Jakarta | Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz mengundurkan diri dari posisi tenaga ahli di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Keduanya merupakan anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yang dikenal sebagai Gus Irfan. Pengunduran diri itu disampaikan setelah penunjukan mereka menjadi perhatian publik dan memicu perdebatan mengenai kepatutan pengisian jabatan di kementerian.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa dirinya bersama menteri telah menerima pengunduran diri kedua tenaga ahli tersebut. Penerimaan itu berlangsung pada Senin, 26 Oktober, di kantor Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta Pusat. Dengan demikian, keputusan mundur mereka telah disampaikan secara resmi kepada pimpinan kementerian, setelah muncul sorotan terhadap jabatan yang sebelumnya mereka pegang.
Pengangkatan Farros dan Fawwaz sebelumnya menuai kritik dari sejumlah pihak karena keduanya memiliki hubungan keluarga dengan menteri yang memimpin kementerian. Situasi tersebut melahirkan dugaan nepotisme, terutama terkait proses penunjukan dan pertimbangan yang digunakan untuk mengisi posisi tenaga ahli. Kritik itu berkembang di ruang publik seiring perhatian terhadap transparansi, profesionalisme, serta penerapan prinsip merit dalam penempatan pejabat dan tenaga pendukung di lembaga pemerintah.
Pengunduran diri keduanya menjadi perkembangan terbaru di tengah perdebatan tersebut. Namun, informasi mengenai keputusan mundur dan penerimaannya tidak dengan sendirinya menjelaskan secara rinci proses awal pengangkatan, kualifikasi masing-masing, ataupun tanggapan mereka atas kritik yang muncul. Karena itu, isu ini tetap berkaitan dengan tuntutan agar penempatan tenaga ahli di kementerian dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan Dahnil menegaskan bahwa pengunduran diri telah diterima oleh pimpinan, sementara sorotan publik sebelumnya menempatkan persoalan hubungan keluarga dan tata kelola sebagai pokok pembahasan. Perkembangan ini juga memperlihatkan bagaimana keputusan pengisian jabatan pemerintah dapat memperoleh perhatian luas ketika melibatkan keluarga pejabat tinggi. Untuk menilai persoalan secara menyeluruh, diperlukan keterangan yang jelas mengenai dasar pengangkatan dan mekanisme seleksi yang diterapkan.Dahnil menjelaskan bahwa keputusan melepas jabatan tenaga ahli diambil sebagai langkah untuk menjaga integritas lembaga sekaligus meredakan kegaduhan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut dia, dinamika perhatian publik terhadap posisi tersebut perlu ditanggapi secara bijak agar kerja kementerian tidak terus dibayangi polemik. Pengunduran diri itu, dalam penjelasannya, merupakan pilihan personal yang diarahkan untuk melindungi kredibilitas institusi dan memberi ruang bagi kementerian untuk kembali berfokus pada tugas pelayanan. Ia tidak menyebut langkah tersebut sebagai penilaian bahwa seluruh kritik yang muncul telah terbukti benar.
Dahnil juga menyampaikan komitmen dirinya dan Menteri Haji untuk memastikan kementerian berjalan dengan tata kelola yang baik. Keduanya, menurut pernyataannya, ingin menjaga agar lembaga terbebas dari praktik tidak etis, manipulatif, maupun koruptif. Komitmen tersebut mencakup upaya mencegah perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap pelaksanaan tugas dilakukan secara bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kepentingan institusi dan pelayanan publik harus menjadi perhatian utama, sementara proses kerja perlu dijalankan dengan prinsip integritas dan keterbukaan. Pernyataan ini menempatkan pengunduran diri sebagai bagian dari upaya meredakan situasi, bukan sebagai pengakuan atas tuduhan tertentu.
Dalam penjelasannya, Dahnil turut menekankan bahwa kementerian tidak boleh memberi ruang bagi perilaku mafia atau praktik yang menyimpang dari aturan. Komitmen tersebut, kata dia, perlu dijaga melalui sikap tegas dan konsisten dari jajaran kementerian. Langkah melepas jabatan diharapkan membantu mengurangi kegaduhan dan memungkinkan institusi menjalankan agenda kerja tanpa gangguan berkepanjangan. Pada saat yang sama, pernyataan itu menegaskan harapan agar publik dapat menilai situasi secara proporsional, dengan membedakan kritik, dugaan, dan fakta yang telah dipastikan. Dahnil tidak menyatakan bahwa kritik publik telah terbukti benar, maupun bahwa keputusan mundur merupakan pengakuan atas nepotisme. Fokus yang disampaikan adalah menjaga integritas lembaga, mempertahankan kepercayaan, serta memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai prinsip etika dan aturan yang berlaku.
