Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah tersebut dinilai penting karena kebutuhan masyarakat berpotensi meningkat selama masa libur akhir tahun, ketika aktivitas dan mobilitas warga biasanya lebih tinggi dibandingkan hari biasa.
Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi terbatas pangan tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Dalam keterangannya, ia menyoroti kemungkinan meningkatnya permintaan terhadap berbagai kebutuhan selama liburan, khususnya bahan pangan serta makanan dan minuman. Apabila permintaan naik, tekanan terhadap harga dapat ikut menguat, sehingga pemerintah perlu mengantisipasinya sejak dini.
Menurut Tito, periode Natal dan Tahun Baru berkaitan dengan perjalanan masyarakat serta beragam kegiatan liburan. Mobilitas yang meningkat dapat mendorong konsumsi di berbagai daerah, baik di tempat tujuan perjalanan maupun di wilayah asal. Situasi ini membuat kebutuhan pangan berpotensi bertambah dalam waktu relatif singkat. Karena itu, kesiapan pasokan dan upaya menjaga keterjangkauan harga perlu berjalan beriringan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.
Ia menekankan bahwa permintaan yang tinggi selama liburan, Natal, Tahun Baru, dan perjalanan warga harus diperhitungkan dalam pengendalian harga. Penyaluran bantuan sosial yang berkelanjutan dapat membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat yang membutuhkan, sementara operasi pasar dapat mendukung ketersediaan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua langkah tersebut menjadi bagian dari antisipasi agar kenaikan kebutuhan tidak segera membebani konsumen.
Pemerintah pun didorong menjaga kesinambungan langkah pengendalian, bukan hanya melakukan intervensi sesaat menjelang puncak perayaan. Dengan memperhatikan perubahan permintaan dan kondisi pasokan selama periode libur, pemerintah dapat merespons tekanan harga secara lebih terarah. Antisipasi ini diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan saat mobilitas meningkat, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan konsumsi akhir tahun.
Menurut Tito, bantuan sosial dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat saat harga pangan berpotensi mengalami tekanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ketika kebutuhan pangan menghadapi risiko kenaikan harga, kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat ikut terpengaruh. Karena itu, bansos dipandang sebagai instrumen yang dapat membantu menjaga daya beli, sehingga masyarakat tetap memiliki dukungan ketika menghadapi situasi tersebut. Langkah ini melengkapi upaya pemerintah dalam merespons perkembangan harga, tanpa mengabaikan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Penyaluran bantuan sosial, menurut pandangan tersebut, tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat mengambil peran dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat, sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing. Tito menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan sosial. Pernyataan itu menegaskan adanya ruang bagi pemerintah daerah untuk turut mendukung masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa respons terhadap tekanan harga dapat melibatkan berbagai tingkat pemerintahan. Pelaksanaannya tetap perlu mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia di daerah.
Dengan demikian, bansos dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari upaya menjaga daya beli menjelang Nataru, terutama ketika harga pangan berpotensi memberi tekanan pada pengeluaran masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui penyaluran bantuan, dengan memperhatikan kemampuan masing-masing dalam menyediakan dukungan. Pandangan Tito tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, bukan hanya mengandalkan langkah dari pusat. Bagi daerah, pertimbangan kemampuan anggaran menjadi dasar dalam menentukan keterlibatan, sementara tujuan umumnya adalah membantu masyarakat menghadapi kemungkinan tekanan harga. Penyaluran bansos dengan mempertimbangkan kapasitas pemerintah di setiap tingkat diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat pada periode tersebut, sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi rumah tangga ketika kebutuhan pangan menjadi sorotan.
Selain mendorong penyaluran bantuan sosial, Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait terus menggencarkan operasi pasar menjelang Natal dan Tahun Baru. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga serta memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Operasi pasar bukan sekadar kegiatan rutin yang dilakukan dengan pola sama di setiap wilayah, melainkan intervensi yang harus menjawab tekanan harga secara terukur.
