Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Peresmian tersebut berlangsung ketika Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembentukan DNKK menjadi salah satu peristiwa yang disampaikan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dalam keterangannya, Prabowo menyebut bahwa dewan itu diresmikan pada siang hari. Dengan demikian, informasi pokok mengenai peresmian mencakup pembentukan lembaga, tanggal pelaksanaan, serta konteks acara dan lokasi ketika Presiden hadir.
Rakornas TPAKD menjadi tempat berlangsungnya peresmian, dan kehadiran Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia turut menandai pengumuman pembentukan DNKK. Prabowo menyatakan bahwa pada siang hari itu, Kamis, 22 Oktober 2026, ia meresmikan dewan tersebut sebagai Presiden RI. Pernyataan itu menghubungkan keputusan peresmian secara langsung dengan agenda Rakornas yang diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak ada rincian tambahan mengenai proses pembentukan yang perlu ditarik dari keterangan tersebut; hal yang disampaikan adalah bahwa DNKK diresmikan pada waktu dan kesempatan itu.
Nama Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan menempatkan kesejahteraan keuangan sebagai pokok perhatian lembaga yang baru diresmikan. Namun, informasi peresmian ini tidak memuat uraian lebih lanjut tentang susunan, mandat, program kerja, atau tahapan tindak lanjut DNKK. Karena itu, pemberitaan mengenai peristiwa tersebut dapat berfokus pada fakta yang tersedia: Prabowo Subianto meresmikan pembentukan DNKK pada Kamis siang, 22 Oktober 2026, saat menghadiri Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan menyampaikan tindakan itu dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI. Peristiwa tersebut menjadi inti pengumuman yang disampaikan dalam kegiatan itu.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) merupakan perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang lebih dahulu dibentuk sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan di Indonesia. Transformasi ini menandai penyesuaian arah kebijakan: agenda keuangan nasional tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan, tetapi juga pada hasil yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mandat yang diperbarui, DNKK diharapkan dapat mendorong penguatan inklusi dan literasi keuangan secara lebih menyeluruh.
Penguatan inklusi keuangan tetap menjadi bagian penting dari tugas dewan. Masyarakat perlu memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menggunakan layanan keuangan formal, termasuk rekening, tabungan, pembiayaan, dan sarana pembayaran. Namun, akses saja belum cukup untuk memastikan keputusan keuangan yang aman dan bermanfaat. Karena itu, peningkatan literasi—pemahaman mengenai produk, risiko, hak konsumen, serta pengelolaan uang—menjadi pelengkap penting agar keluarga dapat memanfaatkan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perbedaan orientasi kedua dewan tersebut. DNKI menitikberatkan inklusivitas dan keterlibatan masyarakat dalam memiliki rekening, sebagai indikator bahwa lebih banyak warga terhubung dengan sistem keuangan formal. Sementara itu, DNKK menggeser perhatian menuju kesejahteraan keuangan keluarga. Ukuran keberhasilan dengan demikian tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi turut mempertimbangkan kemampuan keluarga mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, menghadapi risiko, dan merencanakan masa depan.
Perubahan orientasi tersebut memberi ruang bagi kebijakan yang lebih dekat dengan kondisi rumah tangga. Koordinasi lintas sektor melalui DNKK dapat membantu menyelaraskan program akses layanan, edukasi keuangan, perlindungan konsumen, dan penguatan kemampuan mengelola keuangan. Pelaksanaannya tetap memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, serta berbagai pihak terkait, disertai perhatian terhadap kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda. Pembentukan DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Landasan hukum ini menjadi pijakan bagi pelaksanaan mandat baru dan penataan koordinasi agar upaya memperluas inklusi dapat berkontribusi pada kesejahteraan finansial keluarga Indonesia.
Airlangga menyampaikan susunan pimpinan Dewan Nasional Keuangan Keluarga (DNKK) yang menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua. Dalam struktur tersebut, Airlangga bertugas sebagai ketua harian, sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, ditetapkan sebagai wakil ketua. Susunan ini menggabungkan pimpinan negara dan otoritas sektor keuangan dalam satu dewan yang berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga. Informasi mengenai jabatan tersebut disampaikan Airlangga, termasuk pembagian peran di para pejabat yang memimpin DNKK.
