Jakarta | Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun pada 2027. Angka tersebut meningkat Rp30 triliun dibandingkan target tahun ini yang mencapai Rp295 triliun. Kenaikan sasaran itu menjadi bagian dari rencana pemerintah memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha dan sejumlah kelompok penerima manfaat melalui berbagai skema kredit program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total target kredit program pemerintah pada 2027 mencapai Rp386,9 triliun. Besaran tersebut mencakup KUR serta beberapa jenis pembiayaan lain, yakni kredit usaha pertanian, kredit industri padat karya, kredit perumahan, dan kredit bagi perempuan prasejahtera. Dengan cakupan tersebut, target pembiayaan tidak hanya diarahkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga mendukung sektor dan kelompok yang menjadi sasaran program pemerintah.
Airlangga menyampaikan target KUR 2027 tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pernyataan itu memuat sasaran penyaluran untuk tahun mendatang sekaligus angka keseluruhan kredit program yang direncanakan pemerintah. Target KUR yang lebih tinggi menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan rencana tahun ini, sedangkan total Rp386,9 triliun menggambarkan gabungan alokasi untuk berbagai skema kredit. Rincian mengenai cakupan tersebut menjadi bagian dari penjelasan pemerintah tentang arah pembiayaan program pada 2027. KUR tetap menjadi komponen utama di kredit program yang disebutkan, dengan target Rp325 triliun. Sementara itu, kredit pertanian, industri padat karya, perumahan, dan pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melengkapi sasaran yang akan didukung melalui skema pemerintah pada tahun tersebut.
Pemerintah menyiapkan fasilitas khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini dirancang untuk memberi ruang pemulihan bagi pelaku usaha yang kegiatan ekonominya terganggu akibat bencana. Pada 2027, debitur yang memenuhi ketentuan akan memperoleh bunga KUR sebesar 0 persen. Selanjutnya, pada 2028, pemerintah merencanakan bunga ringan sebesar 3 persen. Skema bertahap tersebut diharapkan membantu mengurangi beban pembayaran sekaligus memberi kesempatan kepada usaha untuk kembali beroperasi dan memulihkan pendapatan.
Dukungan bagi korban gempa tidak hanya mencakup pengaturan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan siap mendampingi proses restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak di delapan kabupaten. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pendampingan tersebut dapat dilakukan hingga tiga tahun ke depan. Dengan jangka waktu itu, lembaga keuangan dan debitur memiliki ruang untuk menyesuaikan kewajiban pembayaran dengan kondisi usaha dan kemampuan finansial setelah bencana. Restrukturisasi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan usaha, selama pelaksanaannya memperhatikan aturan dan kondisi masing-masing debitur.
OJK juga berkomitmen mendukung kelancaran penyaluran KUR secara nasional. Salah satu upaya yang didorong ialah mengoptimalkan pemanfaatan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga informasi yang relevan dapat membantu proses penilaian calon penerima pembiayaan. Penggunaan data tersebut perlu dilakukan secara cermat agar akses pembiayaan dapat diperluas tanpa mengabaikan tata kelola dan prinsip kehati-hatian. Di tingkat daerah, penguatan akses keuangan menjadi perhatian penting, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan lembaga terkait. Langkah-langkah tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh layanan keuangan yang sesuai kebutuhan, baik dalam situasi pemulihan bencana maupun dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan dukungan bunga khusus, restrukturisasi, dan akses pembiayaan yang lebih baik, pemulihan usaha di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih terarah.
Hingga 10 November 2026, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan telah terserap sekitar Rp30 triliun. Data tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Capaian ini menunjukkan dukungan pembiayaan yang menjangkau dua sisi ekosistem perumahan, yakni kegiatan penyediaan rumah dan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian. Dalam pemaparannya, penyerapan pada sektor pasokan perumahan tercatat sebesar Rp10 triliun, sedangkan sektor permintaan mencapai Rp19 triliun. Kedua angka tersebut jika dijumlahkan mendekati total realisasi yang dibulatkan menjadi sekitar Rp30 triliun.
