JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, PDI Perjuangan mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara sukarela setelah Mahkamah Konstitusi mengungkap pertimbangan mengenai kualifikasi pendidikannya saat proses pendaftaran Pemilihan Presiden 2024. Sikap tersebut disampaikan sebagai respons politik terhadap temuan yang dibuka dalam perkara terkait, sekaligus sebagai dorongan agar persoalan itu dihadapi melalui langkah yang dinilai bertanggung jawab.
Bagi PDI Perjuangan, pengunduran diri tidak semata-mata dipandang sebagai keputusan personal, tetapi juga sebagai cara untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum di Indonesia. Langkah tersebut dinilai dapat memperlihatkan bahwa pejabat publik bersedia menempatkan kepatuhan pada aturan dan penghormatan terhadap proses hukum di atas kepentingan politik maupun jabatan.
Komarudin menyampaikan bahwa Gibran selama ini berbicara mengenai pentingnya ketaatan kepada hukum. Karena itu, setelah Mahkamah Konstitusi membuka temuan dan pertimbangan dalam perkara tersebut, pengunduran diri secara sukarela dinilai sebagai pilihan yang lebih baik. Pandangan itu menempatkan konsistensi pernyataan dan tindakan sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam situasi tersebut.
Menurut penilaian partai, keputusan untuk mundur dapat menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus pilihan terhormat bagi Gibran. Dengan mengambil langkah itu secara sukarela, ia dinilai dapat menunjukkan kesediaan untuk menghormati hukum dan lembaga negara yang telah memeriksa perkara terkait. Dorongan tersebut muncul setelah informasi mengenai syarat pendidikan menjadi bagian dari pertimbangan yang diungkap Mahkamah Konstitusi kepada publik.
Pokok persoalan yang menjadi perhatian adalah temuan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak ditemukannya dokumen pendukung yang menunjukkan kesetaraan ijazah SMA Gibran ketika ia mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024. Temuan tersebut ditempatkan dalam konteks pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat pencalonan, bukan semata-mata sebagai penilaian atas riwayat pendidikan seseorang. Karena itu, dokumen kesetaraan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan administratif telah dipenuhi secara sah dan dapat diverifikasi.
Dalam kerangka hukum pemilu, calon presiden dan wakil presiden diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan minimal yang setara dengan sekolah menengah atas atau bentuk pendidikan lain yang sederajat. Ketentuan ini mengandung dua unsur utama, yakni tingkat pendidikan yang dipersyaratkan dan bukti resmi yang dapat membuktikan kesetaraannya. Apabila dokumen pendukung tidak tersedia dalam berkas yang diperiksa, muncul pertanyaan yuridis mengenai dasar yang digunakan untuk menyatakan bahwa kualifikasi tersebut telah terpenuhi.
Meski demikian, temuan mengenai ketiadaan dokumen tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa ijazah atau status pendidikan yang bersangkutan tidak sah. Hal yang disoroti adalah belum terlihatnya bukti kesetaraan dalam dokumen yang menjadi objek pemeriksaan. Pembedaan ini penting agar pembahasan tetap berada pada aspek pembuktian, prosedur verifikasi, dan penerapan norma pemilu, tanpa menarik kesimpulan yang melampaui keterangan atau pertimbangan hukum Mahkamah.
Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan munculnya desakan politik dari PDIP agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri. Pada saat yang sama, isu ini mendorong wacana pengawasan yang lebih ketat terhadap keabsahan status kepemimpinan, terutama melalui peninjauan dokumen pencalonan dan mekanisme verifikasi yang transparan. Pengawasan semacam itu perlu dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap penilaian terhadap kedudukan Gibran tetap bertumpu pada bukti, kewenangan lembaga, serta putusan atau ketetapan resmi yang relevan.
Temuan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan syarat pendidikan Gibran disebut menempatkan DPR pada posisi penting untuk menentukan tindak lanjutnya. Komarudin menjelaskan, pelimpahan perkara kepada parlemen dilakukan karena MK memiliki keterbatasan waktu dalam menangani perkara yang diajukan. Karena itu, penyerahan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keputusan untuk memberhentikan atau mengganti wakil presiden, melainkan sebagai ruang bagi lembaga yang berwenang untuk menilai konsekuensi hukum dan politik dari temuan tersebut.
Dalam kerangka ketatanegaraan, DPR memiliki sejumlah mekanisme untuk mengkaji dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan jabatan presiden atau wakil presiden. Salah satu opsi yang dapat dibahas ialah penggunaan mekanisme konstitusional, termasuk proses pemakzulan atau impeachment, apabila syarat dan dasar hukumnya terpenuhi. Namun, kemungkinan tersebut masih berada pada tahap wacana dan penilaian. Belum ada keterangan bahwa DPR telah memulai proses pemakzulan, apalagi mengambil keputusan final mengenai status Gibran.
Komarudin juga menyebut bahwa apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR perlu mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kewenangan yang diberikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu menegaskan bahwa parlemen dapat memproses implikasi hukum dari temuan MK melalui prosedur yang berlaku, termasuk meminta penjelasan, melakukan pembahasan kelembagaan, serta menilai apakah terdapat alasan konstitusional untuk meneruskan perkara. Setiap tindakan tetap harus didasarkan pada bukti, aturan yang jelas, dan proses yang transparan. Dengan demikian, pelimpahan kepada DPR membuka peluang pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak otomatis berarti Gibran telah dinyatakan bersalah atau proses pemberhentian telah diputuskan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa PDI Perjuangan belum menetapkan keputusan final mengenai langkah politik setelah Mahkamah Konstitusi mengungkapkan temuan terkait syarat pendidikan dalam proses pendaftaran Gibran. Fraksi partai tersebut masih mematangkan pembahasan internal, termasuk menilai konsekuensi hukum dan politik dari polemik yang berkembang. Sikap resmi belum disampaikan karena partai perlu menyatukan pandangan jajaran fraksi di DPR dan struktur partai.
Komarudin menyampaikan bahwa sejumlah pilihan masih dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Salah satu opsi yang terbuka ialah mendorong penggunaan hak angket di DPR untuk meminta penjelasan serta menguji lebih lanjut proses yang menjadi sumber sengketa. Namun, langkah tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan final. Partai masih melihat perkembangan pembahasan internal dan menghitung dukungan politik yang diperlukan agar usulan itu dapat berjalan.
Pernyataan Komarudin disampaikan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis. Ia menjelaskan bahwa kemungkinan pembentukan panitia khusus juga masih menjadi pilihan yang terbuka. Mekanisme tersebut dapat digunakan parlemen untuk memeriksa persoalan secara lebih terarah, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada keputusan partai-partai lain di parlemen. Karena itu, PDI Perjuangan perlu membangun komunikasi politik sebelum menentukan sikap.
Polemik ini bermula dari gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi mengenai syarat administrasi pendaftaran Gibran. Temuan yang muncul dalam proses tersebut kemudian mendorong pertanyaan tentang tahapan dan dasar pemenuhan persyaratan pencalonan. PDI Perjuangan kini masih menimbang respons yang paling tepat, baik melalui jalur politik di DPR maupun melalui penguatan sikap internal. Keputusan mengenai hak angket atau panitia khusus akan ditentukan setelah seluruh pertimbangan partai dan peta dukungan di parlemen menjadi lebih jelas.
