JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Partai Golkar telah menetapkan arah politiknya untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa partainya mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada kontestasi mendatang. Pernyataan tersebut menegaskan posisi Golkar terkait figur yang akan didukung untuk memperebutkan kursi kepresidenan.
Doli menyampaikan keterangan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Jumat, 9 Oktober 2026. Menurut dia, sikap politik Golkar mengenai calon presiden telah jelas sejak akhir 2024. Dengan demikian, dukungan kepada Prabowo bukan keputusan yang baru muncul, melainkan bagian dari arah politik yang telah dibangun dan ditegaskan oleh partai.
Penetapan Prabowo sebagai pilihan calon presiden menunjukkan bahwa Golkar telah memiliki pijakan dalam menyusun strategi menuju Pilpres 2029. Sikap tersebut juga memberikan gambaran mengenai konfigurasi awal dukungan partai politik, meskipun dinamika koalisi dan peta politik masih dapat berubah menjelang tahapan pemilu.
Dalam penjelasannya, Doli membedakan keputusan mengenai calon presiden dari pembahasan tentang calon wakil presiden. Golkar saat ini menegaskan dukungannya kepada Prabowo untuk posisi calon presiden, sementara persoalan pasangan atau figur cawapres akan dibicarakan pada tahap berikutnya. Artinya, partai belum menyampaikan keputusan final mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo.
Pemisahan penetapan calon presiden dan pembahasan calon wakil presiden memperlihatkan bahwa Golkar masih membuka ruang untuk komunikasi politik lebih lanjut. Pembicaraan mengenai pasangan calon dapat melibatkan pertimbangan koalisi, hasil pembacaan terhadap aspirasi publik, serta perkembangan politik nasional. Untuk saat ini, inti sikap Golkar adalah menetapkan Prabowo Subianto sebagai pilihan calon presiden dalam menghadapi Pilpres 2029.
Golkar belum menjadikan pembahasan calon wakil presiden sebagai prioritas setelah menetapkan Prabowo Subianto sebagai pilihan calon presiden untuk Pemilu 2029. Keputusan tersebut baru mencakup dukungan terhadap sosok yang akan diusung sebagai capres, sedangkan siapa yang akan mendampinginya masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Partai menilai tahapan untuk menentukan pasangan calon masih cukup panjang sehingga belum perlu menetapkan nama tertentu sejak sekarang.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Doli Kurnia, menjelaskan bahwa penentuan cawapres biasanya dilakukan mendekati masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres. Dalam praktik politik, pilihan pendamping tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan satu partai, tetapi juga mempertimbangkan dinamika koalisi, perkembangan elektoral, serta kebutuhan untuk membangun kekuatan politik yang lebih luas. Karena itu, pembahasan terlalu dini dinilai belum akan menghasilkan keputusan yang final.
Menurut Doli, proses penentuan tersebut nantinya akan dibicarakan bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo. Setiap partai dapat menyampaikan pertimbangan dan usulan, baik berdasarkan pengalaman politik, representasi wilayah, maupun kemampuan calon dalam memperkuat peluang kemenangan. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh anggota koalisi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain mempertimbangkan pandangan partai koalisi, keputusan akhir juga akan memperhitungkan pilihan Prabowo sebagai calon presiden. Pasangan capres-cawapres harus memiliki kesesuaian visi, komunikasi politik, dan kemampuan bekerja sama dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, Golkar belum menyebutkan kandidat tertentu sebagai pendamping Prabowo. Dukungan kepada Prabowo memang telah disampaikan, tetapi nama cawapres masih terbuka dan baru akan diputuskan setelah seluruh pertimbangan politik dibahas secara matang.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Golkar tidak menempatkan pembicaraan mengenai Pilpres 2029 sebagai satu-satunya prioritas politik. Meskipun partai telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai pilihan calon presiden, agenda terdekat yang ditekankan adalah menjaga agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat bekerja secara efektif. Sikap tersebut menempatkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagai tanggung jawab politik yang perlu dijalankan sebelum strategi kontestasi berikutnya dibahas secara lebih terperinci.
Dalam konteks ini, Doli menyampaikan bahwa seluruh jajaran Golkar didorong untuk membantu menyukseskan pemerintahan yang sedang berjalan. Dorongan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengurus partai di tingkat pusat, tetapi juga bagi kader yang berada di parlemen maupun yang menjalankan tugas di pemerintahan. Setiap unsur partai diharapkan dapat menjalankan perannya secara konstruktif, menjaga koordinasi, serta mendukung kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Fokus utama Golkar adalah memastikan berbagai program pemerintah dapat terlaksana sesuai sasaran. Dukungan itu mencakup pengawalan terhadap kebijakan, penguatan komunikasi dengan masyarakat, dan upaya memperlancar pelaksanaan agenda pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian, keberadaan partai tidak berhenti pada dukungan politik formal, tetapi juga terlihat melalui kerja nyata yang membantu pemerintah merespons kebutuhan publik dan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program.
Menurut arah yang disampaikan tersebut, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh stabilitas politik, melainkan juga oleh manfaat yang dirasakan masyarakat. Golkar ingin memastikan kebijakan pemerintah memberikan dampak yang konkret, baik melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, maupun penyelesaian persoalan sosial. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembahasan mengenai calon wakil presiden dan strategi pencalonan lainnya belum menjadi prioritas utama. Partai memilih berkonsentrasi pada kerja pemerintahan terlebih dahulu, sambil menunggu perkembangan politik dan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan agenda Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai peluang Gibran Rakabuming Raka kembali diusung dalam Pemilihan Presiden 2029 masih terbuka untuk dipertimbangkan. Penilaian tersebut terutama bergantung pada perkembangan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran selama menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan. Apabila pemerintahan tersebut dinilai berhasil memenuhi harapan masyarakat serta mencapai target pembangunan, pengalaman itu dapat menjadi salah satu pertimbangan politik bagi partai-partai dalam menentukan konfigurasi kepemimpinan nasional berikutnya.
Menurut pandangan Doli, keberhasilan pemerintahan saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran kedua pemimpinnya. Prabowo dan Gibran merupakan satu pasangan yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum, sehingga capaian pemerintah juga merepresentasikan kinerja kepemimpinan keduanya. Karena itu, keberhasilan tersebut berpotensi memperkuat peluang Gibran untuk kembali dipertimbangkan, baik sebagai calon wakil presiden maupun dalam posisi politik lain yang relevan pada kontestasi 2029. Namun, kemungkinan itu belum menjadi keputusan resmi atau agenda pembahasan utama Golkar.
Doli menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kandidat wakil presiden masih akan dilakukan pada waktunya. Prioritas partai dan seluruh pihak yang mendukung pemerintahan saat ini adalah memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif dan berhasil menuntaskan program-programnya. Setelah kinerja pemerintahan dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh, barulah pembahasan mengenai pasangan calon untuk 2029 memiliki dasar yang lebih kuat. Dengan demikian, wacana mengenai Gibran tidak perlu diputuskan secara terburu-buru.
Dalam proses politik mendatang, Golkar maupun pihak lain mungkin merekomendasikan sejumlah nama, termasuk Gibran, sebagai calon pendamping. Rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun koalisi dan menyusun strategi pencalonan. Meski demikian, kewenangan terakhir untuk menentukan calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo sebagai calon presiden. Keputusan itu nantinya akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hasil evaluasi pemerintahan, kebutuhan koalisi, dinamika politik, serta kecocokan pasangan dalam menghadapi Pilpres 2029.
