Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menanggapi anggapan sebagian pihak bahwa kabinet pemerintahannya terlalu besar atau “gemuk” sehingga dinilai tidak efisien. Tanggapan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam forum itu, Prabowo menyoroti penilaian yang mengaitkan ukuran susunan pemerintahan dengan efisiensi kerja.
Pokok pernyataannya adalah pertanyaan mengenai bagian mana dari susunan pemerintahan yang dianggap tidak efisien. Dengan mengajukan pertanyaan tersebut, Prabowo merespons kritik yang diarahkan pada besarnya kabinet, tanpa menyebutkan dalam pernyataan yang disampaikan itu bagian tertentu sebagai sumber persoalan. Fokus tanggapannya tertuju pada dasar penilaian tersebut, yakni apa yang dimaksud pihak-pihak yang menggunakan istilah tidak efisien.
Istilah “kabinet gemuk” menjadi sorotan karena sebagian pihak menilai susunan pemerintahan yang besar berpotensi membuat kerja pemerintah tidak efisien. Prabowo menanggapi anggapan itu dengan meminta penjelasan mengenai aspek yang dipersoalkan. Pertanyaan tersebut menempatkan kritik pada ukuran yang lebih spesifik: bagian mana dalam struktur pemerintahan yang dinilai tidak bekerja secara efisien. Tidak ada penilaian tambahan yang perlu dilekatkan pada pernyataan itu.
Dalam konteks sidang kabinet paripurna, tanggapan tersebut disampaikan di hadapan jajaran pemerintahan. Namun, inti pesan yang disoroti tetaplah pertanyaan Prabowo terhadap kritik mengenai kabinet yang dinilai terlalu besar. Ia mempertanyakan bagian mana dari susunan tersebut yang dianggap tidak efisien. Dengan demikian, pembahasan mengenai kritik kabinet gemuk berpusat pada permintaan agar penilaian tersebut dijelaskan secara lebih terarah, bukan pada uraian lain di luar pokok pernyataannya.
Prabowo menjelaskan bahwa koalisi pemerintah dibentuk dengan cakupan besar karena ia ingin menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik. Menurut penjelasan tersebut, partai-partai dengan latar belakang dan pandangan yang beragam diharapkan dapat berada dalam satu kerja sama pemerintahan. Langkah itu dipandang sebagai cara menghimpun dukungan politik yang luas untuk menjalankan agenda bersama, bukan semata-mata sebagai upaya menambah jumlah partai di dalam koalisi. Ia menekankan pentingnya membangun ruang bagi berbagai unsur politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Alasan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan tujuan memperbaiki kehidupan rakyat. Ia menggambarkan penyatuan kekuatan politik sebagai ikhtiar agar pemerintah memiliki dukungan untuk mengerjakan berbagai hal yang dianggap penting bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, koalisi besar menjadi wadah untuk menyelaraskan kerja dan mengajak lebih banyak pihak mengambil bagian dalam upaya tersebut. Penjelasan ini menerangkan maksud politik di balik pembentukan koalisi, yakni mempertemukan dukungan dari beragam kelompok demi agenda pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Prabowo juga menyampaikan bahwa upaya memperbaiki kehidupan masyarakat memerlukan kebersamaan dan kerja sama. Dengan melibatkan banyak kekuatan politik, ia berharap perbedaan dapat dikelola melalui komunikasi dan kesepakatan dalam pemerintahan. Pandangan tersebut merupakan argumen mengenai tujuan koalisi besar sebagaimana dijelaskan oleh Prabowo. Hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ukuran koalisi telah menghasilkan perubahan tertentu atau menjamin keberhasilan kebijakan. Dampak pemerintahan tetap bergantung pada pelaksanaan program, keputusan yang diambil, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, alasan pembentukan koalisi perlu dipahami sebagai penjelasan tentang niat dan pendekatan politik, bukan sebagai bukti bahwa perbaikan kehidupan rakyat sudah terwujud.
Dalam menjawab kritik mengenai efisiensi pemerintahan dan besarnya koalisi, Prabowo menggunakan perbandingan Indonesia dan Eropa. Ia menyebut Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dan secara fisik memiliki ukuran sebesar Eropa. Perbandingan tersebut ia sampaikan untuk menggambarkan skala negara yang harus dikelola, bukan untuk menyatakan bahwa tata pemerintahan kedua kawasan sama.
Menurut ilustrasi Prabowo, Eropa terdiri atas 30 negara, dan setiap negara memiliki pemerintahannya sendiri. Dengan kerangka perbandingan itu, ia mengajak publik membayangkan adanya 30 kabinet, bukan hanya satu kabinet seperti di Indonesia. Ia juga menyebut jabatan-jabatan penting yang, dalam ilustrasinya, terdapat pada pemerintahan masing-masing negara di Eropa.
