Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas penyediaan lokasi sementara bagi pedagang Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembahasan itu diperlukan agar para pedagang tetap memiliki kesempatan untuk berjualan selama kawasan Taman Puring menjalani revitalisasi. Dengan demikian, proses penataan taman dapat berlangsung tanpa mengabaikan kebutuhan pedagang yang selama ini mencari nafkah di kawasan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tempat bagi para pedagang masih dalam tahap pembahasan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan lokasi sementara yang akan digunakan. Karena itu, informasi mengenai tempat berjualan pengganti masih menunggu hasil pembicaraan lebih lanjut pihak-pihak terkait. Belum ada lokasi tertentu yang dapat dipastikan sebagai tempat relokasi bagi pedagang Taman Puring.
Penentuan tempat sementara menjadi bagian penting dari persiapan revitalisasi, sebab pedagang memerlukan kejelasan agar dapat merencanakan kegiatan usahanya. Di sisi lain, pemerintah perlu membahas opsi yang tersedia sebelum menyampaikan keputusan kepada para pedagang maupun masyarakat. Selama pembicaraan masih berlangsung, kepastian mengenai lokasi, pengaturan, dan waktu penggunaan tempat sementara belum dapat disampaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan pembahasan tersebut, sementara rencana revitalisasi kawasan tetap menjadi perhatian. Informasi lanjutan mengenai tempat berdagang diharapkan diberikan setelah pembahasan menghasilkan keputusan yang jelas. Untuk saat ini, hal yang telah disampaikan adalah bahwa pemerintah sedang membicarakan kebutuhan lokasi sementara, bukan memastikan pemindahan ke suatu tempat tertentu. Sikap ini penting agar publik memperoleh keterangan sesuai perkembangan yang ada, tanpa menganggap kabar mengenai lokasi tertentu sebagai keputusan resmi. Para pedagang pun masih menantikan kejelasan mengenai bagaimana kegiatan jual beli dapat berlanjut selama pekerjaan revitalisasi berlangsung. Pemerintah diharapkan menjelaskan hasil pembahasan setelah ada keputusan, sehingga pedagang dapat mengetahui pengaturan yang berlaku dan mempersiapkan usaha mereka. Sampai saat itu, tempat sementara bagi pedagang Taman Puring tetap berstatus dalam pembahasan, sebagaimana disampaikan Gubernur Pramono Anung.
Revitalisasi Taman Puring diarahkan untuk menghadirkan fungsi baru setelah kawasan tersebut mengalami kebakaran pada 2025. Peristiwa itu menjadi konteks bagi rencana penataan kembali taman yang selama ini dikenal sebagai ruang publik di Jakarta Selatan. Gagasan revitalisasi ini berangkat dari pemikiran Muhammad Anwar, mantan Wali Kota Jakarta Selatan. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Pramono, sehingga arah perubahan taman dikaitkan dengan kebutuhan ruang publik yang lebih inklusif. Dengan demikian, penataan pascakebakaran tidak hanya dipahami sebagai upaya memulihkan taman, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meninjau kembali siapa saja yang dapat menggunakan fasilitas di dalamnya. Gagasan itu menjadi dasar penting dalam membahas tujuan revitalisasi.
Rencana tersebut menempatkan Taman Puring sebagai taman disabilitas. Arah ini berangkat dari kondisi bahwa Jakarta belum memiliki taman khusus bagi penyandang disabilitas. Kehadiran taman dengan tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi di ibu kota, sekaligus menjadikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan ruang publik. Fokus pada taman disabilitas memberi makna tersendiri pada revitalisasi, karena perubahan yang direncanakan tidak semata berkaitan dengan keadaan fisik taman setelah kebakaran. Konsep itu juga menandai perhatian terhadap kelompok pengguna yang membutuhkan ruang publik khusus. Dalam konteks ini, Taman Puring diproyeksikan menjadi jawaban atas ketiadaan taman khusus tersebut, sesuai gagasan yang diajukan dan disetujui.
Namun, informasi mengenai arah revitalisasi ini belum memuat jadwal maupun rincian pelaksanaan, sehingga pembahasan berfokus pada latar belakang dan tujuan gagasannya. Hal yang telah disampaikan adalah bahwa kebakaran pada 2025 mendahului rencana penataan, gagasan berasal dari Muhammad Anwar, dan Pramono menyetujuinya. Tujuan yang disebutkan ialah mengubah Taman Puring menjadi taman disabilitas, dengan alasan Jakarta belum memiliki taman khusus bagi penyandang disabilitas. Konteks tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi dirancang bukan hanya untuk menangani kondisi taman setelah kebakaran, melainkan juga untuk memperkenalkan fungsi yang ditujukan bagi kebutuhan tertentu. Arah tersebut menjadi inti perubahan yang diusulkan bagi Taman Puring, tanpa perlu menyimpulkan rincian pekerjaan atau waktu pelaksanaannya.
