acak. Algoritma platform umumnya mengolah berbagai sinyal, seperti aktivitas pengguna, minat yang tercermin dari pilihan konten, serta interaksi berupa tanda suka, komentar, atau pembagian unggahan. Berdasarkan pola tersebut, sistem memilih dan merekomendasikan materi yang diperkirakan relevan bagi setiap orang. Karena preferensi serta kebiasaan pengguna berbeda, dua orang dapat melihat rangkaian informasi yang sangat berlainan meskipun menggunakan platform yang sama.
Mekanisme rekomendasi ini dapat membantu pengguna menemukan topik yang menarik, tetapi juga membentuk ruang informasi yang terbatas pada kecenderungan masing-masing. Konten yang sering berinteraksi dengan pengguna mungkin lebih banyak ditampilkan, sementara pandangan atau peristiwa lain kurang terlihat. Dengan demikian, apa yang ramai di beranda tidak serta-merta menunjukkan apa yang sedang dialami atau dipikirkan seluruh masyarakat. Tingginya perhatian terhadap suatu unggahan juga tidak otomatis membuktikan bahwa isinya mewakili keadaan sosial secara menyeluruh.
Marroli mengingatkan masyarakat agar tidak menerima begitu saja informasi yang ditemukan di media sosial. Pengguna perlu bersikap kritis, memeriksa kembali sumber dan konteks informasi, serta mempertimbangkan bukti pendukung sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Pemeriksaan ulang penting dilakukan karena unggahan dapat menyajikan potongan peristiwa, menggunakan data yang tidak lengkap, atau menghilangkan latar belakang yang diperlukan untuk memahami persoalan. Membandingkan informasi dengan sumber tepercaya dapat membantu memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Pemahaman tentang cara kerja rekomendasi juga membantu pengguna menyadari batas dari apa yang tampil di layar. Informasi yang ditemui seseorang bukan satu-satunya kebenaran atau keseluruhan perspektif yang tersedia. Karena itu, pengguna sebaiknya membuka diri terhadap sumber dan sudut pandang lain, tanpa mengabaikan verifikasi. Sikap tersebut bukan berarti semua informasi harus dianggap sama nilainya, melainkan mendorong penilaian yang lebih cermat berdasarkan sumber, konteks, dan bukti. Dengan kebiasaan itu, masyarakat dapat mengurangi risiko ikut menyebarkan kabar yang keliru serta memahami bahwa popularitas konten tidak selalu sejalan dengan kelengkapan atau ketepatan informasi.Istilah shadowban kerap digunakan ketika pengguna merasa jangkauan unggahannya dibatasi tanpa pemberitahuan yang jelas. Dalam keadaan tersebut, sebuah konten mungkin memperoleh lebih sedikit tayangan, tidak muncul secara luas di beranda atau rekomendasi, atau hanya menjangkau sebagian kecil pengikut dan audiens yang biasanya melihatnya. Perubahan seperti ini dapat menimbulkan dugaan bahwa akun atau unggahan sedang dikenai pembatasan tersembunyi. Namun, rendahnya jangkauan saja belum cukup untuk memastikan bahwa shadowban benar-benar terjadi. Performa konten dapat dipengaruhi beragam faktor, termasuk minat audiens, pola penggunaan, persaingan unggahan, serta cara sistem rekomendasi menyajikan materi kepada pengguna.
Marroli tidak mengonfirmasi secara langsung bahwa penurunan jangkauan yang dialami pengguna merupakan praktik shadowban. Karena itu, dugaan tersebut perlu dibedakan dari keterangan resmi mengenai tindakan moderasi atau pembatasan akun. Tanpa penjelasan dari platform, pengguna belum tentu dapat mengetahui penyebab pasti perubahan distribusi konten. Platform mengelola sistem rekomendasi dan moderasi masing-masing, termasuk aturan yang menentukan bagaimana unggahan ditampilkan dan bagaimana konten yang dinilai melanggar kebijakan ditangani. Mekanisme serta informasi yang tersedia untuk menjelaskan keputusan tersebut dapat berbeda satu layanan dan layanan lainnya.
Bagi pengguna yang merasa dirugikan, Marroli menyarankan agar mereka memanfaatkan kanal pengaduan dan fitur banding yang disediakan oleh platform terkait. Pengguna dapat menyampaikan keluhan tentang jangkauan unggahan, meminta peninjauan keputusan moderasi, atau menanyakan status akun melalui prosedur resmi yang tersedia. Menyertakan informasi yang relevan, seperti tautan konten, waktu kejadian, notifikasi yang diterima, dan bentuk perubahan yang dirasakan, dapat membantu menjelaskan persoalan kepada tim platform. Jika terdapat keputusan moderasi yang dianggap keliru, pengguna dapat mengikuti tahapan banding sesuai ketentuan layanan. Dengan demikian, keluhan mengenai distribusi konten maupun keputusan moderasi diarahkan kepada mekanisme yang memang dikelola oleh masing-masing platform, sementara penilaian atas kasus dilakukan melalui proses internal mereka.
Platform digital didorong menjelaskan secara terbuka bagaimana konten dikelola, mulai dari proses peninjauan hingga keputusan untuk membatasi jangkauan atau menghapus suatu unggahan. Keterbukaan ini membantu pengguna memahami aturan yang berlaku dan alasan di balik tindakan terhadap konten mereka. Jika sebuah unggahan dikenai pembatasan, pengguna perlu memperoleh pemberitahuan yang jelas, termasuk penjelasan mengenai ketentuan yang dianggap dilanggar dan mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan.
Kejelasan tersebut penting agar moderasi tidak dipandang sebagai proses yang sewenang-wenang. Pengguna juga perlu mengetahui saluran yang tersedia untuk meminta peninjauan atau mengajukan keberatan. Dengan informasi yang memadai, mereka dapat memahami hak dan kewajibannya saat menggunakan layanan digital. Penjelasan mengenai cara kerja sistem rekomendasi dan moderasi juga memungkinkan publik menilai apakah kebijakan platform diterapkan secara konsisten, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Marroli menjelaskan bahwa fokus pemerintah dan tanggung jawab perusahaan platform memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani pelanggaran hukum serta risiko penyebaran disinformasi di ruang digital. Penanganan tersebut berangkat dari kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan memastikan ketentuan hukum dijalankan. Sementara itu, platform didorong menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola layanan dan konten secara transparan, serta mematuhi hukum dan aturan yang berlaku.
Pembagian fokus ini tidak menghilangkan kebutuhan akan koordinasi. Platform tetap perlu menyediakan proses moderasi yang dapat dipahami, sedangkan pemerintah menjalankan pengawasan sesuai kewenangannya. Ketika keputusan platform disertai alasan dan mekanisme yang dapat dijelaskan, pengguna memperoleh kepastian lebih baik dan ruang bagi evaluasi menjadi terbuka.