Penentuan lokasi dan jenis komoditas yang menjadi sasaran perlu berangkat dari data daerah. Dengan demikian, instansi pelaksana dapat memprioritaskan kabupaten yang menghadapi tekanan harga dan komoditas yang memerlukan dukungan pasokan atau upaya stabilisasi. Pendekatan berbasis data membantu mengarahkan sumber daya secara lebih efektif, sekaligus menghindari kegiatan yang kurang relevan dengan kebutuhan setempat. Keadaan setiap daerah dapat berbeda, sehingga intervensi yang tepat di satu wilayah belum tentu diperlukan dengan cara yang sama di wilayah lain.
Tito menyebut data mengenai kabupaten dan komoditas yang membutuhkan operasi pasar telah tersedia. Informasi tersebut dapat menjadi acuan bagi Badan Pangan Nasional, Bulog, dan pihak terkait dalam menyusun langkah lanjutan. Dengan pemanfaatan data itu, pelaksanaan diharapkan lebih fokus dan responsif terhadap perkembangan harga. Pemerintah dapat menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi, bukan menerapkannya secara merata tanpa mempertimbangkan situasi lokal. Koordinasi antarpihak juga penting agar kebijakan yang direncanakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang sesuai sasaran.
Ketepatan sasaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga menjelang periode Nataru, ketika kebutuhan masyarakat dapat meningkat. Karena itu, pemantauan kondisi wilayah perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan operasi pasar. Data yang tersedia dapat membantu menentukan prioritas, sementara perkembangan di lapangan menjadi bahan untuk menilai apakah langkah yang diambil masih sesuai. Dengan cara tersebut, operasi pasar melengkapi bantuan sosial dan menjadi instrumen yang diarahkan pada daerah serta komoditas yang memang memerlukan perhatian, tanpa mengasumsikan kebutuhan yang sama di seluruh wilayah.
Selain mendorong penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar, Tito meminta pemerintah mempertimbangkan sejumlah subsidi untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026. Usulan tersebut mencakup subsidi listrik, tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara. Langkah-langkah itu dinilai perlu dibahas sebagai bagian dari antisipasi kenaikan biaya yang dapat dirasakan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika kebutuhan perjalanan dan konsumsi cenderung meningkat. Pertimbangan kebijakan perlu memperhatikan kondisi pasokan dan permintaan, sekaligus menjaga agar upaya pengendalian harga dapat berjalan terarah.
Mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun berpotensi menambah tekanan pada biaya transportasi. Ketika jumlah perjalanan meningkat, permintaan terhadap berbagai moda angkutan dapat ikut naik, termasuk penerbangan. Situasi tersebut dapat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga dan turut memperbesar tekanan inflasi, terutama bagi masyarakat yang bepergian. Karena itu, Tito meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menjaga tarif tetap wajar saat permintaan perjalanan meningkat. Koordinasi itu diharapkan membantu memastikan harga tiket tidak melonjak tanpa pertimbangan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Tito juga mengimbau maskapai agar tidak menetapkan tarif tertinggi semata-mata untuk mengejar keuntungan maksimal. Menurut pesan yang disampaikan, perusahaan tetap dapat memperoleh keuntungan, tetapi penetapan harga perlu mempertimbangkan kepentingan publik dan keadaan selama periode libur. Dorongan subsidi maupun kewajaran tarif menjadi bagian dari pembahasan pengendalian harga menjelang Nataru, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
Baca juga: Koops TNI Habema Amankan Kampung Balamai atas, Pangkoops: Ketegasan untuk Melindungi Masyarakat dan Menjaga Ruang Damai | Operasi Pembersihan Done Balogo, Tim Gabungan Temukan Senjata dan Sejumlah Barang | Lanud Sjamsudin Noor Dukung Operasi Modifikasi Cuaca, Perkuat Upaya Penanganan Karhutla Kalimantan
