Kota Padang | Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan perkembangan penanganan dampak bencana saat membuka rapat koordinasi di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 menimbulkan dampak luas di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mengoordinasikan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi infrastruktur dan lingkungan.
Berdasarkan data satgas per 26 Oktober 2026, dampak bencana tercatat mencakup 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan di tiga provinsi tersebut. Skala sebaran ini menunjukkan bahwa pemulihan harus dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Data tersebut juga menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan, menetapkan prioritas penanganan, dan memantau kemajuan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap daerah. Pelaksanaan di lapangan perlu menyesuaikan tingkat kerusakan dan kondisi tiap komunitas, sehingga dukungan dapat diarahkan secara tepat.
Tito menyebut lebih dari dua juta warga yang sebelumnya mengungsi kini telah kembali ke rumah atau menempati tempat tinggal lain. Menurut perkembangan yang disampaikan, tidak ada lagi pengungsi yang menetap di tenda. Meski demikian, kepulangan warga bukan berarti seluruh proses pemulihan telah selesai. Ketersediaan hunian yang layak, pemulihan layanan dasar, serta perbaikan sarana publik tetap menjadi bagian penting dari tahapan berikutnya. Pemerintah merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, yakni dari 2026 hingga 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Rentang waktu tersebut memberi ruang bagi penanganan kebutuhan mendesak sekaligus pembangunan kembali yang lebih terencana. Koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah akan diperlukan agar program berjalan berkesinambungan dan kemajuan dapat dipantau. Dalam proses itu, kondisi warga yang telah kembali ke rumah maupun yang menempati hunian sementara perlu menjadi perhatian, terutama ketika dukungan pemulihan dilaksanakan di wilayah dengan tingkat kerusakan berbeda.Rencana induk pemulihan pascabencana di Sumatra mencakup 11.520 kegiatan yang dirancang untuk memulihkan infrastruktur sekaligus mengembalikan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan 33 kementerian dan lembaga, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Menurut Tito, jalan dan jembatan yang terdampak pada umumnya telah kembali fungsional. Kemajuan tersebut dicapai melalui kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya. Pemulihan akses ini mendukung mobilitas warga, distribusi bantuan, dan kegiatan sosial maupun ekonomi di wilayah terdampak.
Meski demikian, kondisi infrastruktur belum sepenuhnya tuntas. Sejumlah jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah masih membutuhkan penanganan lanjutan, termasuk pemeriksaan dan perbaikan agar dapat digunakan dengan aman. Beberapa infrastruktur juga kembali terdampak bencana susulan, sehingga pekerjaan yang sebelumnya dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi terbaru. Pemerintah dan unsur terkait terus memantau titik-titik tersebut untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya. Keberfungsian jalan dan jembatan secara umum menjadi perkembangan penting, tetapi pemulihan tetap memerlukan tindak lanjut pada lokasi yang kerusakannya lebih berat atau berulang.
Sejumlah layanan dasar juga mulai berjalan kembali. Di Aceh Tamiang, kegiatan pemerintahan yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini telah beroperasi kembali. Layanan komunikasi seluler telah pulih, membantu warga berkomunikasi dan memudahkan koordinasi penanganan di lapangan. Sebagian besar fasilitas layanan kesehatan juga sudah beroperasi, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh pelayanan medis di wilayahnya. Namun, masih ada kebutuhan yang perlu ditangani: enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara memerlukan penanganan lebih lanjut. Kondisi setiap fasilitas perlu dinilai agar dukungan perbaikan, perlengkapan, dan tenaga dapat diberikan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemulihan bukan hanya soal membuka kembali akses fisik, tetapi juga memastikan layanan pemerintahan, komunikasi, dan kesehatan tersedia secara berkelanjutan bagi warga terdampak.
