JAKARTA — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, investasi, industrialisasi, serta pembangunan sumber daya manusia. Berbagai capaian yang ada memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Memasuki tahun ketiga, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan keberhasilan berbagai program strategis tersebut semakin nyata dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, serta pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok daerah.
“Dua tahun pertama Presiden Prabowo telah memperlihatkan fondasi pembangunan yang semakin kuat. Tahun ketiga harus menjadi pembuktian bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai program pemerintah benar-benar mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik,” ujar Bamsoet usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/26)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, salah satu capaian penting pemerintahan Prabowo–Gibran terlihat dari realisasi investasi selama dua tahun yang mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan 5.485.944 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2.031 triliun atau 51,8 persen mengalir ke luar Pulau Jawa. Perkembangan ini menunjukkan mulai menguatnya pemerataan investasi antar daerah. Namun, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan melalui pembangunan industri pengolahan, penguatan rantai pasok domestik, transfer teknologi, serta keterlibatan tenaga kerja dan pelaku UMKM lokal.
Investasi di sektor pertambangan, misalnya, harus mampu mendorong tumbuhnya industri hilir dan usaha pendukung di daerah penghasil, sehingga masyarakat setempat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat dipenuhi oleh masyarakat Indonesia.
“Investasi triliunan rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang layak, upah yang baik, dan kesempatan usaha bagi masyarakat. Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam terus menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan kesejahteraan justru lebih banyak dinikmati di tempat lain,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, kemajuan sektor pangan dan energi juga menjadi langkah penting memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare atau naik 12,69 persen. Penyederhanaan distribusi pupuk dan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen menjadi kebijakan yang dapat membantu menekan biaya produksi petani. Ke depan, peningkatan produksi harus diikuti perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, penguatan cadangan pangan, serta jaminan harga yang menguntungkan petani sekaligus terjangkau konsumen.
Di sektor energi, arah kebijakan biodiesel B50 dan pengurangan ketergantungan impor solar, dengan potensi penghematan devisa sekitar Rp170 triliun, perlu diikuti kesiapan pasokan bahan baku, infrastruktur pengolahan, serta pengawasan dampak lingkungan. Penghematan devisa tersebut dapat memperbesar ruang untuk memperkuat industri energi domestik dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.
“Kedaulatan pangan harus membuat petani semakin sejahtera dan harga kebutuhan pokok semakin terjangkau. Begitu pula kedaulatan energi, harus mampu mengurangi impor, memperkuat industri nasional, dan menjaga harga energi tetap bersahabat bagi rakyat,” jelas Bamsoet.
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan ini juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan kualitas manusia melalui perluasan program kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara program Cek Kesehatan Gratis telah diakses lebih dari 106,3 juta masyarakat, disertai revitalisasi 16.167 sekolah dan pengoperasian 22 rumah sakit baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Besarnya jangkauan program tersebut harus diimbangi pengawasan kualitas makanan, keamanan pangan, kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta pemerataan fasilitas pendidikan.
“Program besar pemerintah harus dijaga kualitas dan ketepatan sasarannya. Makan Bergizi Gratis harus melahirkan generasi yang lebih sehat, sekolah yang baik harus menghasilkan anak-anak yang lebih cerdas, dan layanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau masyarakat,” papar Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan pentingnya mempercepat pengentasan kemiskinan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa, dengan kemiskinan perdesaan 10,67 persen dan perkotaan 6,34 persen. Pemerintah perlu memperkuat ekonomi desa, produktivitas petani dan nelayan, pembiayaan UMKM, lapangan kerja formal, serta perlindungan daya beli masyarakat. Bersamaan dengan itu, komitmen Presiden Prabowo memberantas korupsi, menutup kebocoran kekayaan negara, dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam harus diperkuat melalui transparansi anggaran, pengawasan belanja negara, serta penegakan hukum yang konsisten agar manfaat pembangunan semakin besar dirasakan rakyat.
“Tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo harus menjadi tahun percepatan kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan harus terus turun, lapangan kerja semakin terbuka, daya beli menguat, dan kesenjangan antardaerah semakin menyempit. Rakyat harus merasakan langsung hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Bamsoet.
Pewarta: Abdul Latif
