Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para pengusaha yang memegang konsesi pertambangan dan izin pengelolaan sumber daya alam agar menjalankan kegiatan secara nyata. Pemerintah menyoroti perusahaan yang tidak menunjukkan aktivitas selama lebih dari dua tahun, meskipun telah memperoleh hak untuk mengelola kekayaan alam. Kondisi tersebut, menurut Prabowo, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa evaluasi.
Peringatan itu menegaskan bahwa izin pengelolaan bukan sekadar hak yang dapat disimpan atau dikuasai dalam jangka panjang tanpa pemanfaatan. Konsesi diberikan agar potensi sumber daya dapat dikelola dan menghasilkan manfaat, bukan hanya tercatat atas nama perusahaan sementara kegiatan di lapangan tidak berjalan. Karena itu, pemegang izin yang tidak menunjukkan perkembangan nyata berisiko menghadapi tindak lanjut dari pemerintah.
Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan nilai bagi negara dan masyarakat. Pengelolaan yang berhenti tanpa alasan atau tidak menghasilkan manfaat dinilai bertentangan dengan tujuan pemberian konsesi. Evaluasi diperlukan untuk memeriksa apakah pemegang izin sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, serta apakah hak tersebut masih layak dipertahankan. Pesan ini juga menjadi pengingat bagi pelaku usaha bahwa penguasaan sumber daya alam membawa tanggung jawab, termasuk memperlihatkan kegiatan dan kemajuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan peringatan dan ancaman evaluasi, bukan pengumuman bahwa izin perusahaan tertentu telah dicabut. Pemerintah menyampaikan bahwa konsesi yang tidak aktif lebih dari dua tahun dapat menjadi sasaran peninjauan, dengan kemungkinan konsekuensi jika pemegangnya tidak memenuhi kewajiban. Langkah evaluasi dimaksudkan untuk mencegah izin terus dikuasai tanpa aktivitas maupun manfaat yang jelas. Dengan demikian, perusahaan pemegang konsesi diharapkan menanggapi peringatan itu secara serius dan menunjukkan komitmen dalam mengelola sumber daya sesuai tujuan pemberian izin. Pemerintah belum menyatakan bahwa pencabutan telah dilakukan; keputusan terkait akan bergantung pada proses penilaian terhadap aktivitas dan kepatuhan masing-masing pemegang konsesi.
Peringatan mengenai evaluasi konsesi sumber daya alam disampaikan Prabowo dalam forum yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Ia berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026, sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan nasional yang mempertemukan kepala daerah dari berbagai wilayah, bukan dalam forum yang hanya melibatkan satu daerah tertentu.
Rakornas TPAKD 2026 berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta. Tempat dan waktu itu menjadi konteks bagi penyampaian arahan Prabowo mengenai konsesi pengelolaan sumber daya alam. Di hadapan para kepala daerah, ia meminta agar konsesi dievaluasi dan menyinggung perusahaan yang telah mangkrak selama dua tahun sebagai pihak yang terancam kehilangan hak konsesinya.
Penyampaian peringatan tersebut kepada gubernur, bupati, dan wali kota memberi konteks penting bagi isu evaluasi konsesi. Pemerintah daerah berada dalam cakupan pembahasan karena para pemimpinnya hadir langsung dalam Rakornas TPAKD. Namun, informasi mengenai forum ini terbatas pada pernyataan Prabowo, pihak yang menjadi audiens, penyelenggara, serta lokasi dan tanggal kegiatan. Tidak ada keterangan tambahan mengenai agenda lain yang dibahas maupun peserta lain yang hadir. Penjelasan konteks ini membantu pembaca memahami di mana dan kepada siapa arahan tersebut disampaikan, tanpa mengubah pokok pesannya: konsesi sumber daya alam perlu ditinjau, sementara perusahaan yang tidak beroperasi selama dua tahun menghadapi ancaman pencabutan. Forum nasional di Jakarta itu menjadi tempat Prabowo menyampaikan peringatan tersebut secara langsung kepada para pemimpin daerah yang hadir. Informasi tentang acara, tanggal, dan lokasi merujuk pada Rakornas TPAKD 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan.Permintaan Prabowo agar konsesi sumber daya alam dievaluasi secara cermat berangkat dari prinsip bahwa pemberian hak pengelolaan harus disertai pertanggungjawaban. Pemerintah perlu memastikan calon penerima memiliki kemampuan teknis, pendanaan, pengalaman, serta rencana kerja yang masuk akal sebelum diberi kepercayaan. Dengan pemeriksaan tersebut, keputusan tidak hanya bertumpu pada dokumen atau janji investasi, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas perusahaan untuk menjalankan kegiatan secara nyata. Ketelitian sejak awal dinilai penting agar konsesi dapat mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara produktif, bukan sekadar menjadi hak yang tercatat di atas kertas.
