Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa nelayan di Indonesia rata-rata menanggung utang sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Agrifood Forum 2026 yang berlangsung di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Senin (19/10). Besaran utang itu menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai keadaan nelayan dan hubungan mereka dengan pihak yang membeli hasil tangkapan. Zulkifli mengemukakan kondisi tersebut sebagai gambaran beban finansial yang dihadapi nelayan, dengan jumlah utang yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.
Menurut Zulkifli, nelayan harus menyetor hasil tangkapan kepada tengkulak. Kewajiban menyetor tersebut berkaitan dengan ketergantungan nelayan kepada pihak yang memberikan atau mengikat mereka melalui utang. Dalam penjelasannya, hubungan itu membuat nelayan tidak leluasa menentukan penyerahan hasil tangkapan, karena hasil yang diperoleh harus disetorkan kepada tengkulak. Pernyataan itu menempatkan beban utang dan kewajiban menyerahkan tangkapan sebagai dua hal yang saling berhubungan dalam kehidupan nelayan. Zulkifli menyebut bahwa ketergantungan semacam ini dapat membuat kemiskinan nelayan semakin berat.
Dengan demikian, pokok pernyataan Zulkifli dalam forum tersebut mencakup besaran utang yang rata-rata ditanggung nelayan, kewajiban menyetor hasil tangkapan, serta dampak ketergantungan yang dapat memperberat kemiskinan. Ia tidak hanya menyampaikan angka utang sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi nelayan yang harus menyerahkan hasil tangkapannya kepada tengkulak. Keterangan tersebut disampaikan dalam Agrifood Forum 2026 di Jakarta Selatan pada Senin (19/10). Dalam konteks pernyataan itu, beban finansial nelayan terlihat bersama dengan ketergantungan mereka pada tengkulak, sebagaimana disoroti oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan tersebut.
Zulkifli menjelaskan bahwa sulitnya nelayan memperoleh harga yang layak tidak semata-mata berkaitan dengan kualitas ikan atau upaya mereka saat melaut. Dukungan yang tersedia, terutama infrastruktur setelah ikan didaratkan, dinilai belum memadai. Akibatnya, posisi tawar nelayan menjadi lemah ketika berhadapan dengan pembeli. Hasil tangkapan yang bagus sekalipun dapat ditawar dengan harga murah, sementara nelayan tidak selalu memiliki pilihan untuk menunggu penawaran yang lebih baik. Kondisi ini membuat mutu dan nilai ikan tidak otomatis tercermin dalam pendapatan yang diterima nelayan.
Masalahnya semakin terasa ketika tidak tersedia pabrik es dan tempat penyimpanan di lokasi. Ikan merupakan hasil tangkapan yang perlu segera ditangani agar kualitasnya tetap terjaga. Jika nelayan menunda penjualan, mereka berisiko kehilangan hasil karena ikan dapat menurun mutunya sebelum sempat dibeli. Namun, ketika harus menjual dengan cepat, mereka bisa terpaksa menerima harga rendah, meskipun tangkapannya masih bagus. Pilihan yang terbatas ini menempatkan nelayan dalam posisi sulit: menunggu dapat merugikan, sedangkan menjual segera juga belum tentu memberi imbal hasil yang pantas.
Zulkifli juga menyoroti balai lelang yang dinilai belum berjalan dengan baik. Padahal, mekanisme lelang semestinya membantu mempertemukan penjual dan pembeli secara lebih terbuka serta memberi ruang bagi harga yang mencerminkan mutu dan ketersediaan ikan. Jika balai lelang tidak berfungsi optimal, manfaat tersebut belum dapat dirasakan oleh nelayan. Tanpa fasilitas penanganan dan penyimpanan yang memadai, serta proses pemasaran yang berjalan baik, hasil tangkapan lebih mudah dijual dalam keadaan mendesak. Dalam situasi demikian, harga yang ditawarkan pembeli dapat berada di bawah nilai yang diharapkan. Gabungan keterbatasan infrastruktur, risiko kerusakan ikan, dan lemahnya fungsi balai lelang pada akhirnya dapat membuat nelayan menjual hasil tangkapan dengan rugi. Karena itu, dukungan yang memadai diperlukan agar mereka memiliki waktu dan sarana untuk menjaga kualitas, serta kesempatan memperoleh harga yang lebih layak.Kerugian dalam penjualan ikan dapat mempersempit ruang nelayan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban keuangan. Ketika hasil penjualan tidak memberi pemasukan yang cukup, sementara uang tetap diperlukan, sebagian nelayan dapat meminjam kepada tengkulak. Pinjaman tersebut menyediakan dana saat dibutuhkan, tetapi hubungan itu tidak berhenti pada penerimaan uang. Nelayan kemudian terikat kewajiban untuk menyetorkan hasil tangkapan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Dengan demikian, transaksi penjualan ikan berkaitan langsung dengan cara utang dibayar dan hubungan ekonomi nelayan dan tengkulak.
