JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah masih memiliki ruang untuk melaksanakan lelang surat utang negara pada kuartal IV 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyampaikan bahwa terdapat 12 surat utang yang masih dapat ditawarkan melalui mekanisme lelang hingga akhir tahun. Penerbitan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan pembiayaan utang tetap terpenuhi.
Kebutuhan itu berkaitan dengan upaya menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Berdasarkan proyeksi terbaru, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan target awal yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun, dengan rasio defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Perubahan proyeksi defisit tersebut turut memengaruhi kebutuhan pembiayaan yang harus disiapkan pemerintah. Karena itu, lelang surat utang pada sisa tahun berjalan tetap diperlukan untuk menjaga kecukupan kas dan mendukung pelaksanaan belanja negara sesuai rencana. Penerbitan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan pembiayaan, serta pengelolaan risiko utang.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum menutup seluruh rencana pembiayaan melalui penerbitan surat utang. Selain lelang SBN, pemerintah juga menyiapkan sumber pembiayaan lain, termasuk pinjaman, untuk melengkapi kebutuhan APBN. Kombinasi instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam memenuhi defisit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan masih tersedianya 12 kesempatan lelang, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan waktu dan besaran penerbitan berdasarkan perkembangan kebutuhan anggaran serta dinamika pasar keuangan hingga akhir 2026.
Pemerintah menyiapkan sejumlah instrumen untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Salah satu jalur utama yang telah dijadwalkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melalui 12 kali lelang. Agenda tersebut terdiri atas enam lelang SBN reguler dan enam lelang sukuk negara atau SBN syariah. Lelang SBN reguler akan berlangsung setiap Selasa sesuai kalender penerbitan yang telah ditetapkan.
Komposisi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjangkau basis investor yang lebih luas. SBN reguler dapat memenuhi kebutuhan investor konvensional, sedangkan sukuk negara menawarkan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan lelang tetap akan mempertimbangkan kebutuhan kas negara, tingkat imbal hasil, minat investor, serta kondisi pasar pada saat penerbitan. Dengan demikian, jumlah dan karakteristik surat utang yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan strategi pembiayaan yang paling efisien.
Di luar lelang, pemerintah masih menjadwalkan penerbitan SBN ritel, yaitu Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 dan Sukuk Tabungan (ST) seri ST017. Kedua instrumen tersebut ditujukan kepada investor individu di dalam negeri. Penerbitan SBN ritel juga berperan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara sekaligus menyediakan pilihan investasi dengan karakteristik yang relatif mudah diakses.
Sumber pembiayaan lain yang berpotensi ditarik adalah pinjaman program bilateral dan multilateral. Nilai penarikannya diperkirakan mencapai US$1,8 miliar pada kuartal IV 2026. Pinjaman ini dapat melengkapi penerbitan surat utang dalam menjaga kesinambungan pembiayaan APBN.
Pemerintah juga tetap membuka kemungkinan menerbitkan SBN berdenominasi valuta asing atau global bond. Namun, keputusan tersebut belum bersifat final karena akan sangat bergantung pada perkembangan pasar keuangan global. Kondisi pasar yang dinilai sangat dinamis membuat pemerintah perlu memilih waktu penerbitan secara hati-hati, dengan memperhatikan pergerakan suku bunga, nilai tukar, sentimen investor, dan biaya dana agar strategi pembiayaan tetap terkendali.
Hingga September 2026, pemerintah mencatat realisasi utang neto sebesar Rp494,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 59,4% dari target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam APBN 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan sepanjang tahun masih dipenuhi secara bertahap melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pengelolaan pinjaman pemerintah.
Komponen terbesar berasal dari SBN neto yang mencapai Rp497,5 triliun. Sementara itu, pinjaman neto tercatat negatif Rp3,2 triliun. Nilai negatif tersebut mencerminkan bahwa pembayaran atau pelunasan pinjaman lebih besar daripada penarikan pinjaman baru dalam periode berjalan. Komposisi ini memperlihatkan dominasi pembiayaan melalui pasar surat berharga dibandingkan sumber pinjaman langsung.
Kinerja permintaan investor dalam lelang SBN juga menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Pada lelang Surat Utang Negara (SUN), bid to cover ratio tercatat sebesar 1,87 kali. Rasio tersebut berarti total penawaran yang masuk hampir dua kali lipat dari nilai indikatif yang ditawarkan pemerintah. Adapun lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencatat bid to cover ratio yang lebih tinggi, yaitu 2,52 kali, sehingga mencerminkan minat yang solid terhadap instrumen pembiayaan berbasis syariah.
Investor asing turut berpartisipasi dalam lelang pasar primer. Pada SUN, bid to cover ratio dari investor asing mencapai 1,9 kali, sedangkan pada SBSN berada di level 3,1 kali. Tingginya rasio pada SBSN menunjukkan adanya permintaan yang cukup kuat terhadap instrumen tersebut dari investor internasional.
Partisipasi asing di pasar primer dan sekunder turut mendukung aliran modal masuk ke pasar SBN. Secara year to date hingga 7 Oktober 2026, capital inflow ke pasar SBN tercatat Rp36,7 triliun. Arus dana tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investor asing sekaligus membantu memperkuat basis pembiayaan pemerintah.
Pemerintah terus memanfaatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN 2026, baik melalui pasar domestik maupun pasar global. Hingga periode pelaporan, total penerbitan SBN ritel telah mencapai Rp124,32 triliun. Nilai tersebut berasal dari dua seri Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp54,44 triliun dan tiga seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp69,88 triliun. Penerbitan ritel ini ditujukan untuk memperluas basis investor sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.
Di pasar internasional, pemerintah juga telah menerbitkan SBN dalam valuta asing melalui enam transaksi. Transaksi tersebut dilakukan dalam empat mata uang, yaitu dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan renminbi, dengan total nilai setara US$14,76 miliar. Minat investor tercermin dari bid to cover ratio sebesar 2,4 kali, yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap instrumen yang ditawarkan berada di atas jumlah penerbitannya. Kondisi ini mendukung fleksibilitas pemerintah dalam mengelola sumber pembiayaan serta diversifikasi portofolio utang.
Dukungan investor institusi domestik juga tetap kuat hingga September. Pembelian neto SBN oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun tercatat sebesar Rp137,4 triliun, atau tumbuh 10,6 persen. Sementara itu, pembelian neto oleh lembaga domestik lainnya mencapai Rp100,6 triliun, meningkat 15,5 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan peran investor dalam negeri yang semakin penting dalam menjaga stabilitas permintaan SBN.
Dari sisi imbal hasil, SUN benchmark tenor 10 tahun pada 7 Oktober berada di level 7,17 persen. Spread terhadap US Treasury (UST) 10 tahun tercatat 188 basis poin, lebih rendah dibandingkan spread yang dimiliki India, Filipina, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brasil. Selain penerbitan SBN, realisasi penarikan pinjaman program bilateral dan multilateral hingga September telah mencapai setara US$2,87 miliar, sehingga turut menopang pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN.
