Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan beberapa lokasi pemakaman baru untuk mengantisipasi kebutuhan petak makam pada masa mendatang. Langkah ini ditempuh di tengah keterbatasan lahan pemakaman yang tersedia di ibu kota, sementara kebutuhan pelayanan pemakaman harus tetap dipenuhi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa sejumlah opsi lokasi masih dibahas secara internal. Pemerintah belum mengumumkan titik-titik yang dipertimbangkan karena proses pembahasan dan finalisasi belum rampung. Dengan demikian, belum ada lokasi baru yang dapat dipastikan untuk segera digunakan masyarakat.
Pembahasan internal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyusun langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jakarta. Penetapan lokasi pemakaman memerlukan pertimbangan lebih lanjut sebelum keputusan disampaikan kepada publik. Karena prosesnya belum selesai, pemerintah belum memberikan rincian mengenai jumlah lokasi, luas lahan, maupun jadwal pemanfaatannya. Pramono menegaskan bahwa opsi-opsi tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Informasi lebih lengkap diharapkan dapat disampaikan setelah proses finalisasi menghasilkan keputusan yang dapat dipastikan. Sampai saat itu, rencana penambahan lahan masih perlu dipahami sebagai upaya yang sedang disiapkan, bukan sebagai penetapan lokasi yang telah berlaku.
Selain membahas kemungkinan lokasi baru, Pemprov DKI juga berupaya mengoptimalkan lahan pemakaman yang sudah tersedia. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang ada dipandang penting untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama ketika ruang pemakaman di Jakarta semakin terbatas. Kedua langkah tersebut berjalan sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kebutuhan layanan pemakaman: mencari peluang penambahan ruang sekaligus memaksimalkan kapasitas yang telah ada. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menyiapkan solusi secara bertahap sambil mempertimbangkan kondisi lapangan. Namun, rincian mengenai bentuk optimalisasi maupun pelaksanaan rencana lokasi baru belum disampaikan. Pemerintah masih membahas berbagai opsi sebelum menentukan langkah final, sehingga masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi terkait perkembangan kebijakan tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata kawasan tempat pemakaman umum (TPU) yang sudah beroperasi sebagai salah satu cara menambah ruang untuk pemakaman. Pramono menyampaikan langkah tersebut pada Rabu, 28 Oktober, di Jakarta. Dalam penataan itu, warga yang tinggal di dalam area pemakaman dipindahkan agar bagian lahan yang dapat digunakan untuk makam menjadi lebih luas. Kebijakan ini menyasar permukiman yang berada di kawasan TPU, termasuk di Menteng Atas. Dengan demikian, upaya mencari kapasitas tambahan tidak hanya bergantung pada penyediaan lokasi pemakaman yang benar-benar baru.
Relokasi dilakukan terhadap warga yang bermukim di area TPU, sehingga penataan dapat membuka kembali ruang yang sebelumnya ditempati hunian. Sebagian warga yang dipindahkan ditempatkan di rumah susun milik Pemprov DKI. Penempatan tersebut menjadi bagian dari proses relokasi, sementara pemerintah menata penggunaan lahan pemakaman yang telah ada. Pemindahan warga perlu dipahami sebagai upaya mengatur kawasan, bukan sebagai pembukaan TPU baru. Lahan yang tersedia setelah penataan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pemakaman, sesuai pengelolaan pemerintah terhadap masing-masing lokasi.
Penataan TPU tersebut berjalan beriringan dengan pembahasan mengenai pencarian lahan baru untuk pemakaman di Jakarta. Kedua langkah itu menjawab kebutuhan yang sama, tetapi melalui cara berbeda: mengoptimalkan ruang di lokasi yang sudah tersedia dan menjajaki kemungkinan menyediakan lokasi tambahan. Relokasi di kawasan seperti Menteng Atas dapat memberikan ruang lebih luas pada TPU yang ada, sedangkan lahan baru masih menjadi bagian dari pembahasan. Dengan kombinasi tersebut, Pemprov DKI berupaya menambah kapasitas pemakaman tanpa menganggap penataan kawasan sebagai satu-satunya solusi. Hasilnya bergantung pada pelaksanaan relokasi dan tindak lanjut pencarian lahan.Pemprov DKI Jakarta membuka kemungkinan penggunaan sistem pemakaman tumpang sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan petak makam. Dalam sistem ini, jenazah dapat dimakamkan di petak yang telah digunakan sebelumnya, sehingga ruang pemakaman yang tersedia dapat dimanfaatkan kembali. Opsi tersebut dipertimbangkan di tengah kebutuhan lahan yang terus meningkat dan terbatasnya ketersediaan ruang baru di ibu kota. Namun, pemakaman tumpang bukan kebijakan yang dapat diterapkan secara otomatis pada setiap petak. Pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi makam dan ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan keluarga memahami pilihan yang tersedia. Dengan demikian, langkah ini menjadi salah satu alternatif pengelolaan, bukan pengganti upaya mencari atau menyiapkan lahan pemakaman tambahan.