Selain wakil ketua, DNKK memiliki tiga wakil ketua harian. Mereka adalah Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan lembaga dan kementerian yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, stabilitas moneter, serta urusan pemerintahan dalam negeri. Dalam susunan yang diumumkan, masing-masing disebut berdasarkan jabatan dan nama, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai pembagian bidang kerja khusus di mereka. Karena itu, rincian tersebut menggambarkan posisi kepemimpinan yang telah disampaikan, bukan uraian lengkap mengenai tugas operasional tiap pejabat.
Airlangga juga menerangkan bahwa sebagian menteri menjadi anggota DNKK. Keterangan itu menunjukkan bahwa keanggotaan dewan tidak hanya mencakup para pejabat yang menduduki posisi ketua, ketua harian, dan wakil ketua, tetapi turut melibatkan menteri. Namun, informasi yang disampaikan dalam bahan ini tidak merinci nama maupun jumlah anggota lain. Oleh sebab itu, susunan keanggotaan di luar jabatan pimpinan tersebut tidak dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia. Penyebutan secara terbatas ini penting agar komposisi DNKK dijelaskan sesuai informasi yang diumumkan, tanpa menambahkan nama atau angka yang belum dikonfirmasi. Dengan demikian, publik dapat membedakan jabatan pimpinan yang disebut secara spesifik dari keanggotaan menteri yang dijelaskan secara umum.
Gagasan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), menurut informasi Sekretariat Negara yang dikutip dalam bahan, berawal dari pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Ratu Máxima pada November 2025. Pertemuan tersebut juga mencakup percakapan tête-à-tête keduanya. Keterangan ini menempatkan dialog tersebut sebagai titik awal yang melandasi perhatian terhadap kesejahteraan keuangan keluarga dan pembentukan dewan.
Dengan demikian, DNKK tidak hanya dipahami dari pengumuman peresmiannya, tetapi juga dari proses yang mendahului pembentukannya. Pertemuan bilateral menyediakan ruang bagi pembahasan di kedua pihak, sementara pertemuan tête-à-tête memberi kesempatan untuk berdialog secara langsung. Informasi yang tersedia mengaitkan gagasan dewan dengan rangkaian pertemuan itu, tanpa merinci pokok pembahasan lain atau menyebutkan tahapan kebijakan yang lebih spesifik. Karena itu, penjelasan mengenai asal gagasan sebaiknya tetap bertumpu pada keterangan tersebut, bukan pada asumsi mengenai isi percakapan atau hasil yang belum dinyatakan.
Fokus utama DNKK yang disebutkan dalam sumber adalah memperluas akses terhadap pembiayaan yang murah dan mudah. Perhatian khusus diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi bagian penting dari arah kerja dewan sebagaimana dijelaskan. Dalam konteks ini, kemudahan akses dan biaya pembiayaan menjadi pokok yang hendak diperhatikan, bukan klaim mengenai besaran bantuan, jumlah penerima, atau capaian tertentu. Sumber tidak menyebutkan sasaran kuantitatif, skema pembiayaan, maupun ukuran dampak yang dapat digunakan untuk menilai hasilnya.
Arah tersebut dikaitkan dengan tujuan yang lebih luas, yaitu menyejahterakan rakyat. Perluasan akses pembiayaan diposisikan sebagai fokus kerja untuk mendukung tujuan itu, khususnya melalui perhatian kepada kebutuhan pelaku UMKM. Dengan demikian, gagasan awal yang dikaitkan dengan pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima pada November 2025 bermuara pada agenda pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses. Penjelasan ini merangkum fokus yang dinyatakan dalam sumber tanpa menambahkan target atau dampak yang belum diumumkan.
Baca juga: Keluarga Hendro Kacung Dicari, Jejak dari Tasikmadu Tuban Jadi Harapan untuk Bertemu Kembali | Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI | Dankodiklat TNI Resmikan Renovasi SDN 12 Martapura, Wujud Nyata Kepedulian Lewat Super Garuda Shield 2026
