JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap pembenahan layanan haji dan umrah yang sedang dilakukan pemerintah pusat. Ajakan ini menempatkan pemda sebagai bagian penting dalam perbaikan tata kelola, bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan. Menurut Mendagri, keterlibatan daerah diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat berlangsung lebih tertib, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan calon jemaah sejak tahap persiapan hingga keberangkatan.
Pembenahan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh proses layanan haji dan umrah berjalan sesuai ketentuan serta memiliki pengawasan yang lebih kuat. Pemerintah daerah dapat mendukung upaya ini melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Dengan dukungan yang selaras, berbagai prosedur dan layanan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga calon jemaah memperoleh pemahaman yang benar mengenai mekanisme keberangkatan, ketentuan administrasi, serta hal-hal yang perlu diwaspadai.
Mendagri juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi moral hazard dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi ialah praktik penipuan yang memanfaatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keberangkatan haji lebih cepat atau menyiasati masa tunggu. Informasi yang menyesatkan dapat mendorong calon jemaah mengambil keputusan tanpa verifikasi yang memadai. Karena itu, penguatan tata kelola perlu disertai pengawasan dan edukasi publik agar masyarakat memahami proses yang berlaku serta tidak mudah percaya pada tawaran yang menjanjikan jalan pintas. Melalui kerja sama pusat dan daerah, pembenahan pelayanan dapat diarahkan untuk melindungi calon jemaah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji dan umrah.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai perlunya pemerintah daerah memperkuat pembenahan layanan haji dan umrah disampaikan setelah penandatanganan surat edaran bersama (SEB) tentang digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan. Penandatanganan tersebut menjadi momentum penting untuk memperjelas arah koordinasi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah yang membutuhkan proses administrasi secara akurat, terpadu, dan mudah diakses.
Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Dokumen bersama tersebut ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan. Keterlibatan tiga kementerian menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan haji tidak hanya berkaitan dengan administrasi keberangkatan, tetapi juga mencakup aspek pendataan, kesehatan, dan koordinasi pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan.
Pemanfaatan data kependudukan menjadi landasan untuk membangun layanan jemaah yang lebih terintegrasi. Dengan data yang tersusun secara tepat, pemerintah dapat membantu mengurangi pengulangan proses administrasi, memperkuat validasi identitas, serta mendukung penyampaian informasi yang lebih cepat kepada jemaah dan keluarganya. Digitalisasi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan peran secara lebih terukur, mulai dari pemutakhiran data hingga pemberian dukungan layanan di wilayah masing-masing.
Dalam konteks tersebut, penandatanganan SEB menjadi dasar resmi bagi pembenahan layanan haji dan umrah secara bersama-sama. Arahan kepada pemerintah daerah menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konsisten, baik melalui kesiapan sistem maupun koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada penerbitan kebijakan, melainkan diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.
Surat edaran bersama tersebut diharapkan menjadi pegangan bagi kepala daerah dalam menindaklanjuti pembenahan layanan haji dan umrah di wilayah masing-masing. Dokumen itu memberikan arah agar pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, melainkan membangun sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah yang berada di daerah. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengarahkan para kepala daerah untuk mencermati bahan paparan serta surat edaran bersama yang telah disampaikan. Keduanya perlu ditindaklanjuti sebagai dasar hukum dan rujukan dalam melakukan pembenahan layanan haji dan umrah. Dengan demikian, kepala daerah memiliki landasan yang jelas ketika mengoordinasikan langkah perbaikan bersama unsur pemerintah terkait di wilayahnya.
Arahan tersebut menempatkan kepala daerah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam pelaksanaan di daerah. Tindak lanjut tidak hanya berupa pemahaman terhadap isi surat edaran, tetapi juga penguatan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Sinergi itu diharapkan membantu menyatukan pemahaman mengenai kebutuhan pembenahan, sekaligus menjaga agar pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, bahan paparan dan surat edaran bersama perlu digunakan secara cermat dalam proses koordinasi dan pengambilan langkah di daerah. Kepala daerah diharapkan menjadikannya sebagai pijakan untuk menilai hal-hal yang perlu dibenahi serta memastikan tindak lanjut berlangsung dalam koridor hukum. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan kerja pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah.
Melalui tindak lanjut tersebut, kebijakan pembenahan layanan haji dan umrah dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Peran kepala daerah menjadi penting untuk memastikan arahan pemerintah pusat diterapkan dengan membangun sinergi kelembagaan, berpedoman pada surat edaran bersama, serta menyesuaikannya dengan kondisi wilayah masing-masing tanpa keluar dari substansi kebijakan.
Menteri Dalam Negeri optimistis pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil dapat memperkuat pembenahan layanan haji dan umrah, khususnya dalam proses verifikasi jemaah. Ketersediaan data yang terhubung dan diperbarui secara berkala dinilai mampu membantu pemerintah memastikan bahwa setiap pendaftar memiliki identitas yang sah, sesuai dengan dokumen kependudukan, serta tercatat secara konsisten dalam sistem administrasi negara. Dengan verifikasi yang lebih akurat, celah dalam pengelolaan pendaftaran dan keberangkatan jemaah dapat dipersempit.
Optimisme tersebut didukung oleh cakupan data kependudukan nasional yang luas. Indonesia memiliki lebih dari 290 juta penduduk, dan sekitar 98 persen di antaranya telah tercatat di server Kementerian Dalam Negeri. Besarnya cakupan pencatatan ini menjadi dasar untuk memperkuat pemeriksaan identitas calon jemaah sejak tahap pendaftaran. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat digunakan sebagai rujukan untuk mencocokkan nama, nomor induk kependudukan, serta informasi personal lain yang diperlukan dalam proses pelayanan haji dan umrah.
Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah sejumlah bentuk kecurangan. Pemerintah ingin menghindari penggunaan nama orang lain dalam pendaftaran, pencatatan satu orang dengan nama ganda, serta perubahan atau pengaturan data yang memungkinkan seseorang memperoleh percepatan keberangkatan, meskipun seharusnya masih berada dalam masa tunggu. Pencocokan data secara terintegrasi dapat membantu menemukan ketidaksesuaian lebih awal, sehingga pemeriksaan tidak hanya bergantung pada dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil agar pemanfaatan data kependudukan dapat mendukung layanan haji dan umrah secara lebih tertib.