Di tengah rencana revitalisasi Taman Puring, perhatian terhadap nasib pedagang menjadi bagian penting dari pembahasan. Pramono menyatakan akan memperjuangkan hak para pedagang agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk berusaha selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, penataan kawasan tidak seharusnya mengabaikan kebutuhan warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di pasar tersebut. Kepastian mengenai tempat berjualan sementara, karena itu, dinilai penting agar pedagang dapat melanjutkan usaha dan melayani pembeli.
Komitmen tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang disebut Pramono sedang sulit. Dalam situasi seperti itu, kehilangan akses untuk berdagang dapat menambah tekanan bagi pelaku usaha kecil. Ia menekankan perlunya mencari jalan yang memungkinkan revitalisasi tetap berjalan, tetapi mata pencaharian pedagang juga terlindungi. Upaya memperjuangkan hak mereka mencakup perhatian terhadap lokasi sementara, sehingga kegiatan jual beli dapat berlanjut selama kawasan diperbaiki. Pengaturan yang jelas juga dapat membantu pedagang memahami tahapan pekerjaan dan rencana penempatan mereka.
Kondisi para pedagang turut dipengaruhi oleh kebakaran yang terjadi di pasar pada Senin (28/7/2025). Setelah peristiwa tersebut, 180 pedagang masih bertahan di lokasi bekas kebakaran. Sebelum kebakaran, pasar dihuni lebih dari 500 pedagang. Angka-angka ini menggambarkan perubahan keadaan pasar, tanpa dengan sendirinya menjelaskan jumlah pedagang yang terdampak ataupun alasan setiap pedagang berada di lokasi. Situasi pascakebakaran menjadi salah satu latar yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan mengenai penataan dan keberlanjutan usaha.
Bagi pedagang yang masih bertahan, keberadaan tempat usaha yang dapat diakses berhubungan langsung dengan kemampuan menjaga pendapatan sehari-hari. Karena itu, rencana lokasi sementara menjadi perhatian utama selama revitalisasi disiapkan. Pedagang membutuhkan informasi yang dapat diandalkan mengenai penempatan, waktu pelaksanaan, serta mekanisme berjualan selama pekerjaan berlangsung. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi mereka dalam proses tersebut, sekaligus memastikan pengaturan tidak memutus kegiatan ekonomi secara mendadak. Perhatian terhadap hak pedagang juga perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang konkret dan dikomunikasikan dengan terbuka.
Pramono menyatakan akan memperjuangkan agar pedagang tetap dapat berusaha, sementara revitalisasi Taman Puring dilaksanakan. Tantangannya adalah menyeimbangkan kebutuhan pembenahan kawasan dengan perlindungan mata pencaharian. Kejelasan mengenai tempat sementara dan proses penataan akan menjadi penting bagi pedagang yang menunggu kepastian. Dengan melibatkan mereka dalam pembahasan, keputusan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan menjaga keberlangsungan aktivitas pasar.
Revitalisasi Taman Puring direncanakan tidak hanya memperbarui tampilan dan fasilitas taman, tetapi juga memperkuat perannya sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan sosial dan pendidikan. Salah satu unsur yang direncanakan adalah Microlibrary Taman Puring, sebuah perpustakaan berukuran kecil yang dapat menjadi tempat warga membaca, belajar, dan berkumpul. Kehadirannya diharapkan melengkapi fungsi taman sebagai ruang terbuka yang digunakan berbagai kalangan, bukan semata-mata sebagai area rekreasi.
Proyek Microlibrary ini didanai oleh Ammodo Foundation dan dirancang sebagai ruang belajar inklusif bagi komunitas penyandang disabilitas. Dengan pendekatan tersebut, perpustakaan diharapkan dapat memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses kegiatan literasi di lingkungan taman. Rencana ini melibatkan kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta PT SHAU Architects. Kerja sama para pihak tersebut menghubungkan pengelolaan ruang hijau dengan rancangan fasilitas pendidikan yang dapat digunakan komunitas.
Unsur arsitektur yang disebutkan untuk Microlibrary mencakup struktur spiral yang dibentuk dari rusuk-rusuk beton melengkung.
