JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan kerja sama strategis penyediaan rumah rakyat yang mengintegrasikan sumber energi bersih.
Dalam pertemuan itu, Maruarar dan Bahlil membahas penyediaan hunian bagi masyarakat dengan dukungan infrastruktur energi yang lebih ramah lingkungan. Konsep tersebut menghubungkan kebutuhan tempat tinggal dengan pemanfaatan sumber energi bersih, termasuk jaringan gas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya. Integrasi ini diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian di kawasan industri.
Maruarar Sirait hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Posisi tersebut berkaitan dengan penyediaan serta pengembangan rumah rakyat, termasuk hunian yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri. Sementara itu, Bahlil Lahadalia menjalankan peran sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kerja sama yang dibahas mempertemukan bidang perumahan dengan sektor energi melalui rancangan hunian yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mengadopsi sumber energi bersih. Pendekatan tersebut menjadi pokok pembicaraan kedua menteri dalam pertemuan di kantor Bahlil. Penyediaan rumah rakyat berbasis jaringan gas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya menjadi bagian dari upaya menyiapkan hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan energi.
Pertemuan Maruarar dan Bahlil menegaskan pembahasan lintas sektor mengenai penyediaan hunian rakyat yang selaras dengan pemanfaatan energi bersih. Melalui kerja sama strategis tersebut, aspek perumahan dan energi ditempatkan dalam satu pembahasan untuk mendukung rencana hunian di kawasan industri.
Pemerintah tengah menyiapkan konsep kawasan perumahan yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga didukung infrastruktur energi yang lebih terintegrasi. Dalam penjelasannya, Bahlil menyampaikan bahwa rancangan tersebut mencakup jaringan distribusi gas bumi untuk pelanggan rumah tangga atau jargas. Kehadiran jargas di kawasan hunian diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem penyediaan energi yang praktis dan mendukung kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan.
Selain jaringan gas, kawasan perumahan itu dirancang memperoleh pasokan listrik berbasis pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pemanfaatan energi surya menjadi salah satu unsur penting dalam gagasan perumahan ramah energi, terutama karena dapat membantu memperluas penggunaan sumber energi terbarukan. Integrasi jargas dan PLTS juga menunjukkan upaya pemerintah untuk merancang hunian dengan dukungan infrastruktur energi sejak tahap pengembangan kawasan.
Skema tersebut masih berada dalam tahap perancangan dan akan diterapkan di sejumlah kawasan yang dikembangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pembangunan perumahan tidak diposisikan secara terpisah dari perencanaan energi dan kawasan industri. Pemerintah sedang mengkaji bentuk pengelolaan serta infrastruktur yang diperlukan agar kebutuhan penghuni dapat dipenuhi melalui sistem energi yang lebih tertata, efisien, dan sesuai dengan karakter kawasan yang dibangun.
Bahlil menjelaskan bahwa pembahasan mengenai konsep tersebut berlangsung dengan baik dan produktif. Pembicaraan itu berkaitan dengan kawasan yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP. Keterangan tersebut menegaskan bahwa gagasan hunian terhubung jargas dan PLTS masih dibahas bersama dalam kerangka pengembangan kawasan pemerintah, sehingga rincian teknis, cakupan lokasi, serta mekanisme pelaksanaannya akan mengikuti hasil pembahasan dan perencanaan lanjutan.
Maruarar menyebut integrasi energi bersih dengan penyediaan perumahan sebagai sebuah lompatan karena pembangunan hunian tidak lagi dipandang hanya sebagai penyediaan bangunan. Rumah bagi pekerja dapat dirancang bersama infrastruktur energi yang lebih efisien, terjangkau, dan mendukung keberlanjutan. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal, terutama bagi pekerja yang berada di sekitar pusat-pusat industri dan membutuhkan akses hunian yang dekat dengan lokasi kerja.
Gagasan tersebut berkaitan dengan peninjauan Maruarar bersama Presiden Prabowo Subianto ke Maluku Utara. Wilayah itu memiliki kawasan industri yang telah menyerap banyak tenaga kerja melalui investasi. Pengembangan investasi tersebut sebelumnya diawali oleh Bahlil ketika menjabat Menteri Investasi. Bertambahnya aktivitas industri membuat kebutuhan terhadap hunian pekerja semakin mendesak, sehingga perumahan perlu disiapkan secara paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi.
Maluku Utara kemudian dipertimbangkan sebagai salah satu lokasi proyek percontohan hunian pekerja yang dilengkapi jaringan gas atau jargas dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kombinasi tersebut diharapkan dapat menyediakan kebutuhan energi rumah tangga secara lebih terintegrasi, sekaligus menjadi model yang dapat dievaluasi sebelum diterapkan di wilayah lain. Penerapan serupa juga terbuka bagi pusat industri seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan lahan, serta kesiapan infrastruktur.
Di Bekasi, terdapat lokasi yang berkaitan dengan kawasan Meikarta dan hibah lahan dari Lippo seluas 30 hektare. Lahan itu disebut dalam pembahasan rencana hunian pekerja, tetapi rincian teknis pembangunan tetap perlu mengikuti keputusan dan kajian lanjutan. Sesuai arahan Presiden, pembangunan serta skema pembiayaannya direncanakan melibatkan Danantara. Karena itu, pelaksanaan proyek harus memastikan kejelasan status lahan, desain hunian, sumber energi, penerima manfaat, dan mekanisme pendanaan sebelum direalisasikan.
Maruarar menyampaikan bahwa rencana penyediaan hunian pekerja berbasis jaringan gas bumi (jargas) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) belum memasuki tahap pelaksanaan yang waktunya dapat ditentukan. Pemerintah masih mematangkan berbagai aspek agar konsep tersebut dapat diterapkan secara tepat di kawasan industri. Karena itu, informasi mengenai lokasi yang telah disebutkan belum dapat dipahami sebagai penetapan proyek yang segera dibangun, melainkan bagian dari proses awal penyusunan rencana.
Salah satu aspek yang masih dikaji adalah kesiapan teknis. Pemerintah perlu menilai kesesuaian kebutuhan energi hunian dengan ketersediaan jaringan gas, potensi PLTS, kondisi kawasan, serta kebutuhan infrastruktur pendukung. Kajian ini diperlukan untuk memastikan rancangan hunian dapat berfungsi secara efektif dan terintegrasi dengan lingkungan industri di sekitarnya. Tahapan tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan model penyediaan energi yang sesuai bagi calon penghuni.
Selain kajian teknis, pemerintah masih menyiapkan kerangka regulasi dan melakukan pemetaan lahan. Regulasi diperlukan untuk memperjelas peran setiap pihak, mekanisme pembangunan, serta pengelolaan hunian dan fasilitas energinya. Sementara itu, pemetaan lahan dilakukan untuk melihat ketersediaan, status, serta kesesuaian area yang berpotensi digunakan. Proses ini harus berjalan hati-hati agar rencana tidak menimbulkan persoalan terkait pemanfaatan lahan atau tata ruang.
Aspek lain yang masih dimatangkan ialah skema pembiayaan. Pemerintah perlu menyusun pola pendanaan yang mendukung pembangunan hunian sekaligus infrastruktur jargas dan PLTS, tanpa menetapkan bentuk pembiayaan sebelum seluruh pertimbangannya selesai. Dengan demikian, lokasi-lokasi yang telah disebut masih berada dalam kerangka percontohan dan persiapan. Belum terdapat kepastian mengenai jadwal pelaksanaan, jumlah rumah, nilai investasi, maupun bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Pemerintah masih menyelesaikan pembahasan sebelum menentukan langkah berikutnya.