Prabowo menegaskan, “Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti apakah pihak yang kita percayakan untuk mengelola konsesi itu benar-benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankannya.” Pernyataan itu menempatkan proses evaluasi sebagai bagian penting dari tata kelola. Pemerintah harus menilai apakah pihak yang mengajukan izin memiliki sumber daya dan kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya. Kepercayaan dalam pengelolaan konsesi, dengan demikian, perlu diberikan berdasarkan penilaian yang terukur, bukan semata-mata karena perusahaan telah mengajukan permohonan atau memperoleh persetujuan administratif. Pemeriksaan juga membantu mengurangi risiko hak pengelolaan jatuh kepada pihak yang tidak siap.
Dalam pandangan tersebut, izin usaha tidak semestinya menjadi sarana spekulasi bisnis tanpa kegiatan di lapangan. Konsesi yang dibiarkan tidak berjalan dapat menghambat pemanfaatan potensi alam dan membuat tujuan pemberian izin tidak tercapai. Karena itu, rencana usaha perlu disandingkan dengan bukti pelaksanaan, seperti kesiapan operasional dan langkah kerja yang dapat diperiksa. Evaluasi tidak berhenti pada saat izin diterbitkan; pemerintah juga perlu memantau perkembangan kegiatan dan kepatuhan pemegang konsesi terhadap komitmennya. Jika perusahaan tidak menunjukkan kemampuan atau tidak menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut patut menjadi bahan peninjauan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilakukan oleh pihak yang mampu, serta agar hak yang diberikan sejalan dengan tanggung jawab dan manfaat yang diharapkan masyarakat.
Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang telah mengantongi konsesi sumber daya alam selama puluhan tahun, tetapi belum menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Konsesi tersebut memberi perusahaan hak untuk mengelola kekayaan alam dalam jangka waktu panjang. Namun, menurut penilaian yang disampaikan, hak itu belum diikuti pemanfaatan yang sepadan dengan potensi yang tersedia. Keadaan ini menjadi perhatian karena sumber daya yang semestinya dapat dikelola untuk menghasilkan kegiatan ekonomi justru belum memberikan manfaat secara maksimal.
Persoalan utama yang disoroti bukan sekadar lamanya masa konsesi, melainkan kesenjangan hak pengelolaan dan pelaksanaan usaha di lapangan. Ketika kegiatan tidak berjalan optimal, kekayaan alam yang berada dalam wilayah konsesi tidak dapat dimanfaatkan secara memadai untuk mendorong perekonomian. Prabowo menilai keadaan seperti itu merugikan negara. Penilaian tersebut berkaitan dengan kesempatan ekonomi yang tidak terwujud ketika sumber daya alam tidak digunakan secara produktif, meskipun hak pengelolaannya telah diberikan kepada perusahaan dalam waktu yang panjang.
Dengan demikian, evaluasi terhadap konsesi dinilai penting untuk melihat apakah pemegang hak benar-benar menjalankan kegiatan sebagaimana diharapkan dan apakah pengelolaan sumber daya menghasilkan manfaat bagi negara serta perekonomian. Pembahasan ini menempatkan konsesi yang belum dimanfaatkan optimal sebagai persoalan tata kelola, bukan sekadar urusan administratif. Jika suatu perusahaan telah memperoleh hak selama puluhan tahun tetapi aktivitas usahanya belum berjalan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut perlu diperiksa secara cermat. Prabowo menyampaikan bahwa kekayaan alam seharusnya dapat mendukung kegiatan ekonomi, sehingga keadaan yang membiarkannya tidak termanfaatkan menjadi kerugian bagi negara. Pernyataan itu menegaskan pentingnya memastikan hak pengelolaan sejalan dengan pelaksanaan usaha dan pemanfaatan sumber daya secara nyata.
