JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menyiapkan program peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk memperbarui tanaman kelapa yang telah berusia tua dan mengalami penurunan produktivitas. Selain meningkatkan hasil panen, langkah tersebut diharapkan memperkuat ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kelapa nasional, mulai dari produk pangan hingga berbagai kebutuhan turunan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peremajaan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengganti tanaman lama. Program itu perlu berjalan beriringan dengan pengembangan serta penyediaan bibit unggul agar perkebunan kelapa mampu menghasilkan panen secara lebih cepat dan konsisten. Menurut dia, bibit yang dikembangkan harus memiliki keunggulan dibandingkan kelapa dalam yang umumnya membutuhkan waktu sekitar enam sampai tujuh tahun untuk mulai berbuah.
Penggunaan bibit unggul menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pemulihan produktivitas kebun. Dengan masa berbuah yang lebih singkat, petani dapat memperoleh hasil lebih cepat sekaligus meningkatkan kepastian pasokan bagi sektor pengolahan. Peremajaan juga perlu disertai pendampingan, pengelolaan kebun yang baik, dan pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi wilayah agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Zulkifli menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengejar negara lain yang telah lebih maju dalam pengembangan perkebunan dan industri kelapa, termasuk Thailand. Persaingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, tetapi juga kecepatan menghasilkan tanaman produktif, mutu bahan baku, serta kemampuan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Karena itu, rencana peremajaan 9.000 hektare dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi sektor kelapa nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Coconut Area Development Plan 2027 disusun dengan cakupan pengembangan kawasan kelapa seluas 51.721 hektare. Rencana tersebut mencakup dua agenda utama, yaitu perluasan areal perkebunan dan peremajaan tanaman kelapa yang telah ada. Dari total kawasan itu, perluasan areal direncanakan mencapai 42.721 hektare, sedangkan 9.000 hektare lainnya dialokasikan untuk peremajaan tanaman.
Perluasan areal perkebunan diarahkan untuk menambah basis produksi kelapa melalui pengembangan lahan yang sesuai dengan kebutuhan komoditas tersebut. Sementara itu, peremajaan tanaman ditujukan untuk mengganti atau memperbarui tanaman yang sudah tidak produktif secara optimal. Kedua langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kawasan kelapa yang lebih luas dan mendukung keberlanjutan produksi dalam jangka panjang.
Program tersebut dirancang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penyebaran lokasi di berbagai pulau menunjukkan bahwa pengembangan kelapa direncanakan secara nasional, dengan memperhitungkan potensi kawasan produksi yang tersebar di Indonesia. Rincian pembagian luasan untuk setiap wilayah belum diuraikan dalam bahan yang tersedia.
Rencana ini disampaikan Zulkifli Hasan dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Penyampaian tersebut memberikan gambaran mengenai arah pengembangan perkebunan kelapa pada 2027, terutama melalui kombinasi pembukaan areal baru dan pembaruan tanaman yang telah ada. Dengan total sasaran 51.721 hektare, Coconut Area Development Plan 2027 menjadi kerangka pengembangan yang mencakup peningkatan luasan sekaligus pemulihan produktivitas kebun kelapa.
Pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap peningkatan produktivitas kelapa karena komoditas ini menghadapi tantangan sekaligus peluang yang semakin luas. Sebagian tanaman kelapa di Indonesia telah berusia tua sehingga kemampuan produksinya menurun. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan petani, ketersediaan bahan baku, serta daya saing industri pengolahan. Peremajaan diperlukan agar kebun menghasilkan tanaman yang lebih produktif, memiliki kualitas buah yang baik, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Di sisi lain, permintaan kelapa terus tumbuh di pasar internasional. Pemanfaatannya tidak lagi terbatas pada konsumsi pangan tradisional, seperti santan untuk masakan atau kelapa parut untuk berbagai hidangan. Kelapa kini digunakan secara lebih luas dalam industri makanan dan minuman, termasuk sebagai bahan baku minuman, minyak, tepung, air kelapa, produk beku, serta berbagai produk turunan bernilai tambah. Perubahan pola konsumsi tersebut membuka peluang ekspor dan menciptakan ruang bagi pengembangan industri hilir di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencontohkan perubahan tren itu melalui penggunaan kelapa atau santan sebagai pengganti susu dalam minuman kopi. Menurutnya, pilihan tersebut mulai terlihat di China, sejumlah negara Asia, India, dan wilayah lainnya. Contoh ini menunjukkan bahwa kelapa dapat menjangkau konsumen dengan kebiasaan dan preferensi yang beragam, sekaligus mengikuti perkembangan produk minuman modern. Meningkatnya permintaan perlu diimbangi dengan produksi nasional yang kuat. Tanpa pasokan dalam negeri yang memadai, peluang pasar dapat lebih banyak dinikmati oleh pemasok dari negara lain. Karena itu, peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, penguatan kualitas pascapanen, dan pengembangan pengolahan harus berjalan bersama. Langkah tersebut akan membantu petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik, sekaligus memastikan industri nasional memiliki bahan baku yang cukup untuk memenuhi pasar domestik dan internasional.
Pemerintah menyiapkan pendekatan terpadu untuk mempercepat peremajaan kebun kelapa sekaligus meningkatkan daya saing komoditas tersebut. Program ini tidak berhenti pada penyediaan bibit unggul bagi petani, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen perkebunan, penguatan tata kelola produksi, dan peningkatan kapasitas industri pengolahan. Penyediaan bibit yang berkualitas diharapkan dapat memperbaiki produktivitas kebun rakyat, sedangkan pengelolaan yang lebih baik akan membantu memastikan pemeliharaan tanaman, pemanenan, serta distribusi hasil berlangsung secara efisien.
Pengembangan industri hilir menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Indonesia didorong untuk tidak hanya menjual kelapa dalam bentuk bahan baku, melainkan menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi, seperti minyak kelapa, santan, produk pangan, bahan kosmetik, dan berbagai turunan lainnya. Dengan kapasitas pengolahan yang meningkat, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh petani, pelaku usaha, dan daerah sentra produksi. Langkah ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri berbasis kelapa, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa percepatan pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bibit, pengelolaan kebun, hingga industri dan pengolahannya. Menurutnya, setiap unsur tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat dikembangkan secara terpisah. Pembagian peran antarlembaga disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program. Kementerian Pertanian berperan dalam aspek budidaya dan penguatan perkebunan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mendorong masuknya investasi serta pengembangan industri, sementara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mendukung pembiayaan dan penguatan ekosistem investasi.
Penguatan produksi dan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan perkebunan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian. Melalui peremajaan, peningkatan produktivitas, dan pengolahan bernilai tambah, pemerintah berupaya membangun sektor kelapa yang lebih berkelanjutan. Kelapa pun akan menjadi salah satu komoditas utama yang dikembangkan pemerintah dalam agenda penguatan pertanian dan industri nasional.