Jabatan yang disebut mencakup menteri keuangan, panglima TNI, jaksa agung, dan kapolri. Prabowo menggunakan deretan posisi tersebut untuk menekankan perbedaan jumlah pemerintahan dalam perbandingan yang ia ajukan. Dengan kata lain, gambaran tentang Eropa yang disampaikan dalam pernyataannya berpusat pada banyaknya negara dan kabinet, serta keberadaan jabatan pemerintahan yang disebutnya.
Perbandingan itu menjadi bagian dari penjelasan Prabowo ketika menanggapi pertanyaan tentang susunan koalisi pemerintah yang besar. Ia mengaitkan skala Indonesia—penduduk hampir 300 juta jiwa dan wilayah fisik sebesar Eropa—dengan ilustrasi Eropa yang terdiri atas 30 negara dengan pemerintahan masing-masing. Dalam contoh tersebut, satu kabinet Indonesia diperhadapkan dengan 30 kabinet Eropa, disertai penyebutan menteri keuangan, panglima TNI, jaksa agung, dan kapolri.
Karena itu, pernyataan tersebut sebaiknya dipahami sebagai analogi yang dipakai Prabowo untuk menjelaskan sudut pandangnya mengenai skala pemerintahan. Angka dan jabatan yang ia sampaikan merujuk pada ilustrasi dalam jawabannya terhadap kritik efisiensi. Inti perbandingan itu bukan uraian rinci tentang sistem pemerintahan di setiap negara Eropa, melainkan kontras satu pemerintahan Indonesia dan banyak pemerintahan dalam contoh yang ia gunakan. Penyajian ini mempertahankan konteks pernyataannya tanpa menambahkan kesimpulan lain tentang efisiensi atau struktur pemerintahan.Prabowo menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah menghadapi beragam bencana alam tidak hanya bergantung pada satu lembaga atau unsur pemerintahan. Menurutnya, kekompakan banyak pihak menjadi bagian penting dalam upaya menangani keadaan darurat, mulai dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah hingga keterlibatan berbagai unsur terkait. Ia menggambarkan kerja bersama tersebut sebagai pendekatan yang memungkinkan pemerintah merespons tantangan berbeda sesuai dengan kondisi di lapangan. Pernyataan itu disampaikan untuk menerangkan bahwa pemerintahan yang memiliki dukungan dan kerja sama luas dapat mengerahkan lebih banyak pihak ketika bencana terjadi. Prabowo juga menyebut penanganan bencana sebagai salah satu contoh persoalan yang memerlukan koordinasi lintas pihak, karena bentuk kejadian dan kebutuhan responsnya dapat berubah dari satu wilayah ke wilayah lain.
Dalam menyampaikan klaim tersebut, Prabowo merujuk pada sejumlah pengalaman menghadapi bencana. Ia menyebut penanganan bencana di Sumatera bagian utara, serta peristiwa gempa bumi, Krakatau, dan kebakaran hutan serta lahan. Contoh-contoh itu menggambarkan jenis kejadian yang berbeda, dengan karakter dan tantangan masing-masing. Namun, keterangan yang disampaikan dalam pernyataannya berfokus pada kemampuan pemerintah dan pentingnya kekompakan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Ia tidak menguraikan secara rinci hasil setiap operasi, ukuran keberhasilan, maupun perbandingan penanganan antarperistiwa. Karena itu, contoh-contoh tersebut dapat dipahami sebagai rujukan Prabowo mengenai ragam situasi yang harus dihadapi pemerintah, bukan sebagai pemaparan evaluasi terperinci atas seluruh langkah dan dampaknya.
Prabowo menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja yang terus berjalan dan keterlibatan banyak pihak, bukan sekadar pernyataan mengenai kesiapan. Dalam konteks itu, ia menyatakan bahwa pemerintah belum merasa puas dengan upaya yang telah dilakukan. Pemerintah, menurut pernyataannya, masih perlu belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki cara menghadapi kejadian serupa. Sikap tersebut menunjukkan bahwa klaim tentang kemampuan menangani bencana disertai pengakuan bahwa prosesnya belum berhenti dan masih dapat ditingkatkan. Ia tidak menyatakan bahwa semua persoalan telah terselesaikan, ataupun menyampaikan kesimpulan mengenai hasil akhir penanganan bencana-bencana yang disebutkan. Prabowo menyatakan pemerintah belum puas dan akan terus belajar.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
