KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah menyiapkan kawasan hunian Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai salah satu proyek percontohan pembangunan hunian rakyat. Rencana ini menempatkan Meikarta bukan hanya sebagai kawasan tempat tinggal, tetapi juga sebagai contoh pengembangan perumahan yang disertai dukungan infrastruktur energi. Melalui pendekatan tersebut, penyediaan hunian diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satu bagian penting dari rencana itu adalah penyediaan jaringan distribusi gas bumi untuk pelanggan rumah tangga, atau jargas. Kehadiran jargas akan menjadi bagian dari fasilitas energi di kawasan hunian tersebut. Dengan memasukkan jaringan gas bumi dalam perencanaan perumahan, pemerintah menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan kebutuhan tempat tinggal dengan layanan energi yang dapat digunakan oleh penghuni.
Selain jargas, kawasan Meikarta juga direncanakan memperoleh pasokan listrik berbasis pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pemanfaatan PLTS menjadi unsur yang memperkuat arah pembangunan hunian berbasis energi bersih. Rencana ini memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, melainkan juga mempertimbangkan sumber energi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Penggabungan perumahan rakyat, jaringan gas bumi, dan pasokan listrik dari tenaga surya menjadikan Meikarta sebagai model yang memiliki cakupan lebih luas. Kawasan ini diproyeksikan untuk memperlihatkan bagaimana hunian dapat dikembangkan bersama infrastruktur energi bersih sejak tahap perencanaan. Konsep tersebut juga dapat menjadi rujukan dalam pembahasan pembangunan hunian rakyat di kawasan lain, dengan menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan setempat.
Dengan demikian, rencana menjadikan Meikarta sebagai proyek percontohan mencerminkan pendekatan pembangunan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dengan penyediaan energi. Jargas dan PLTS menjadi dua komponen utama dalam konsep tersebut, sementara kawasan hunian berfungsi sebagai ruang penerapan model pembangunan yang menggabungkan perumahan dan infrastruktur energi bersih.
Pembangunan hunian berbasis energi bersih di Meikarta disiapkan sebagai salah satu percontohan pengembangan kawasan permukiman yang mengintegrasikan infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga atau jargas dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Untuk mendukung rencana tersebut, proyek ini akan memanfaatkan lahan hibah seluas 30 hektare yang berasal dari Lippo Group. Penyediaan lahan itu menjadi bagian penting dalam persiapan pembangunan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan konsep hunian yang lebih efisien dan menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pembangunan serta pembiayaan proyek di Meikarta direncanakan dilaksanakan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Rencana tersebut, menurut Maruarar, dijalankan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan skema itu, Danantara akan menjadi bagian dari pengaturan pembiayaan dan pelaksanaan proyek, sementara pembangunan hunian diarahkan untuk mendukung penyediaan tempat tinggal yang terhubung dengan infrastruktur energi bersih.
Keterangan tersebut disampaikan Maruarar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan konteks rencana pengembangan Meikarta sebagai proyek hunian yang dapat menjadi contoh penerapan jargas dan PLTS dalam kawasan permukiman. Pernyataan mengenai lahan hibah dan rencana pembiayaan melalui Danantara menjadi bagian dari penjelasan mengenai langkah awal pemerintah dalam menyiapkan proyek tersebut.
Penggunaan lahan hibah seluas 30 hektare diharapkan memberikan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan yang terarah. Selanjutnya, rincian teknis, tahapan pekerjaan, serta mekanisme pembiayaan akan mengikuti proses perencanaan dan keputusan kelembagaan yang berlaku. Melalui koordinasi pemerintah, Danantara, dan pihak terkait, proyek di Meikarta diposisikan untuk memperlihatkan bagaimana penyediaan hunian dapat berjalan beriringan dengan pengembangan infrastruktur energi yang lebih bersih.
