Jakarta | Pada Oktober 1740, Batavia menjadi lokasi pembantaian besar terhadap warga Tionghoa yang kemudian dikenal sebagai Geger Pecinan. Kekerasan itu diperkirakan merenggut belasan ribu nyawa dan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah kota kolonial tersebut. Peristiwa ini tidak muncul begitu saja: ketegangan telah berkembang di tengah perubahan ekonomi dan kecemasan penguasa VOC terhadap keadaan penduduk. Warga Tionghoa merupakan bagian penting dari kehidupan Batavia, tetapi pertambahan jumlah mereka berlangsung ketika kegiatan ekonomi sedang lesu. Perpaduan tekanan ekonomi, persaingan, dan rasa takut membuat keberadaan komunitas itu semakin dipandang melalui kacamata curiga.
Jumlah warga Tionghoa di Batavia menjelang 1740 tidak dapat dipastikan secara sederhana. Dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), Benny G. Setiono memperkirakan populasinya berada dalam rentang yang luas, dari sekitar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang tersebut perlu dipahami sebagai perkiraan, bukan angka sensus yang pasti. Catatan sejarah yang tersedia tidak selalu seragam, sementara pengertian tentang siapa yang dihitung sebagai penduduk dan perubahan jumlah dari waktu ke waktu juga dapat berbeda. Meski demikian, perkiraan itu menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa telah menjadi bagian besar dan terlihat dalam masyarakat Batavia.
Dalam situasi ekonomi yang melemah, peningkatan populasi mudah dijadikan sumber kekhawatiran. Persoalan penghidupan dan persaingan dapat dibingkai sebagai ancaman, terutama ketika pemerintah kolonial menghadapi kesulitan mengendalikan kota dan penduduknya. Keresahan itu tidak membuktikan bahwa warga Tionghoa merupakan penyebab kemerosotan ekonomi; sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dapat mendorong prasangka dan kebijakan yang menekan kelompok tertentu. Ketika ketakutan terhadap jumlah penduduk bertemu dengan kecurigaan politik, ruang bagi tindakan sewenang-wenang semakin terbuka. Latar ini membantu menjelaskan suasana menjelang Geger Pecinan, tanpa menyederhanakan pembantaian sebagai akibat langsung dari pertambahan penduduk semata.
Di tengah kemerosotan ekonomi dan meningkatnya jumlah warga Tionghoa di Batavia, Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier mengambil kebijakan untuk mengurangi populasi komunitas tersebut. Sebagian warga direncanakan dipindahkan dari Batavia ke wilayah lain, termasuk Sri Lanka, yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC. Kebijakan ini disampaikan sebagai upaya mengatur keberadaan penduduk dan menyalurkan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan. Namun, bagi warga Tionghoa yang telah menghadapi tekanan ekonomi, pembatasan, dan pengawasan pemerintah kolonial, rencana tersebut menimbulkan kecemasan besar tentang keselamatan serta masa depan keluarga mereka.
Keresahan semakin meluas ketika beredar kabar bahwa pemindahan itu bukan sungguh-sungguh bertujuan membawa warga ke tempat tinggal baru. Isu yang tersebar menyebut mereka akan dibuang ke tengah laut selama perjalanan. Kabar tersebut menggambarkan betapa rendahnya kepercayaan terhadap VOC dan betapa kuatnya rasa takut di kalangan masyarakat. Akan tetapi, sumber sejarah tidak memastikan kebenaran kabar itu; karena itu, isu tersebut perlu dipahami sebagai rumor yang beredar, bukan fakta yang telah terbukti. Meski demikian, dampaknya nyata: ancaman pemindahan dipandang sebagai kemungkinan bahaya langsung, sehingga ketegangan di Batavia kian sulit diredakan.
Dalam suasana demikian, sebagian warga Tionghoa mulai mempersenjatai diri dan melakukan serangan terhadap sejumlah sasaran milik VOC. Pabrik gula termasuk di tempat yang diserang, seiring konflik yang juga berkaitan dengan mata pencaharian dan pengawasan kolonial. VOC menanggapi perlawanan itu dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata dan memulihkan kendali. Situasi bertambah tegang setelah beredar laporan bahwa puluhan tentara VOC tewas. Kabar mengenai korban tersebut memperkeras sikap pemerintah dan memperbesar rasa saling curiga. Rangkaian kebijakan, rumor, ketakutan, dan bentrokan ini menjadi bagian penting dari latar yang mendorong krisis Batavia pada 1740 menuju kekerasan yang jauh lebih luas.
