Bangkalan | Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sekadau, Kalimantan Barat, mengadukan dugaan politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan tersebut menyoroti dugaan praktik pemberian atau penggunaan uang untuk memengaruhi proses organisasi menjelang forum permusyawaratan terbesar Nahdlatul Ulama itu. Namun, laporan tersebut masih berada dalam tahap pengaduan dan belum dapat dipandang sebagai bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.
Muktamar ke-35 NU berlangsung pada akhir Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Forum tersebut menjadi ruang penting bagi warga Nahdlatul Ulama untuk membahas arah organisasi, menetapkan kebijakan, serta memilih kepemimpinan sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, munculnya laporan mengenai dugaan politik uang menjadi perhatian, terutama terkait upaya menjaga kredibilitas dan integritas proses pengambilan keputusan di lingkungan organisasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan politik uang menjelang pelaksanaan muktamar. Konfirmasi ini menunjukkan bahwa informasi tersebut telah disampaikan kepada lembaga antirasuah melalui kanal pengaduan masyarakat. Meski demikian, belum ada pernyataan bahwa dugaan tersebut telah terbukti atau bahwa KPK telah menjatuhkan keputusan atas laporan itu.
Setiap pengaduan perlu diproses berdasarkan informasi, dokumen, dan keterangan yang dapat diverifikasi. KPK memiliki kewenangan untuk menilai materi laporan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sementara pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, pemberitaan mengenai laporan ini penting disampaikan secara berimbang, tanpa mendahului proses pemeriksaan atau membentuk kesimpulan sebelum terdapat hasil resmi.
Peristiwa tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan muktamar. Penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap aturan organisasi, dan keterbukaan informasi dapat membantu memastikan proses berjalan secara jujur serta menjaga kepercayaan warga NU.
Wakil Rais Syuriyah PCNU Bangkalan sekaligus dzurriyah Syaikhona Kholil, KH Imron Fattah, memberikan tanggapan mengenai hasil Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Ia memandang terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 sebagai amanah besar yang perlu dihormati oleh seluruh pihak.
Menurut KH Imron, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses muktamar yang telah dilalui bersama. Karena itu, hasil pemilihan kepemimpinan tersebut patut diterima dan dihormati sebagai bagian dari mekanisme organisasi. “Terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 adalah amanah besar. Keputusan itu telah melalui proses muktamar dan harus dihormati,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai NU tidak semata-mata berkaitan dengan sosok yang memimpin organisasi. Jam’iyyah NU memiliki proses, aturan, serta tanggung jawab bersama yang perlu dijaga oleh seluruh warganya. Dengan demikian, perhatian terhadap kepemimpinan baru perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan organisasi dan hasil keputusan muktamar.
Bagi KH Imron, hasil Muktamar ke-35 NU perlu dihormati sebagai keputusan organisasi. Terpilihnya Gus Kikin membawa amanah untuk memimpin PBNU selama periode 2026–2031. Pada saat yang sama, seluruh elemen jam’iyyah NU diharapkan tetap memegang proses dan keputusan yang telah ditetapkan dalam muktamar.
Kiai Imron menghargai hak PCNU Sekadau untuk menempuh langkah kelembagaan dengan mengajukan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, setiap organisasi memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan melalui saluran yang dianggap sesuai. Sikap tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan proses yang harus dihormati, tanpa mendahului pemeriksaan maupun memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya isi pengaduan.
Di tengah dinamika itu, Kiai Imron mengajak seluruh warga Nahdliyin mengedepankan sikap tawadhu dalam kehidupan berorganisasi. Kerendahan hati dipandang penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi pertentangan personal, sementara komunikasi dan mekanisme organisasi tetap berjalan secara tertib. Tawadhu juga berarti kesediaan untuk menempatkan kepentingan jam’iyah, persaudaraan, serta kemaslahatan umat di atas ambisi dan kepentingan individu.
Bagi Kiai Imron, NU bukan panggung untuk memperebutkan jabatan atau posisi. Organisasi ini seharusnya menjadi wadah pengabdian, tempat setiap kader memberikan manfaat sesuai kemampuan, tanggung jawab, dan amanah yang diterimanya. Jabatan, apabila ada, dipahami sebagai sarana pelayanan, bukan tujuan akhir. Karena itu, aktivitas organisasi idealnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan keagamaan, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa NU merupakan jam’iyyah diniyah ijtimaiyah yang berakar pada nilai keagamaan dan kepedulian sosial. NU bukan kendaraan politik praktis untuk mengejar kekuasaan atau mengantarkan seseorang pada kepentingan tertentu. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjaga marwah organisasi, termasuk ketika muncul persoalan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian melalui jalur yang tersedia. Setiap langkah, menurut pandangan ini, perlu disertai tanggung jawab moral, ketenangan, dan komitmen untuk merawat kemanfaatan NU bagi umat.
Kiai Imron mengajak seluruh pihak untuk menjaga soliditas dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperlebar perbedaan di internal organisasi. Menurutnya, NU harus tetap dirawat sebagai rumah besar bagi seluruh warga Nahdliyin, tempat berbagai pandangan dapat dipertemukan melalui musyawarah, sikap saling menghormati, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Soliditas tersebut penting agar NU dapat terus berkembang, menjawab kebutuhan zaman, serta menjalankan peran sosial dan keagamaannya tanpa kehilangan jati diri.
Ia juga menekankan bahwa perkembangan organisasi perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi pijakan NU. Setiap pihak diharapkan berpegang pada tujuan awal organisasi, yakni memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Dengan menjaga kebersamaan dan integritas, persoalan yang muncul dapat disikapi secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kepercayaan warga Nahdliyin maupun kehormatan organisasi.
Ketua PCNU Kabupaten Sekadau, Bagus Fitrianto, menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas organisasi. Langkah itu sekaligus menjadi upaya membersihkan NU dari praktik suap dan korupsi yang berpotensi merusak tata kelola serta kepercayaan publik. Ia menilai, penyampaian pengaduan merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan organisasi tetap berjalan sesuai nilai dan ketentuan yang berlaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan tersebut. Keterangan itu menegaskan bahwa laporan telah diterima sebagai pengaduan masyarakat, tanpa memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan penanganannya. Seluruh pihak tetap diharapkan menghormati proses yang berlaku dan mengedepankan sikap yang bertanggung jawab dalam menjaga nama baik serta masa depan NU.