Dukungan KUR perumahan juga tercermin dari jumlah hunian yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Hingga tanggal pelaporan, sekitar 95.000 rumah telah direnovasi, sementara 11.000 rumah dibeli dan 10.000 rumah dibangun. Secara keseluruhan, jumlah rumah yang didukung dilaporkan mencapai 117.000 unit. Cakupan itu memperlihatkan bahwa pembiayaan tidak hanya digunakan untuk membangun rumah baru, tetapi juga membantu pembelian hunian serta perbaikan rumah yang sudah ditempati. Dengan demikian, manfaat program menjangkau kebutuhan yang beragam, baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah maupun keluarga yang memerlukan peningkatan kondisi tempat tinggalnya.
Dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi bank dengan realisasi terbesar, yaitu Rp13 triliun. Sementara itu, penyaluran menurut wilayah menunjukkan Jawa Tengah mencatat Rp6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya porsi penyaluran di tiga provinsi di Pulau Jawa, sekaligus memberi gambaran mengenai wilayah dengan realisasi menonjol sampai batas waktu pelaporan. Data ini dapat menjadi acuan untuk melihat perkembangan KUR perumahan, termasuk komposisi dukungan berdasarkan sektor, jenis kegiatan rumah, lembaga penyalur, dan lokasi. Rincian tersebut penting dalam menilai jangkauan pembiayaan serta kebutuhan hunian yang dilayani program secara lebih menyeluruh.
Dukungan pembiayaan program juga berkaitan dengan ketersediaan likuiditas di sektor perbankan. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengonfirmasi penyaluran insentif likuiditas makroprudensial melalui pengembalian dana perbankan sekitar Rp84,3 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Informasi ini menempatkan dukungan likuiditas sebagai salah satu unsur dalam upaya menyediakan ruang pembiayaan bagi pelaku usaha, berdampingan dengan kebijakan penyaluran kredit yang menjadi bagian dari program pemerintah.
Selain alokasi untuk UMKM, BI juga menyediakan sekitar Rp65 triliun secara khusus bagi sektor perumahan. Kedua angka tersebut merujuk pada sasaran pembiayaan yang berbeda: satu untuk memperkuat pembiayaan UMKM, sedangkan lainnya diperuntukkan bagi sektor perumahan. Pemisahan sasaran ini penting untuk menjelaskan cakupan dukungan yang dikonfirmasi bank sentral, tanpa menyamakan peruntukan atau menganggap dana tersebut sebagai bagian dari satu alokasi yang sama. Penjelasan Destry memberikan gambaran mengenai besaran insentif likuiditas yang disalurkan perbankan untuk mendukung pembiayaan pada dua sektor tersebut.
Dalam konteks target KUR 2027 sebesar Rp325 triliun, informasi likuiditas ini dapat disampaikan sebagai dukungan kebijakan yang berhubungan dengan penguatan pembiayaan, terutama bagi UMKM. Namun, angka insentif BI tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan berapa bagian yang akan digunakan untuk KUR, bagaimana penyalurannya kepada debitur, atau apakah alokasi itu akan mengubah realisasi target. Rincian tersebut tidak tercantum dalam keterangan yang tersedia. Dengan demikian, dukungan likuiditas perbankan dan target KUR perlu dipaparkan secara terpisah, sambil mencatat keterkaitannya dalam upaya memperkuat pembiayaan program. BI menyebut pengembalian dana perbankan sekitar Rp84,3 triliun untuk UMKM serta alokasi Rp65 triliun bagi perumahan; keterangan itu menjadi dasar faktual untuk menutup pembahasan mengenai dukungan pembiayaan, tanpa mengklaim hasil yang belum dikonfirmasi.
Baca juga: Sepuluh Pencari Kerja di Cilegon Diduga Tertipu Janji Menjadi Karyawan Tetap | Ketika Kamera Sipil Menjadi Mata-Mata dalam Perang Modern | Percepatan Penanganan Karhutla Menjadi Perhatian Utama Presiden Prabowo
46 kunjungan