Kewajiban setoran membuat hasil tangkapan tidak sepenuhnya dapat dipasarkan secara bebas oleh nelayan. Hasil yang diperoleh harus diserahkan kepada pemberi pinjaman sesuai ikatan yang telah terbentuk. Jika penjualan ikan sebelumnya menimbulkan kerugian atau pemasukan yang terbatas, kemampuan untuk keluar dari kewajiban tersebut juga dapat menjadi sulit. Dalam keadaan seperti itu, kebutuhan untuk memperoleh uang kembali dapat mendorong nelayan mencari pinjaman, sementara hasil tangkapan berikutnya tetap menjadi bagian dari pembayaran. Pola ini menghubungkan kerugian penjualan, kebutuhan dana, pinjaman, dan setoran dalam satu rangkaian.
Gambaran Zulkifli mengenai lingkaran utang dan ketergantungan menjelaskan bagaimana rangkaian tersebut dapat terus berlangsung. Pinjaman membantu memenuhi kebutuhan dana, tetapi kewajiban menyetor hasil tangkapan mempertahankan hubungan nelayan dengan pemberi pinjaman. Ketika pemasukan dari penjualan ikan tidak cukup untuk mengakhiri keterikatan, nelayan dapat tetap bergantung pada akses pinjaman yang sama. Karena itu, persoalannya bukan hanya besarnya utang, melainkan juga mekanisme yang mengaitkan pembiayaan dengan penyerahan hasil tangkapan. Kerugian penjualan dapat memperberat beban tersebut, sedangkan kewajiban setoran membatasi peluang nelayan mengelola hasilnya secara mandiri. Rangkaian ini menjadi salah satu konteks penting dalam memahami hubungan utang nelayan dengan tengkulak.
Zulkifli menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar persoalan yang membebani nelayan dituntaskan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dirancang tidak hanya sebagai pembangunan kawasan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan fasilitas dan dukungan usaha yang dapat membantu nelayan dalam kegiatan sehari-hari. Pemerintah merencanakan pembangunan lebih dari 1.300 kampung pada tahun ini, kemudian dua ribu kampung pada tahun depan. Secara keseluruhan, sebanyak lima ribu kampung ditargetkan terbangun hingga akhir 2029.
Di setiap kawasan, fasilitas yang disiapkan mencakup balai lelang yang terintegrasi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih. Selain itu, akan tersedia pabrik es, ruang penyimpanan dingin atau cold storage, bengkel, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk menyediakan solar. Dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga termasuk dalam rencana. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan membantu memperkuat rantai usaha perikanan, mulai dari penanganan hasil tangkapan hingga kebutuhan operasional dan permodalan nelayan.
Fasilitas penyimpanan, khususnya, diharapkan memberi nelayan pilihan ketika harga ikan yang ditawarkan pembeli dinilai terlalu rendah. Dengan adanya cold storage, hasil tangkapan dapat disimpan sementara sehingga nelayan tidak harus segera menjualnya dengan harga yang tidak sesuai harapan. Apabila ikan tidak laku melalui proses lelang, koperasi dapat mengambil alih hasil tangkapan tersebut. Selanjutnya, ikan dapat disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga hasil laut tetap memiliki jalur pemanfaatan dan tidak terbuang begitu saja. Mekanisme ini juga diharapkan memberi posisi tawar yang lebih baik bagi nelayan saat memasarkan ikan.
Zulkifli menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut memerlukan dukungan, perhatian, dan keberpihakan terhadap masyarakat nelayan. Pemerintah, menurutnya, akan membimbing dan membina pelaksanaan program, sekaligus mengurus berbagai kebutuhan agar pembangunan serta operasional fasilitas dapat berjalan. Dengan pendampingan itu, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat berfungsi sebagai dukungan nyata bagi aktivitas ekonomi nelayan, bukan sekadar pembangunan sarana fisik.
Baca juga: Babinsa 1714-01/Mulia Ulia Pererat Kemanunggalan TNI–Rakyat Melalui Anjangsana dan Bantuan Sembako di Kampung Kulon Enggame, Distrik Pagaleme | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
