JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International. Permohonan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr. Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam rangkaian proses hukum yang tengah berjalan dan menegaskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan kedua perusahaan belum dapat mengubah tahapan penanganan perkara oleh penyidik.
Praperadilan tersebut berkaitan dengan pengujian keabsahan penetapan tersangka terhadap pihak yang terhubung dengan kedua perusahaan. Melalui permohonan itu, aspek formil dari tindakan penyidik dimintakan pemeriksaan oleh pengadilan. Namun, setelah perkara diperiksa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan permohonan tersebut ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat putusan yang menghentikan proses hukum pidana yang sedang ditangani oleh penyidik.
Penolakan permohonan ini berarti tahapan penanganan perkara dapat berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyidik tetap memiliki ruang untuk meneruskan proses berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Perkembangan tersebut sekaligus memberikan kepastian mengenai status permohonan praperadilan yang diajukan oleh PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International.
Putusan dalam perkara Nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr juga menunjukkan bahwa pemeriksaan praperadilan tidak otomatis menghentikan proses hukum utama. Selama tidak ada keputusan lain yang mengubah keadaan tersebut, penanganan perkara dapat terus berlangsung melalui tahapan yang tersedia dalam sistem peradilan pidana. Perkembangan ini menjadi bagian dari perjalanan hukum yang masih harus diikuti berdasarkan dokumen, kewenangan, dan keputusan resmi dari lembaga terkait.
Dengan ditolaknya permohonan itu, perhatian selanjutnya tertuju pada kelanjutan proses yang ditangani penyidik. Setiap tahapan tetap perlu dijalankan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan perkara akan bergantung pada proses resmi berikutnya serta informasi yang disampaikan oleh lembaga berwenang.
Putusan yang menolak permohonan praperadilan dipandang sebagai perkembangan penting bagi ahli waris mendiang Priyo Budisantoso. Keputusan tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk melanjutkan proses hukum yang telah ditempuh selama kurang lebih enam tahun. Bagi ahli waris, perjalanan panjang itu bukan hanya berkaitan dengan prosedur persidangan, melainkan juga upaya mempertahankan hak serta mencari kejelasan atas perkara yang menyangkut mendiang Priyo.
Influencer sekaligus advokat Yuli Yanti Hutagaol memimpin tim kuasa hukum ahli waris dalam proses tersebut. Seusai persidangan pada Rabu (7/10), Yuli menyambut putusan itu dengan rasa syukur. Sikap tersebut mencerminkan penghargaan terhadap proses hukum yang telah berjalan dan harapan agar tahapan berikutnya dapat berlangsung secara terbuka, sesuai ketentuan, serta tetap memperhatikan kepentingan keluarga mendiang.
Penolakan permohonan praperadilan dinilai menjadi titik terang dalam perjalanan hukum ahli waris Priyo Budisantoso. Putusan itu setidaknya memberikan kepastian mengenai keberlanjutan tahapan yang sedang ditempuh, setelah keluarga menghadapi proses panjang dan berbagai dinamika hukum. Meski demikian, putusan praperadilan tidak dapat dimaknai sebagai penentuan akhir atas perkara pidana maupun sebagai pernyataan bahwa keadilan telah sepenuhnya tercapai. Penilaian terhadap pokok perkara tetap bergantung pada proses hukum selanjutnya, alat bukti, dan keputusan lembaga peradilan yang berwenang. Karena itu, ahli waris bersama tim kuasa hukum masih perlu mengikuti setiap tahapan secara cermat, sembari menjaga agar seluruh hak hukum keluarga tetap terlindungi.
Yuli Yanti Hutagaol mengenang perkara yang berkaitan dengan ahli waris Priyo Budisantoso sebagai proses panjang yang turut diwarnai pergantian kuasa hukum. Berdasarkan sumber, ia menjadi advokat keempat yang mendampingi keluarga tersebut. Sebelum Yuli bergabung, ahli waris telah berganti pengacara beberapa kali selama sekitar enam tahun. Rangkaian pergantian itu menjadi bagian dari perjalanan keluarga dalam mengupayakan penyelesaian perkara yang mereka hadapi.
Dalam pendampingannya, Yuli mengikuti perkembangan perkara setelah penetapan tersangka dilakukan. Tahapan tersebut kemudian diikuti langkah hukum dari pihak perusahaan, yang mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan hukum tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan praperadilan menjadi bagian penting dalam urutan proses yang berlangsung setelah penetapan tersangka, bukan perkara yang berdiri terpisah dari rangkaian penanganan kasus.
Yuli menyampaikan bahwa majelis hakim memutus perkara secara bijaksana dan berdasarkan fakta persidangan. Pernyataan itu menggambarkan pandangannya terhadap cara majelis mengambil keputusan dalam perkara praperadilan tersebut, dengan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ia tidak memisahkan putusan itu dari perjalanan panjang pendampingan ahli waris, termasuk pengalaman keluarga yang telah melalui beberapa pergantian pengacara.
Bagi Yuli, keterlibatannya sebagai advokat keempat menunjukkan bahwa perjuangan ahli waris berlangsung melalui tahapan yang tidak singkat. Selama sekitar enam tahun, keluarga itu menempuh proses pendampingan hukum dengan kuasa hukum yang berbeda. Setelah praperadilan diajukan oleh pihak perusahaan, perhatian kemudian tertuju pada penilaian majelis hakim atas keabsahan tindakan hukum yang dipersoalkan. Posisi Yuli dalam perkara ini adalah mendampingi ahli waris sekaligus mengikuti setiap tahapan sesuai perkembangan yang tersedia dalam proses hukum.
Yuli Yanti Hutagaol menjelaskan bahwa ditolaknya permohonan praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan ahli waris Priyo Budisantoso. Putusan tersebut membuka ruang bagi penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keberlanjutan penyidikan tidak serta-merta menunjukkan bagaimana perkara akan berakhir, karena setiap perkembangan masih harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Setelah putusan praperadilan dibacakan, tahapan berikutnya tetap bergantung pada langkah penyidik serta pemenuhan berbagai persyaratan hukum. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, pengumpulan keterangan, dan tindakan lain dalam penyidikan harus dilakukan berdasarkan alat bukti serta mekanisme yang sah. Pada tahap ini, belum terdapat dasar untuk memastikan apakah akan ada penetapan tersangka lanjutan, pelimpahan perkara, atau proses persidangan pokok.
Yuli menyoroti bahwa perjuangan ahli waris Priyo Budisantoso masih menempuh jalan panjang. Karena itu, perkembangan perkara perlu dilihat secara bertahap dan berdasarkan informasi resmi yang disampaikan oleh lembaga berwenang. Putusan praperadilan berkaitan dengan pengujian aspek tertentu dalam proses hukum, sehingga tidak secara otomatis menentukan substansi seluruh perkara. Perkembangan terbaru ini merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang masih berjalan, bukan kesimpulan atas keseluruhan kasus maupun hasil akhirnya.