Pemulihan pascabencana di Sumatra masih berlangsung di tengah curah hujan yang tinggi, terutama di wilayah utara dan barat. Kondisi cuaca tersebut menjadi tantangan karena hujan dapat kembali meningkatkan debit air ketika sejumlah kawasan masih berupaya memulihkan infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Banjir susulan dilaporkan terjadi di Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Kejadian di beberapa daerah ini menunjukkan bahwa proses pemulihan berlangsung saat ancaman banjir belum sepenuhnya berlalu. Karena itu, perhatian terhadap keadaan sungai dan sarana penghubung tetap dibutuhkan bersamaan dengan upaya penanganan pascabencana. Curah hujan tinggi bukan hanya menjadi latar kondisi pemulihan, tetapi juga berhubungan dengan kemungkinan air meluap ketika kapasitas sungai berkurang akibat pendangkalan.
Banjir yang kembali terjadi merusak sejumlah ruas jalan dan jembatan. Kerusakan tersebut menambah tantangan bagi pemulihan, sebab jalan dan jembatan merupakan bagian dari jaringan infrastruktur yang terdampak bencana. Pada saat yang sama, hujan yang masih tinggi membuat kondisi sungai menjadi perhatian dalam penanganan di wilayah terdampak. Tito menjelaskan bahwa sedimentasi di sungai mengurangi kapasitas tampung sekaligus menghambat aliran air. Ketika dasar sungai mengalami pendangkalan, ruang yang tersedia untuk menampung air menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, hujan berintensitas tinggi dapat meningkatkan potensi air meluap dari sungai yang mengalami sedimentasi. Penjelasan ini menempatkan kondisi sungai sebagai salah satu faktor yang perlu dicermati dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan, terutama ketika curah hujan masih tinggi di sejumlah wilayah Sumatra.
Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di tiga provinsi, pendangkalan masih menjadi persoalan yang dapat memengaruhi kemampuan sungai mengalirkan dan menampung air. Normalisasi diarahkan untuk menangani sungai-sungai tersebut, namun keterangan Tito menegaskan bahwa sedimentasi dan hujan berintensitas tinggi dapat berpadu memicu luapan. Artinya, risiko banjir susulan berkaitan dengan dua keadaan yang hadir bersamaan: kapasitas dan aliran sungai yang berkurang akibat endapan, serta curah hujan tinggi yang menambah air ke sistem sungai. Sejumlah banjir susulan yang terjadi di wilayah utara dan barat Sumatra berlangsung dalam konteks tersebut. Tidak ada kepastian bahwa setiap hujan akan menyebabkan banjir, tetapi pendangkalan membuat sungai lebih rentan meluap saat hujan berintensitas tinggi. Oleh sebab itu, normalisasi sungai menjadi perhatian dalam pemulihan, seiring pemantauan kondisi hujan dan penanganan kerusakan jalan serta jembatan akibat banjir yang kembali terjadi.
Dalam tahap pemulihan pascabencana di Sumatra, normalisasi sungai menjadi perhatian karena sedimentasi dapat menghambat aliran air dan meningkatkan kerentanan wilayah terdampak. Tito mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan sungai yang mengalami pendangkalan akibat endapan material. Percepatan tersebut diperlukan agar kondisi sungai dapat ditangani sejalan dengan kebutuhan pemulihan di lapangan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur.
Penanganan sedimentasi berkaitan langsung dengan upaya mengurangi risiko banjir susulan. Ketika kapasitas aliran terganggu, hujan berpotensi menimbulkan genangan atau luapan yang kembali berdampak pada permukiman dan fasilitas umum. Karena itu, percepatan pekerjaan di sungai terdampak diharapkan membantu menekan potensi gangguan lanjutan selama masyarakat dan pemerintah menjalankan proses pemulihan. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur terus berulang, terutama apabila bangunan dan fasilitas yang telah diperbaiki kembali terpapar dampak aliran sungai yang tidak tertangani.
Normalisasi sungai juga mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan lebih optimal. Perbaikan rumah, fasilitas publik, serta prasarana lain akan lebih berkelanjutan apabila risiko dari kondisi sungai ikut diperhatikan dalam penanganan pascabencana.
