Jakarta | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin edar bagi 43 produk obat tuberkulosis (TBC) selama periode 2024–2026. Pada rentang waktu yang sama, BPOM juga menyetujui 33 produk obat generik pertama untuk beragam indikasi, termasuk kanker, TBC, dan diabetes. Capaian tersebut menambah pilihan obat yang dapat tersedia bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan perhatian pada ketersediaan terapi untuk sejumlah kebutuhan kesehatan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa penerbitan izin edar dan persetujuan obat generik pertama itu ditujukan untuk memperluas pilihan terapi serta mendukung akses masyarakat terhadap obat. Dengan demikian, angka persetujuan tersebut tidak hanya menggambarkan jumlah produk yang tercatat dalam periode tersebut, tetapi juga berkaitan dengan upaya menyediakan lebih banyak alternatif pengobatan. Pernyataan itu mencakup produk untuk beberapa indikasi, dengan obat TBC menjadi salah satu kelompok yang disebutkan.
Bagi penanganan TBC, keberadaan pilihan obat yang telah memperoleh izin edar dapat menjadi bagian dari upaya mendukung akses terhadap terapi. Namun, informasi mengenai jumlah izin edar saja tidak menjelaskan rincian produk, penggunaan, atau ketersediaannya di setiap tempat. BPOM menyampaikan capaian dalam cakupan periode 2024–2026, sehingga angka 43 merujuk pada produk obat TBC yang mendapat izin edar dalam rentang tersebut, bukan pada jumlah pasien yang menerima pengobatan.
Persetujuan atas 33 produk obat generik pertama untuk berbagai indikasi berjalan dalam rentang yang sama dan melengkapi catatan penerbitan izin obat TBC. Penyebutan kanker, TBC, dan diabetes menunjukkan bahwa persetujuan mencakup kebutuhan terapi yang beragam, tanpa mengubah fokus utama pada akses dan pilihan pengobatan. Taruna Ikrar mengaitkan capaian ini dengan tujuan memperluas alternatif terapi serta mendukung masyarakat memperoleh obat. Karena itu, angka-angka tersebut dapat dipahami sebagai informasi mengenai persetujuan regulator dan arah kebijakan yang disampaikan BPOM, bukan sebagai keterangan tentang hasil klinis atau dampak pengobatan yang telah terukur.
Pemerintah Indonesia menempatkan eliminasi tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu agenda percepatan kesehatan. Prioritas ini mencerminkan besarnya tantangan penularan, kebutuhan untuk menemukan penderita lebih cepat, serta pentingnya memastikan setiap pasien memperoleh pengobatan yang sesuai. Pelaksanaan program melibatkan penguatan layanan kesehatan, perluasan akses pemeriksaan, pendampingan pasien, dan koordinasi berbagai pihak. Langkah tersebut diperlukan agar kasus yang belum terdeteksi dapat diketahui dan pasien dapat memulai pengobatan tanpa penundaan yang tidak perlu.
Menurut data Kementerian Kesehatan per Oktober 2026, sebanyak 666 ribu kasus TBC telah ditemukan dari estimasi 1.080.000 kasus. Kementerian Kesehatan juga mencatat tingkat pengobatan sebesar 90 persen, atau sekitar 599 ribu kasus. Angka-angka ini menggambarkan perkembangan penemuan kasus dan pengobatan dalam kerangka program penanggulangan TBC. Perbedaan estimasi kasus, kasus yang ditemukan, dan jumlah yang tercatat menjalani pengobatan menunjukkan bahwa upaya penemuan serta kesinambungan layanan tetap menjadi bagian penting dari agenda eliminasi.
Data tersebut perlu dibaca sesuai atribusinya, yakni sebagai data yang disampaikan Kementerian Kesehatan, bukan sebagai ukuran langsung dampak kebijakan perizinan obat. Pencatatan izin edar oleh BPOM merupakan aspek regulasi yang berkaitan dengan ketersediaan produk obat, sedangkan angka penemuan kasus dan pengobatan merujuk pada pelaksanaan program kesehatan yang dilaporkan Kementerian Kesehatan. Karena itu, jumlah obat TBC yang memperoleh izin edar tidak dengan sendirinya menjelaskan perubahan jumlah kasus yang ditemukan ataupun pasien yang menjalani pengobatan. Berbagai faktor, termasuk akses diagnosis, ketersediaan layanan, kesinambungan terapi, dan kepatuhan pasien, turut membentuk capaian program. Pemisahan konteks ini membantu pembaca memahami bahwa kebijakan eliminasi TBC melibatkan banyak komponen yang saling mendukung, tetapi indikatornya perlu ditafsirkan secara tepat dan berdasarkan sumber masing-masing.
