KABUPATEN MALANG, JAWA TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menyerukan kepada seluruh kader untuk memperkuat persatuan dan merapatkan barisan dalam menghadapi Pemilu 2029. Pesan tersebut disampaikan saat kegiatan konsolidasi internal yang dirangkai dengan bakti sosial di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang pada Jumat (9/10). Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya membangun kesiapan partai secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh unsur organisasi.
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus partai dari berbagai tingkatan, mulai dari DPC, PAC, hingga ranting. Kehadiran jajaran struktural itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyelaraskan langkah, serta memastikan agenda partai dapat diterjemahkan secara konsisten di tengah masyarakat. Konsolidasi juga dipandang penting untuk menjaga hubungan antarkader agar tetap solid ketika menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.
Said menilai persatuan internal merupakan modal utama bagi PDI Perjuangan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya ditentukan oleh kerja organisasi di tingkat pusat atau daerah, tetapi juga oleh kesungguhan kader di setiap wilayah dalam menjalankan tugas pelayanan politik. Karena itu, setiap kader diharapkan mampu menjaga komitmen, memperkuat gotong royong, dan mengedepankan kepentingan rakyat.
Seruan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persiapan menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Konsolidasi tidak berhenti pada penguatan struktur, melainkan harus diikuti kerja nyata melalui kegiatan sosial dan kedekatan dengan warga. Bakti sosial dalam rangkaian acara di Kabupaten Malang memperlihatkan upaya partai untuk memadukan penguatan internal dengan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan soliditas yang terjaga, jajaran PDI Perjuangan Jawa Timur diharapkan mampu menghadapi tantangan politik secara lebih terarah. Kesamaan visi pengurus dan kader di semua tingkatan menjadi fondasi untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membuka peluang meraih kemenangan politik pada Pemilu 2029.
Said mengingatkan bahwa konsolidasi organisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial yang hanya ditandai oleh pertemuan, penyampaian sambutan, dan deklarasi dukungan. Konsolidasi harus menghasilkan kesamaan visi, kesatuan langkah, serta kesiapan setiap kader untuk menjalankan keputusan partai secara konsisten. Setiap struktur dan anggota, menurutnya, perlu memahami arah organisasi secara utuh agar tidak bekerja berdasarkan penafsiran pribadi atau kepentingan kelompok. Dengan demikian, konsolidasi dapat menjadi sarana memperkuat disiplin, koordinasi, dan efektivitas kerja politik hingga menghadapi Pemilu 2029.
Peringatan tersebut juga berkaitan dengan potensi konflik internal. Pertengkaran antarkader, kebiasaan saling memfitnah, dan upaya membentuk faksi dinilai dapat menggerus modal sosial yang telah dibangun partai di tengah masyarakat. Perselisihan yang dibiarkan berlarut-larut berisiko mengalihkan perhatian dari kerja pelayanan publik dan penguatan basis konstituen. Selain merusak kepercayaan masyarakat, konflik semacam itu dapat menurunkan wibawa organisasi, melemahkan soliditas struktur, serta mengancam keberlangsungan partai dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.
Karena itu, Said menekankan pentingnya kepatuhan terhadap garis organisasi dan arahan kepemimpinan. Prinsip satu komando, sebagaimana substansi peringatannya, tidak boleh diterjemahkan ulang atau ditafsirkan berbeda oleh kader sesuai kepentingan masing-masing. Arahan yang telah diputuskan harus dilaksanakan melalui koordinasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan tanggung jawab bersama. Perbedaan pandangan tetap dapat disampaikan melalui mekanisme internal yang tersedia, tetapi tidak semestinya berkembang menjadi gerakan yang memecah struktur. Kesamaan sikap dan tindakan menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan seluruh energi organisasi diarahkan pada agenda politik yang telah ditetapkan.
