JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan guru yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap siswa SMKN 27 Jakarta tidak akan kembali mengajar sebagai tenaga pendidik di wilayah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono ketika ditemui di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat (9/10/2026). Penegasan itu menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan pelecehan yang melibatkan lingkungan pendidikan tersebut.
Pramono menyampaikan bahwa guru yang bersangkutan tidak akan ditempatkan kembali untuk mengajar di sekolah-sekolah di Jakarta. Dengan demikian, keberadaan guru tersebut dalam sistem pendidikan di Ibu Kota tidak akan berlanjut sebagai tenaga pendidik. Pernyataan gubernur itu sekaligus menunjukkan sikap pemerintah daerah terhadap dugaan pelanggaran yang menyangkut keselamatan dan perlindungan siswa.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menjelaskan bahwa kasus dugaan pelecehan di SMKN 27 Jakarta bukan merupakan peristiwa baru. Namun, ia tidak menyampaikan rincian waktu maupun kronologi tambahan terkait perkara tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi pihak yang disorot dalam memastikan langkah penanganan berjalan sesuai ketentuan, terutama berkaitan dengan status guru dan lingkungan belajar siswa.
Penegasan bahwa guru tersebut tidak lagi mengajar di Jakarta memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan terhadap tenaga pendidik yang terseret dugaan kasus pelecehan seksual. Informasi itu juga menjadi bagian dari perkembangan penanganan kasus di SMKN 27 Jakarta, setelah dugaan peristiwa tersebut mendapat perhatian publik. Pramono menyampaikan keterangan secara terbatas saat berada di Pulogadung, tanpa menguraikan detail lain mengenai proses pemeriksaan atau tahapan penanganan perkara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak akan menghalangi korban dalam dugaan pelecehan di SMKN 27 untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Sikap tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menentukan langkah yang dianggap perlu, termasuk meminta perlindungan dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pramono menyampaikan bahwa orang tua maupun siswa yang merasa perlu melaporkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran dipersilakan menempuh jalur tersebut. Pemerintah, menurut sikap yang disampaikannya, tidak berada pada posisi untuk menutup akses korban terhadap keadilan. Dengan demikian, keputusan untuk mencari penyelesaian secara hukum sepenuhnya menjadi hak korban dan keluarganya.
Pernyataan itu juga menunjukkan pentingnya memberikan ruang yang aman bagi siswa dan orang tua untuk menyampaikan keberatan atau pengalaman yang mereka anggap merugikan. Proses hukum dapat menjadi salah satu pilihan bagi pihak yang membutuhkan kepastian, perlindungan, serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah DKI menyatakan akan menghormati pilihan tersebut tanpa menghalangi langkah yang hendak ditempuh korban.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap hak korban tidak berarti mengabaikan prinsip kehati-hatian. Setiap pihak tetap perlu menghormati proses yang berjalan dan menghindari kesimpulan sepihak sebelum terdapat dasar yang jelas. Namun, akses untuk mencari keadilan harus tetap terbuka bagi orang tua maupun siswa yang merasa membutuhkannya. Sikap Pemprov DKI tersebut menempatkan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam penanganan persoalan di lingkungan pendidikan, sekaligus menegaskan bahwa jalur hukum dapat ditempuh apabila dipandang sebagai pilihan yang paling tepat oleh pihak yang bersangkutan.
Pramono menegaskan bahwa guru yang diduga melakukan pelecehan di SMKN 27 tidak akan kembali memperoleh kesempatan mengajar di wilayah Jakarta. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keputusan administratif mengenai kelanjutan peran yang bersangkutan sebagai tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Ibu Kota.
Menurut Pramono, keputusan itu bukan hal yang baru disampaikan setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik. Ia menyebutkan bahwa sikap untuk tidak memberikan kesempatan mengajar di Jakarta telah disampaikan sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah daerah menempatkan keputusan tersebut sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan, bukan sekadar wacana atau respons sementara terhadap pemberitaan yang berkembang.
Pramono juga menyatakan bahwa keputusan itu bersifat final. Artinya, guru yang diduga terlibat tidak akan diberi ruang untuk kembali menjalankan tugas mengajar di Jakarta. Penegasan tersebut menjadi bagian dari langkah administratif pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan pendidikan serta memberikan kepastian mengenai status kesempatan mengajar yang bersangkutan di wilayah tersebut.
Namun, keputusan untuk tidak memberikan kesempatan mengajar di Jakarta perlu dibedakan dari proses hukum atas dugaan pelecehan tersebut. Kebijakan administratif terkait penempatan atau kesempatan mengajar merupakan kewenangan dalam pengelolaan tenaga pendidik, sedangkan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap mengikuti proses hukum dan kewenangan aparat penegak hukum.
Karena itu, pernyataan Pramono tidak secara otomatis menjelaskan bentuk sanksi lain di luar keputusan administratif tersebut. Tidak ada kesimpulan tambahan mengenai status hukum, hukuman, atau tindakan kepegawaian lain yang belum disebutkan. Penanganan perkara tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara keputusan untuk tidak mengembalikan kesempatan mengajar di Jakarta dinyatakan telah ditetapkan dan tidak berubah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan perlindungan maupun melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan guru di SMKN 27 Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan untuk memastikan penanganan dugaan pelecehan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipengaruhi kepentingan institusi ataupun kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
Pramono memastikan pemerintah daerah menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut. Setiap laporan dan bukti yang tersedia perlu diperiksa melalui prosedur yang objektif, transparan, serta menjunjung asas praduga tak bersalah. Pada saat yang sama, Pemprov DKI tidak akan menggunakan kewenangannya untuk menghambat pemeriksaan, melindungi pihak tertentu, atau mengarahkan hasil proses hukum.
Sikap itu juga menjadi jaminan bahwa dugaan pelanggaran dapat diproses secara semestinya apabila unsur pidananya terpenuhi. Pemerintah menyerahkan penilaian mengenai fakta, tanggung jawab, dan sanksi kepada lembaga yang berwenang. Pramono menyatakan harapannya agar proses hukum dapat berjalan sampai tuntas sehingga, apabila terbukti bersalah, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima hukuman yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak menempatkan status sebagai guru atau bagian dari lingkungan pendidikan sebagai alasan untuk memperoleh perlakuan khusus. Perlindungan terhadap peserta didik, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses peradilan tetap menjadi dasar pemerintah dalam menyikapi perkara ini. Pemerintah juga tidak menyatakan bahwa hukuman telah dijatuhkan, melainkan memastikan tidak adanya campur tangan selama aparat menjalankan proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
