Semarang | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah sehari sebelumnya mendatangi enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus, penyidik bergerak ke Semarang pada Jumat, 30 Oktober 2026. Rangkaian tindakan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di sektor cukai.
Pergerakan dari Kudus ke Semarang menunjukkan bahwa pengumpulan bukti oleh penyidik masih berlangsung di sejumlah lokasi. Dalam perkara yang sedang diselidiki, penggeledahan dapat menjadi bagian dari upaya mencari dan mengamankan barang yang dinilai relevan untuk pemeriksaan. Namun, tindakan itu sendiri tidak serta-merta membuktikan keterlibatan pihak yang tempat atau dokumennya diperiksa.
KPK belum menyebut pihak tertentu sebagai pelaku dalam informasi mengenai rangkaian penggeledahan tersebut. Karena itu, dugaan korupsi yang menjadi dasar penyidikan perlu dipahami sebagai perkara yang masih ditangani, bukan kesimpulan mengenai kesalahan individu ataupun perusahaan. Penetapan tanggung jawab hukum harus mengikuti proses penyidikan dan tahapan hukum yang berlaku.
Penggeledahan di Semarang berlangsung setelah penyidik memeriksa sejumlah lokasi di Kudus. Urutan tersebut menempatkan kegiatan di kedua kota sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang sama, dengan fokus pada dugaan persoalan di sektor cukai dan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasi yang tersedia belum merinci hubungan masing-masing lokasi dengan perkara, maupun jenis bukti yang dicari di setiap tempat.
Publikasi perkembangan perkara selanjutnya diharapkan menjelaskan hasil tindakan penyidik secara lebih terperinci, termasuk barang yang diamankan dan relevansinya terhadap penyidikan. Sampai ada keterangan resmi tambahan, fakta yang dapat dipastikan adalah KPK melakukan penggeledahan di Semarang pada 30 Oktober, sehari setelah kegiatan serupa di Kudus. Rangkaian itu merupakan langkah penyidikan atas dugaan korupsi di sektor cukai, sementara pihak yang bertanggung jawab belum dinyatakan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kegiatan penggeledahan di Semarang berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dalam keterangannya, ia menyebut dua lokasi yang menjadi sasaran kegiatan tersebut, yakni Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah. Informasi itu memberikan kejelasan mengenai tempat dan waktu penggeledahan yang dilakukan KPK di wilayah Semarang.
Kedua lokasi tersebut merupakan kantor yang berada dalam lingkungan institusi Bea Cukai di Jawa Tengah. Penyebutan kantor Bea Cukai Semarang dan kantor wilayah menjadi bagian utama dari keterangan resmi mengenai kegiatan KPK pada hari itu. Budi menyampaikan informasi tersebut sebagai juru bicara lembaga, dengan mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan di dua kantor tersebut pada tanggal yang disebutkan.
Pengumuman mengenai lokasi dan waktu ini penting untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dari rincian lain yang belum disampaikan dalam keterangan tersebut. Berdasarkan pernyataan Budi, fakta yang dapat dipastikan pada bagian ini terbatas pada berlangsungnya penggeledahan di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Tidak ada rincian tambahan mengenai jalannya kegiatan yang perlu disimpulkan dari konfirmasi itu.
Dengan demikian, dua kantor Bea Cukai di Semarang dan Jawa Tengah menjadi lokasi yang secara resmi disebut KPK terkait penggeledahan tersebut. Tanggal pelaksanaan juga telah ditegaskan oleh Budi Prasetyo, sehingga publik memperoleh keterangan mengenai kapan kegiatan berlangsung. Uraian mengenai kedua lokasi ini berfokus pada konfirmasi juru bicara, tanpa memperluasnya dengan dugaan tentang proses, pihak yang ditemui, atau alasan khusus pada masing-masing kantor. Rincian lain hanya dapat dipastikan apabila disampaikan melalui keterangan resmi berikutnya. Untuk saat ini, informasi yang tersedia menegaskan tempat dan hari pelaksanaan penggeledahan, bukan kronologi ataupun detail kegiatan di dalam kantor. Karena itu, penyebutan dua alamat institusional tersebut sebaiknya dipahami sebagai batas informasi yang telah dikonfirmasi mengenai kegiatan KPK di Semarang pada tanggal tersebut.