Penguatan organisasi tidak dapat dipisahkan dari upaya mendekatkan kader kepada masyarakat. Struktur partai yang solid perlu diikuti dengan kehadiran yang nyata di tengah warga, sehingga kerja politik tidak berhenti pada rapat, konsolidasi internal, atau penyusunan strategi menjelang pemilu. Kader dituntut memahami persoalan masyarakat secara langsung, membangun komunikasi yang terbuka, serta menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana dan berkelanjutan. Kedekatan tersebut menjadi dasar penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa agenda politik tetap berangkat dari kebutuhan rakyat.
Dalam pandangan Said, perhatian kepada warga tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk bantuan material. Menyapa, mendengarkan keluhan, dan menghargai keberadaan seseorang juga merupakan bentuk kepedulian yang memiliki arti penting. Warga mungkin belum membutuhkan bantuan tertentu, tetapi sapaan yang tulus dapat membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Sikap semacam ini mencerminkan etika pelayanan publik serta memperkuat hubungan emosional kader dan masyarakat. Dengan demikian, kerja politik tidak dipahami semata-mata sebagai kegiatan untuk memperoleh dukungan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk hadir, berkomunikasi, dan menjaga hubungan secara konsisten.
Said juga menekankan bahwa rakyat merupakan pemilik kehormatan dan kedaulatan. Sementara itu, wakil rakyat menjalankan amanah untuk mewakili kepentingan mereka dalam lembaga pemerintahan maupun perwakilan. Pemahaman tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat pengabdian, bukan sekadar sasaran kegiatan politik. Nilai itu tercermin dalam kegiatan sosial yang berlangsung dalam acara tersebut, melalui penyaluran bantuan kepada 300 penerima manfaat dan santunan bagi 20 anak yatim. Bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian konkret, sekaligus memperlihatkan bahwa konsolidasi organisasi dapat berjalan bersama kerja kemanusiaan. Kehadiran kader di tengah masyarakat diharapkan terus berlanjut melalui pelayanan yang peka, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat setiap warga.
Target politik PDIP Jawa Timur tidak berhenti pada upaya memenangkan pemilihan legislatif. Said menegaskan bahwa partai juga perlu memperkuat posisi dengan menempatkan kader sendiri sebagai kepala daerah. Strategi tersebut dinilai penting untuk memastikan keterwakilan politik PDIP berjalan lebih menyeluruh, baik di lembaga legislatif maupun dalam pemerintahan daerah. Kemenangan elektoral, menurutnya, harus diikuti kemampuan partai melahirkan dan mengusung pemimpin yang berasal dari kader internal.
Salah satu perhatian yang disorot ialah Kabupaten Malang. Hingga kini, daerah tersebut disebut belum memiliki bupati yang berasal dari kader PDIP. Kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi partai untuk menyiapkan figur yang memiliki kapasitas, rekam jejak, dan penerimaan publik. Proses penjaringan serta pembinaan kader perlu dilakukan secara terencana agar partai tidak hanya hadir sebagai peserta kontestasi, tetapi mampu menawarkan calon pemimpin yang kompetitif dan berintegritas.
Said juga menyampaikan harapan agar PDIP pada kontestasi mendatang dapat mengusung kader sendiri untuk posisi gubernur Jawa Timur. Target tersebut membutuhkan persiapan panjang, mulai dari pemetaan kekuatan politik, penguatan struktur organisasi, hingga peningkatan popularitas dan kualitas calon. Karena itu, ia meminta DPD serta seluruh jajaran partai segera menyusun langkah konkret menuju sasaran tersebut. Konsolidasi internal, penguatan komunikasi dengan masyarakat, dan pendampingan terhadap kader dinilai perlu dijalankan secara berkelanjutan.
Pengalaman sejumlah kader yang telah memimpin daerah dapat menjadi modal penting bagi pencapaian target itu. Saat ini, kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur lain duet Eri Cahyadi dan Armuji di Surabaya, Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Hanindhito Himawan di Kabupaten Kediri, serta Mochamad Nur Arifin di Trenggalek. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa partai memiliki kader yang dipercaya memimpin pemerintahan daerah dan dapat menjadi rujukan dalam menyiapkan calon-calon berikutnya.