Pada akhir Oktober 2024, Badan Penyelenggara Haji masih berada dalam tahap awal pembentukan. Dahnil menjelaskan bahwa ketika itu lembaga belum memiliki struktur organisasi yang resmi, kantor operasional, ataupun staf administrasi untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat kegiatan awal badan belum ditopang sistem dan sumber daya yang memadai sebagaimana lembaga yang telah beroperasi penuh. Menurut penuturannya, pada masa tersebut hanya dirinya dan menteri yang menjalankan badan, sembari menyiapkan kebutuhan dasar kelembagaan dan mengurus berbagai pekerjaan yang harus segera dimulai.
Di tengah keterbatasan itu, sejumlah orang turut membantu sejak awal proses pembentukan. Dahnil menyatakan bahwa mereka bekerja tanpa menerima gaji, termasuk dua anak menteri yang kemudian menjadi sorotan publik. Bantuan tersebut, dalam penjelasannya, berlangsung ketika badan belum memiliki kapasitas administrasi dan organisasi yang mapan. Karena itu, keterlibatan mereka digambarkan sebagai dukungan pada fase perintisan, bukan sebagai bagian dari struktur formal yang sejak awal telah terbentuk. Pernyataan mengenai kondisi tersebut menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana peran para pembantu awal kemudian berkembang seiring perubahan status dan kapasitas lembaga.
Gus Irfan juga memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya bersama sejumlah santri membantu proses pembentukan lembaga secara sukarela selama sekitar tiga hingga empat bulan. Menurut penjelasan itu, bantuan berlangsung pada masa transisi, ketika pekerjaan untuk menyiapkan lembaga masih membutuhkan dukungan langsung. Setelah kelembagaan berkembang menjadi kementerian dan kebutuhan organisasinya berubah, sebagian orang yang sebelumnya membantu kemudian diangkat sebagai tenaga ahli. Gus Irfan menyebut pengangkatan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap integritas dan kompetensi mereka. Dengan demikian, pihaknya membedakan bantuan sukarela pada masa awal dari penugasan sebagai tenaga ahli setelah struktur kementerian berkembang. Keterangan Dahnil dan klarifikasi Gus Irfan sama-sama menempatkan keterlibatan tersebut dalam urutan waktu tertentu: dukungan tanpa bayaran ketika badan masih dirintis, disusul pengangkatan sebagian orang setelah kebutuhan kelembagaan dan bentuk organisasinya berkembang. Penjelasan ini disampaikan sebagai latar belakang atas kritik publik mengenai jabatan tenaga ahli yang diberikan kepada dua anak menteri.
Pengangkatan dua anak Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, sebagai tenaga ahli menjadi perhatian publik setelah informasi mengenai penunjukan tersebut beredar di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan proses pengisian jabatan itu dan mengaitkannya dengan dugaan nepotisme atau praktik orang dalam. Pertanyaan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap hubungan keluarga pejabat dengan pihak yang memperoleh posisi di lingkungan pemerintahan. Namun, perbincangan dan dugaan yang disampaikan publik perlu dibedakan dari temuan resmi mengenai proses pengangkatan.
Dokumen yang beredar dalam bentuk tangkapan layar di media sosial menyebut penunjukan itu berlandaskan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengangkatan tenaga ahli. Informasi dalam dokumen tersebut menjadi bagian dari bahan yang dibahas publik, tetapi keberadaan tangkapan layar saja tidak menjelaskan seluruh tahapan seleksi, pertimbangan administratif, maupun dasar penilaian terhadap para tenaga ahli. Karena itu, rincian proses dan penjelasan resmi dari instansi terkait penting untuk memberikan konteks yang lebih lengkap, tanpa menganggap klaim yang beredar sebagai kesimpulan atas dugaan tersebut.
Setelah dua pejabat itu melepas jabatan tenaga ahli, posisi yang kosong disebut akan diisi personel baru. Pengisian selanjutnya akan mengikuti kebijakan dan arahan Menteri Haji dan Umrah. Pernyataan mengenai rencana tersebut menjelaskan langkah administratif berikutnya, tetapi belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan publik tentang kriteria, mekanisme, atau nama pengganti.
Baca juga: Dinamika Kasus Korupsi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid | Kritik Publik Terhadap Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong: Supratman Tanggapi | Kasus OTT KPK Seret Figur-Figur Dekat Menteri Nusron Wahid