Dari penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi di Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dan beberapa barang bukti elektronik. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di sektor cukai. Barang-barang itu dibawa untuk diteliti lebih lanjut oleh penyidik sesuai kebutuhan penanganan perkara.
Dokumen yang diamankan akan menjadi bagian dari bahan pemeriksaan dalam penyidikan. Namun, informasi mengenai jenis, jumlah terperinci, ataupun isi dokumen tersebut belum disampaikan. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau kaitannya secara spesifik dengan pihak tertentu. KPK juga belum memaparkan rincian lebih lanjut mengenai barang bukti yang diperoleh di masing-masing lokasi.
Selain dokumen, penyidik turut menyita beberapa perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Perangkat tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk mendukung proses pengumpulan bukti. Informasi yang tersedia belum menguraikan jenis perangkat maupun data yang tersimpan di dalamnya. Pemeriksaan barang bukti elektronik merupakan bagian dari tahapan penyidikan, dan hasilnya dapat menjadi bahan bagi penyidik dalam mendalami dugaan tindak pidana.
Dalam penggeledahan itu, sejumlah uang tunai juga diamankan. Hingga informasi disampaikan, nominal uang tersebut belum diumumkan karena masih dalam proses penghitungan. Oleh sebab itu, jumlah yang beredar belum dapat dipastikan dan tidak semestinya diperkirakan sebelum ada keterangan resmi. KPK belum memberikan angka mengenai nilai uang yang disita dari kedua lokasi tersebut.
Dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai yang diamankan akan ditangani sebagai barang bukti dalam rangkaian penyidikan. Pengamanan barang-barang tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu; penetapan fakta dan kaitannya dengan perkara masih bergantung pada pemeriksaan serta proses hukum. Informasi lanjutan mengenai hasil penghitungan uang maupun pemeriksaan barang bukti dapat disampaikan setelah penyidik menyelesaikan tahapan yang diperlukan. Sampai ada keterangan resmi berikutnya, rincian mengenai barang yang disita tetap terbatas pada informasi bahwa dokumen, perangkat elektronik, serta uang tunai telah diamankan dalam penggeledahan di dua lokasi di Semarang.
KPK menyampaikan bahwa barang-barang yang disita dalam rangkaian penggeledahan di Semarang akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut. Proses ini menjadi bagian dari penanganan perkara, karena setiap dokumen, perangkat elektronik, maupun uang tunai yang diamankan perlu diperiksa berdasarkan kebutuhan penyidikan. Keterangan mengenai langkah berikutnya tersebut menjelaskan bahwa penyitaan bukan akhir dari pemeriksaan terhadap barang bukti. Materi yang diperoleh akan dipelajari untuk melihat relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani, sesuai dengan proses yang dilakukan oleh penyidik.
Penelaahan dapat membantu penyidik mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan perkara dari barang-barang yang telah diamankan. Dokumen dan perangkat elektronik, misalnya, dapat memuat data atau catatan yang perlu diperiksa lebih jauh. Sementara itu, barang bukti lain juga akan dianalisis sesuai karakter dan keterkaitannya dengan kebutuhan penyidikan. KPK belum menyampaikan secara terperinci hasil pemeriksaan atas setiap barang yang disita. Karena itu, informasi mengenai proses tersebut masih berfokus pada rencana untuk menelaah dan menganalisis seluruh barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan.
Menurut KPK, hasil analisis atas barang bukti diharapkan dapat memperkuat bukti yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap perkara. Penguatan bukti menjadi bagian dari proses penyidikan, yang dilakukan dengan memeriksa dan mengaitkan informasi yang tersedia berdasarkan fakta yang ditemukan. KPK menyatakan bahwa barang-barang hasil penggeledahan akan digunakan dalam proses tersebut setelah ditelaah lebih lanjut.