Persetujuan keluarga dan ahli waris menjadi pertimbangan penting sebelum pemakaman tumpang dilakukan. Pihak keluarga perlu dilibatkan dalam pembahasan, terutama karena penggunaan kembali petak berkaitan dengan makam anggota keluarga yang telah dimakamkan sebelumnya. Pendekatan tersebut memungkinkan keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan dan keberatan keluarga, serta menghindari pelaksanaan yang tidak disepakati. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan informasi secara jelas mengenai prosedur, kondisi petak, serta pilihan yang dapat ditempuh. Kejelasan komunikasi dapat membantu masyarakat memahami alasan keterbatasan ruang dan cara kerja sistem tumpang. Jika keluarga menyetujui, petak yang sama berpotensi menampung lebih dari satu jenazah sesuai aturan dan kondisi yang memungkinkan. Prinsipnya, kebutuhan pengelolaan lahan tetap diseimbangkan dengan penghormatan terhadap keluarga dan makam.
Skala persoalan tercermin dari data bahwa Jakarta memiliki sedikitnya 82 tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola Pemprov DKI. Sedikitnya 69 TPU di antaranya telah penuh. Kondisi tersebut membuat penguburan dengan sistem tumpang harus dilakukan di sejumlah lokasi, karena ketersediaan petak baru semakin terbatas. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan tidak hanya berkaitan dengan satu kawasan, melainkan menjadi tantangan pengelolaan pemakaman di tingkat kota. Pemakaman tumpang dapat membantu mengoptimalkan ruang yang ada, tetapi tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan tambahan lahan. Karena itu, opsi tersebut berjalan berdampingan dengan pembahasan mengenai ruang pemakaman baru. Pemerintah perlu menimbang ketersediaan lahan, kebutuhan warga, dan persetujuan keluarga agar kebijakan dapat diterapkan secara tertib serta berkelanjutan.
Dalam pembahasan kebutuhan ruang pemakaman di DKI Jakarta, pengadaan lahan baru belum tercantum dalam APBD Perubahan 2026. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyatakan anggaran untuk membeli tanah makam belum tersedia dalam perubahan anggaran tersebut. Dengan demikian, belum ada alokasi yang dapat digunakan untuk memulai pembelian lahan pada tahun ini. Persoalan itu menjadi perhatian karena kebutuhan pemakaman terus berhadapan dengan keterbatasan ruang, sementara penambahan kapasitas tidak bisa dilakukan tanpa tahapan perencanaan dan pendanaan yang memadai. Pembahasan di DPRD pun perlu mempertimbangkan kesiapan proses, bukan hanya besarnya kebutuhan.
Yuke menjelaskan bahwa pengadaan lahan memerlukan kajian terlebih dahulu, termasuk penetapan lokasi yang sesuai. Proses tersebut dinilai sulit dituntaskan dalam waktu yang tersisa pada 2026, sehingga memasukkan pengadaan ke APBD Perubahan bukan langkah yang sederhana. Pemerintah perlu menilai kelayakan tanah, kebutuhan layanan, serta kesiapan administratif sebelum menentukan lokasi yang akan dibeli. Karena waktunya mepet dan anggaran belum tersedia, Yuke mendorong agar pemerintah mengoptimalkan terlebih dahulu TPU yang sudah ada. Langkah itu dapat menjadi upaya jangka pendek sembari kebutuhan lahan tambahan dibahas lebih lanjut untuk tahun anggaran berikutnya.
Untuk rencana pengadaan mendatang, Yuke berharap pembelian lahan dapat dipertimbangkan dalam anggaran tahun berikutnya. Lokasi yang diprioritaskan, menurutnya, sebaiknya menempel atau berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman eksisting. Kedekatan tersebut berpotensi memudahkan pengelolaan dan pengembangan area, meskipun setiap calon lokasi tetap membutuhkan penilaian teknis serta perhitungan biaya. Opsi lahan di pinggiran Jakarta juga masih perlu dikaji dengan memperhatikan harga tanah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Baca juga: Asap Masih Mengepul, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Pembasahan Lahan Gambut | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