Taruna Ikrar menyampaikan bahwa dukungan BPOM terhadap prioritas pemerintah, termasuk agenda kesehatan, diwujudkan melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan diarahkan pada produk, proses, dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak paling besar bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya pengawasan tidak hanya dilakukan saat produk beredar, tetapi juga mencakup tahapan yang relevan dalam rantai produksi dan distribusi. Bagi program penanggulangan tuberkulosis, pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan obat yang digunakan memenuhi persyaratan serta mendukung pelaksanaan program secara aman dan terukur.
Selain menjalankan pengawasan, BPOM memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Kerja bersama diperlukan agar kebijakan, penyediaan obat, dan pelaksanaan program dapat saling mendukung. BPOM juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program, sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing. Pendampingan tersebut membantu pemahaman terhadap ketentuan, standar, dan praktik yang harus dipenuhi, sekaligus mendukung kelancaran program tanpa mengurangi prinsip perlindungan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan turut membantu mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah penanganan yang sesuai.
Dalam keterangannya, Taruna menekankan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan obat serta makanan. Perlindungan konsumen tetap menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan mandat pengawasan, termasuk ketika BPOM mendukung prioritas pembangunan. Pada saat yang sama, pengawasan dan pendampingan diharapkan mendorong tumbuhnya industri yang berdaya saing, mampu memenuhi standar, dan berkembang secara bertanggung jawab. Taruna menegaskan BPOM akan menjalankan mandatnya secara profesional dan adaptif, mandiri, serta berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar bagi lembaga untuk merespons perubahan kebutuhan dan risiko, memperkuat koordinasi, serta menjaga mutu pelaksanaan pengawasan. Melalui upaya tersebut, dukungan terhadap agenda pemerintah tetap berjalan seiring dengan kepastian keamanan produk dan kepentingan kesehatan masyarakat.
Selain mencatat izin edar obat untuk tuberkulosis (TBC), BPOM menyampaikan capaian pengawasan obat dan produk ilegal selama periode 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026. Dalam rentang tersebut, BPOM melakukan penyidikan pro-justitia terhadap 360 perkara, dengan nilai barang bukti mencapai Rp335 juta. Penyidikan ini merupakan bagian dari penindakan terhadap dugaan pelanggaran di bidang obat dan makanan, termasuk peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Pengawasan juga dilakukan terhadap penjualan melalui kanal digital. BPOM merekomendasikan penurunan 451.791 tautan daring yang menawarkan produk ilegal. Selain itu, sebanyak 1.602 produk ilegal dicantumkan dalam daftar negatif agar masyarakat dan pihak terkait dapat mengenali produk yang perlu diwaspadai. Capaian ini menggambarkan upaya pengawasan yang mencakup penegakan hukum, pemantauan perdagangan daring, dan penyebaran informasi mengenai produk bermasalah.
Pada Desember 2025, BPOM diakui sebagai WHO-Listed Authority (WLA), yakni otoritas regulasi yang dinilai memenuhi standar dan indikator kematangan Organisasi Kesehatan Dunia. Pengakuan tersebut menjadi penanda kredibilitas sistem regulasi obat Indonesia di tingkat internasional. Status WLA juga berpotensi mendukung daya saing industri farmasi nasional dalam konteks global. Pengakuan ini merupakan konteks tersendiri dan tidak dinyatakan sebagai penyebab penerbitan izin edar obat TBC.
Di sisi penanganan penyakit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut insiden TBC telah menurun selama dua tahun terakhir. Pernyataan mengenai penurunan itu disampaikan oleh Menkes, tanpa mengubah kebutuhan untuk memperkuat upaya penanggulangan. Langkah yang disebut mencakup skrining dan pengobatan secara agresif, serta pemberian pengobatan kepada kontak erat pasien TBC. Pemerintah juga menjalankan uji klinis vaksin M72 dan mengembangkan regimen pengobatan yang ditujukan untuk mempersingkat durasi terapi dari 4–6 bulan menjadi sebulan. Langkah-langkah tersebut menempatkan deteksi, penanganan pasien dan kontaknya, serta riset vaksin dan regimen sebagai bagian dari strategi yang disampaikan untuk menghadapi TBC.