Menurut Maruarar, integrasi fasilitas energi bersih ke dalam kawasan perumahan merupakan gagasan Bahlil Lahadalia untuk mendorong lompatan besar dalam penyediaan hunian bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan rumah sebagai bangunan tempat tinggal, tetapi juga menghubungkannya dengan kebutuhan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui penyediaan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kawasan hunian diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan lingkungan permukiman yang lebih modern.
Gagasan tersebut terutama diarahkan untuk menjawab kebutuhan para pekerja yang tinggal atau bekerja di wilayah pusat industri. Ketersediaan hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja dapat mendukung akses masyarakat terhadap tempat tinggal, sekaligus membantu membangun kawasan yang terencana. Dalam kerangka itu, fasilitas energi bersih dipandang sebagai unsur pendukung penting, karena dapat memperkuat kualitas infrastruktur dan mendorong pemanfaatan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Kabupaten Bekasi disebut sebagai salah satu wilayah yang berpotensi menjadi lokasi percontohan konsep tersebut. Selain itu, Maluku Utara dan Kabupaten Tangerang juga disebut sebagai calon proyek serupa. Penyebutan beberapa wilayah ini menunjukkan adanya kemungkinan penerapan pendekatan yang sama di kawasan dengan karakteristik kebutuhan perumahan dan kegiatan industri yang berbeda.
Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan bentuk proyek secara terperinci di masing-masing daerah. Belum terdapat keterangan mengenai jumlah rumah yang akan dibangun, rancangan fasilitas yang akan digunakan, maupun jadwal pelaksanaan pembangunan. Karena itu, wilayah-wilayah tersebut dapat dipahami sebagai kandidat lokasi percontohan, bukan sebagai proyek yang seluruh detailnya telah ditetapkan. Pengembangan lebih lanjut masih memerlukan penjelasan mengenai perencanaan, koordinasi antarinstansi, serta kesiapan infrastruktur di setiap kawasan.
Pemerintah belum menetapkan target waktu pelaksanaan pembangunan rumah percontohan ramah lingkungan tersebut di lapangan. Rencana integrasi jaringan gas (jargas) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) masih berada dalam tahap pembahasan teknis. Karena itu, jadwal pelaksanaan belum dapat diumumkan secara pasti kepada publik. Pemerintah terlebih dahulu ingin memastikan seluruh aspek pendukung dapat disiapkan secara matang, sehingga proyek percontohan tidak hanya berjalan secara simbolis, tetapi juga dapat menjadi model hunian yang layak diterapkan di kawasan lain.
Pembahasan yang sedang dilakukan mencakup penyiapan regulasi, kepastian status dan ketersediaan lahan, serta penentuan skema pembiayaan. Regulasi diperlukan untuk mengatur pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan infrastruktur energi di kawasan hunian. Di sisi lain, kepastian lahan menjadi dasar penting agar perencanaan teknis dan investasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Pemerintah juga masih mengkaji pola pendanaan yang paling sesuai, termasuk pembagian peran antarlembaga dan kemungkinan kerja sama dengan pihak terkait.
Pematangan rencana itu dibahas dalam pertemuan Maruarar Sirait dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan perumahan dengan agenda transisi energi. Keduanya membahas peluang menghadirkan rumah percontohan yang menggunakan sumber energi lebih bersih sekaligus memiliki akses terhadap jaringan gas sebagai bagian dari kebutuhan energi sehari-hari.
Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berfokus pada integrasi jaringan gas dan sistem energi surya di sejumlah kawasan permukiman yang dikembangkan pemerintah. Integrasi itu diharapkan dapat memperkuat efisiensi energi dan mendorong pemanfaatan teknologi rendah emisi dalam lingkungan perumahan. Konsep hunian ramah lingkungan tersebut juga dibahas untuk perumahan yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perumahan. Namun, pelaksanaannya tetap menunggu pematangan aspek teknis, regulasi, lahan, dan pembiayaan sebelum pemerintah menetapkan tahapan serta jadwal di lapangan.