Pada 9 Oktober 1740, ketegangan di Batavia berubah menjadi operasi militer terhadap warga Tionghoa. Dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), sejarawan M.C. Ricklefs mencatat bahwa Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Pengerahan itu berlangsung di tengah suasana penuh kecurigaan dan ketakutan, ketika komunitas Tionghoa telah dipandang sebagai ancaman oleh penguasa kolonial. Penyisiran menyebar ke kawasan tempat warga tinggal dan bekerja, sehingga kehidupan sehari-hari berubah menjadi situasi berbahaya. Langkah yang semula berupa operasi pencarian kemudian berkembang menjadi kekerasan yang jauh lebih luas.
Sehari setelah penyisiran dimulai, pecah pembantaian besar-besaran. Warga Tionghoa yang ditemukan menjadi sasaran tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Kekerasan itu tidak terbatas pada satu tempat atau kelompok tertentu, melainkan melanda berbagai kawasan permukiman di Batavia. Serangan terhadap penduduk sipil memperlihatkan bahwa operasi tersebut tidak lagi sekadar upaya mengamankan kota. Bagi warga yang terperangkap, rumah dan jalan yang semestinya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi ancaman. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Pecinan 1740, salah satu episode paling kelam dalam sejarah kolonial Batavia. Catatan Ricklefs membantu menempatkan penyisiran 9 Oktober dan pembantaian pada hari berikutnya dalam rangkaian kejadian yang saling berkaitan, bukan sebagai peristiwa terpisah.
Gambaran tentang skala korban juga muncul dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang diterbitkan dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan, gang, dan kanal dipenuhi mayat. Schwarzen turut mencatat adanya tumpukan mayat di kanal, sebuah rincian yang menegaskan betapa luas dan mengerikannya kekerasan tersebut. Karena redaksi kutipan langsung dari bukunya tidak tersedia di sini, kesaksiannya disampaikan sebagai parafrasa, bukan petikan verbatim. Catatan tersebut tetap memberi gambaran tentang dampak pembantaian terhadap ruang kota: kanal yang menjadi bagian penting dari kehidupan Batavia turut menjadi tempat berkumpulnya korban. Bersama kronologi yang dicatat Ricklefs, kesaksian Schwarzen menunjukkan bagaimana operasi pasukan berujung pada pembunuhan massal dan kehancuran komunitas Tionghoa di kota itu.
Pembantaian warga Tionghoa di Batavia berlangsung hingga 22 Oktober 1740. Kekerasan itu menelan korban dalam jumlah besar; berbagai perkiraan menyebut belasan ribu orang Tionghoa tewas. Angka tersebut menunjukkan luasnya tragedi, meskipun jumlah pasti korban tidak mudah dipastikan. Di tengah kekacauan, rumah-rumah milik warga Tionghoa dijarah dan dihancurkan. Kehilangan tempat tinggal dan harta benda menambah penderitaan mereka, sementara kekerasan yang berlanjut membuat banyak keluarga tidak memiliki perlindungan. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai salah satu babak paling kelam dalam sejarah Batavia, sekaligus meninggalkan jejak dalam ingatan masyarakat dan kisah mengenai sejumlah tempat di sekitar kota. Penuturan tentang korban dan kerusakan itu berkaitan dengan upaya memahami dampak langsung tragedi terhadap kehidupan sehari-hari warga yang menjadi sasaran.
Salah satu kisah yang kerap dikaitkan dengan tragedi tersebut adalah asal-usul nama Kali Angke. Menurut Alwi Shahab dalam Betawi: Queen of the East (2002), nama Angke konon berasal dari bahasa Hokkien. Dalam penjelasan itu, “ang” berarti merah, sedangkan “ke” berarti sungai. Tafsir tersebut menghubungkan nama kali dengan warna merah akibat darah yang mengalir dalam pembantaian. Hubungan ini dikenal sebagai cerita yang melekat pada ingatan tentang peristiwa 1740, tetapi asal-usul nama tempat tidak hanya dijelaskan melalui satu versi. Ada pula penuturan lain yang mengaitkan nama Angke dengan Tubagus Angke, seorang tokoh yang namanya disebut dalam sejarah kawasan tersebut. Kedua keterangan itu menunjukkan bahwa nama Kali Angke memiliki lebih dari satu kisah asal-usul, sehingga hubungan langsungnya dengan tragedi perlu disampaikan sebagai dugaan atau versi, bukan sebagai kepastian tunggal.
Setelah Geger Pecinan kehidupan warga Tionghoa di Batavia berada di.
Baca juga: Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
