Jakarta | Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya membantu pemerintah menangani penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Pernyataan itu menempatkan perhatian pada upaya pemerintah merespons sorotan lembaga penyedia indeks global tersebut, yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar domestik.
Hashim menjelaskan bahwa ia diminta membantu Rosan Roeslani, CEO Danantara, serta sejumlah pihak di pemerintah untuk memitigasi persoalan Indonesia terkait Morgan Stanley. Penugasan itu menunjukkan bahwa isu yang muncul tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas pihak. Dalam keterangannya, Hashim tidak merinci langkah teknis yang akan diambil, namun menyebut dirinya siap membantu agar persoalan tersebut dapat ditangani. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mendukung pembahasan dan respons yang terarah terhadap penilaian MSCI.
Menurut Hashim, penanganan persoalan ini penting karena berhubungan dengan ketersediaan sumber dana bagi pasar modal. Ia mengkhawatirkan bahwa jika tidak ditangani, sumber pendanaan dapat semakin kering. Kekhawatiran tersebut menegaskan potensi dampak yang lebih luas daripada sekadar penilaian indeks, termasuk pada minat investor dan aliran modal ke pasar Indonesia. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memahami masalah yang menjadi sorotan serta mempertimbangkan respons yang dapat menjaga kepercayaan terhadap pasar.
Pernyataan Hashim disampaikan dalam forum pimpinan Kadin, yang mempertemukan unsur dunia usaha dan pemangku kepentingan. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan perhatian terhadap tantangan pasar modal sekaligus menekankan pentingnya kerja bersama. Namun, penugasan yang ia ungkapkan belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana mitigasi akan dilaksanakan atau hasil apa yang akan dicapai. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada koordinasi Hashim dengan Rosan dan pemerintah, serta langkah yang ditempuh untuk merespons perhatian MSCI. Bagi pasar, kejelasan proses dan komunikasi mengenai upaya tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keyakinan investor dan mencegah kekhawatiran atas pendanaan berkembang lebih jauh. Isu itu kini menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai prospek pasar modal Indonesia ke depan.
Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan dimulainya konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Usulan tersebut menyangkut kemungkinan peralihan status Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market. Pengumuman ini membuka proses penjajakan pandangan, bukan menyatakan bahwa perubahan klasifikasi telah ditetapkan. Karena itu, status Indonesia tidak dapat disebut sudah berubah hanya berdasarkan dimulainya konsultasi tersebut.
Konsultasi MSCI penting karena klasifikasi pasar menjadi salah satu acuan yang diperhatikan investor global dalam menilai suatu negara dan menyusun strategi investasi. Namun, konsultasi atas usulan perubahan perlu dibedakan dari keputusan akhir. Dalam tahap ini, lembaga indeks menghimpun masukan dan mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan penilaian pasar. Hasil konsultasi maupun keputusan berikutnya belum dapat dipastikan hanya dari pengumuman pembukaannya. Dengan menjaga pembedaan ini, pembahasan publik dapat tetap akurat dan tidak mengubah sebuah usulan menjadi kesimpulan yang belum diumumkan.
Menurut Hashim, persoalan klasifikasi Bursa Efek Indonesia tersebut mendapat perhatian serius dari kepala negara. Perhatian itu mencerminkan bahwa isu yang dibahas tidak dipandang semata-mata sebagai urusan teknis pasar atau indeks, melainkan sebagai perkembangan yang layak dicermati pemerintah. Meski demikian, pernyataan tentang perhatian kepala negara tidak berarti pemerintah telah menyatakan hasil konsultasi, ataupun bahwa MSCI sudah mengambil keputusan. Pokok yang dapat ditegaskan ialah pemerintah mengikuti persoalan klasifikasi itu dengan serius sementara proses konsultasi berlangsung.
Dengan demikian, konteks utama pengumuman 15 Oktober adalah adanya konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi, bukan penetapan bahwa Indonesia telah dikeluarkan dari kategori pasar berkembang. Pembedaan tersebut penting bagi pembaca, pelaku pasar, dan pemangku kebijakan agar respons terhadap isu ini bertumpu pada informasi yang tersedia. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses konsultasi dan keputusan MSCI setelahnya. Selama belum ada keputusan resmi, status yang diusulkan dan status yang berlaku tetap harus dibicarakan secara terpisah. Penjelasan yang cermat membantu menghindari kesimpulan prematur mengenai posisi pasar modal Indonesia di mata investor internasional.
Hashim menyampaikan bahwa investor domestik merupakan kelompok besar yang turut merasakan dampak kondisi pasar modal Indonesia. Menurutnya, terdapat 32,7 juta warga Indonesia yang memiliki akun pialang dan tercatat berinvestasi melalui bursa. Angka tersebut, kata Hashim, merujuk pada keterangan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, yang disampaikan kepadanya. Jumlah itu menggambarkan luasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi di pasar saham.
Hashim juga mengatakan kelompok investor dalam negeri tersebut sangat tidak puas dengan keadaan saat ini. Pernyataan itu menempatkan kekhawatiran investor ritel sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merespons sorotan terhadap pasar modal. Kepercayaan dan rasa aman masyarakat, menurut konteks yang ia sampaikan, berkaitan dengan upaya menjaga agar perdagangan berlangsung secara wajar dan aturan diterapkan dengan baik.
Dalam kaitannya dengan perhatian MSCI terhadap pasar Indonesia, Hashim menilai salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan adanya praktik tidak sehat. Ia menyebut saham yang dikenal sebagai saham gorengan sebagai salah satu contoh isu yang perlu ditangani. Istilah tersebut lazim dipakai untuk merujuk saham yang pergerakan harganya diduga tidak mencerminkan kondisi fundamental secara wajar, meski dugaan terhadap praktik tertentu perlu ditelaah berdasarkan bukti dan proses yang berlaku.
Hashim tidak menyebut nama pihak atau perusahaan tertentu dalam menyampaikan pandangannya. Karena itu, pernyataannya tidak menunjuk individu tertentu sebagai pelaku, melainkan menekankan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ia menyatakan akan membantu menangani persoalan tersebut, sejalan dengan upaya pemerintah merespons berbagai masukan mengenai integritas pasar.
Besarnya jumlah investor domestik membuat penanganan isu ini relevan bagi jutaan warga yang menempatkan dana melalui bursa. Respons yang jelas terhadap dugaan praktik tidak sehat dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan investor dan menjaga kredibilitas pasar. Namun, setiap langkah tetap memerlukan pemeriksaan yang cermat, transparan, dan sesuai kewenangan lembaga terkait. Dengan demikian, perhatian terhadap sorotan MSCI dapat berjalan seiring dengan perlindungan bagi investor Indonesia dan upaya menciptakan perdagangan yang lebih adil.
Hashim mengingatkan bahwa perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia bukan semata persoalan teknis bagi pelaku bursa. Menurutnya, apabila kekhawatiran yang disorot tidak segera ditangani, kepercayaan investor dapat terganggu dan mendorong sebagian pemodal luar negeri menarik dana dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Indonesia. Arus keluar modal semacam itu, ujarnya, berpotensi menambah tekanan terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Ia menekankan pentingnya pemerintah merespons persoalan tersebut dengan langkah yang dapat menjaga keyakinan investor, sekaligus memperkuat kredibilitas pasar modal nasional.
Dalam menjelaskan risikonya, Hashim menyampaikan perkiraan kurs berdasarkan perhitungannya sendiri. Ia mengatakan rupiah bisa berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per dolar AS jika tekanan memburuk. Hashim juga menyebut adanya pihak lain yang memperkirakan nilai tukar dapat mencapai Rp22.000 per dolar AS. Angka-angka itu merupakan kemungkinan yang ia paparkan dalam konteks peringatan, bukan nilai tukar yang telah terjadi atau kepastian mengenai perkembangan selanjutnya. Besarnya tekanan, jika muncul, akan bergantung pada beragam faktor, termasuk respons kebijakan, kondisi pasar, dan perilaku investor.
Peringatan tersebut menggambarkan kaitan persepsi atas tata kelola pasar, keputusan investasi, dan stabilitas rupiah.
Baca juga: Panen Padi Bersama Petani, Babinsa Perkuat Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan | Revit Sekolah Nganjuk Diwarnai Sorotan, Ketidaksesuaian Pekerjaan hingga Pengawasan Dipertanyakan | DAF & Partners Akhiri Kuasa terhadap AD: Bukan Vonis, Melainkan Penegasan Batas Mandat Hukum
