Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Kristomei di lembaga yang menangani penanggulangan bencana di tingkat nasional. Dengan pengangkatan itu, ia secara resmi mengemban tanggung jawab sebagai kepala BNPB. Prosesi pelantikan berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan dan menjadi bagian dari penetapan pimpinan baru lembaga tersebut. Peristiwa ini sekaligus menandai pergantian dari pejabat sebelumnya kepada Kristomei, sesuai dengan keputusan Presiden. Dalam kesempatan itu, Kristomei menyatakan dirinya resmi mulai menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ia telah memasuki masa tugas dalam jabatan barunya.
Sebelum mulai bertugas sebagai kepala BNPB, pangkat Kristomei dinaikkan dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Dengan demikian, ia menyandang pangkat letnan jenderal saat memimpin lembaga tersebut. Kenaikan pangkat itu berlangsung sebelum pelaksanaan tugas barunya, sebagaimana rangkaian penetapan kepemimpinannya. Penyebutan pangkat dan jabatan menjadi bagian dari informasi mengenai pelantikan Kristomei, yang kini memegang posisi pimpinan BNPB. Ia memulai masa tugas setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Jakarta. Dalam keterangannya, Kristomei menyampaikan secara tegas bahwa tugasnya sebagai kepala BNPB telah resmi dimulai. Hal tersebut menandai peralihan dari tahap pelantikan menuju pelaksanaan tanggung jawab dalam jabatan. Pelantikan ini menjadi landasan formal bagi Kristomei untuk menjalankan peran sebagai pimpinan lembaga.
Kristomei menggantikan Letjen Suharyanto sebagai Kepala BNPB. Pergantian tersebut menetapkan Kristomei sebagai pejabat yang memimpin lembaga setelah Suharyanto. Informasi mengenai pelantikan dan pergantian pimpinan ini menegaskan siapa yang kini menjabat, kapan ia dilantik, serta tempat berlangsungnya prosesi. Tidak ada keterangan tambahan mengenai alasan pergantian dalam informasi tersebut. Dengan pengangkatan ini, Kristomei mulai menjalankan tugas resmi dalam kapasitasnya sebagai kepala BNPB, setelah pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal. Ia menyatakan langsung bahwa dirinya resmi mulai bertugas, sementara pelantikan oleh Presiden Prabowo menjadi penanda formal dimulainya kepemimpinan tersebut. Rangkaian fakta itu mencakup tanggal, lokasi, jabatan, pangkat, dan pejabat yang digantikan, tanpa mengubah fokus pada peristiwa pelantikan. Kristomei kini memimpin BNPB setelah menggantikan Suharyanto.
Kristomei memandang Indonesia tengah menghadapi beragam ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian serius dan penanganan terarah. Ancaman tersebut mencakup kebakaran hutan, banjir, serta erupsi gunung berapi. Beragamnya jenis bencana menunjukkan bahwa upaya penanggulangan perlu disiapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan yang berbeda, tanpa mengabaikan keterkaitan pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangan itu, kesiapan menghadapi ancaman menjadi bagian penting dari tugas BNPB, baik dalam merespons kejadian maupun dalam mengoordinasikan langkah penanganan bersama. Kristomei menempatkan penanganan berbagai bencana sebagai prioritas lembaga, sejalan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia.
Untuk menjalankan prioritas tersebut, Kristomei menyatakan BNPB akan mengedepankan prinsip kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Kolaborasi berarti penanganan bencana tidak dipandang sebagai pekerjaan satu lembaga saja, melainkan memerlukan keterlibatan lintas sektor. Prinsip responsif menekankan pentingnya kemampuan untuk menanggapi kebutuhan penanganan secara tepat. Sementara itu, pendekatan integratif dan sinkronisasi diarahkan agar berbagai upaya dapat terhubung dan berjalan selaras. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka kerja bagi BNPB dalam menghadapi ancaman yang beragam, mulai dari kebakaran hutan hingga banjir dan erupsi gunung berapi.
Penekanan pada kerja lintas sektor juga mencerminkan kebutuhan untuk menyatukan peran dan langkah dalam penanggulangan bencana. Melalui kolaborasi, pihak-pihak terkait dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing, sedangkan integrasi dan sinkronisasi membantu menjaga agar upaya yang dijalankan tidak bergerak sendiri-sendiri. Sikap responsif melengkapi pendekatan itu dengan perhatian pada kebutuhan penanganan yang muncul. Kristomei menyampaikan bahwa prinsip-prinsip tersebut akan menjadi fokus BNPB dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia. Dengan kerangka tersebut, penanganan kebakaran hutan, banjir, dan erupsi gunung berapi ditempatkan dalam agenda kerja yang mengutamakan koordinasi serta keterpaduan lintas sektor.
Kristomei menegaskan bahwa persoalan bencana tidak mungkin ditangani BNPB seorang diri. Penanggulangan membutuhkan keterhubungan dan kerja terkoordinasi dari banyak pihak, sebab setiap lembaga memiliki peran, kewenangan, serta sumber daya yang berbeda. Ia mengibaratkan kolaborasi tersebut seperti tali tambang: kekuatannya terbentuk ketika banyak serat terjalin dan saling menopang. Jika masing-masing bergerak sendiri, upaya yang dilakukan berisiko tidak padu dan kemampuan bersama menjadi kurang optimal. Karena itu, koordinasi harus dibangun sejak kesiapsiagaan, berlanjut saat tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
Kerja bersama itu mencakup kementerian dan lembaga pemerintah, TNI, Polri, BMKG, masyarakat, serta Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Keterlibatan BMKG, misalnya, mendukung penyediaan informasi mengenai cuaca dan potensi ancaman, sementara unsur lain dapat mengerahkan kemampuan sesuai tugas masing-masing. Masyarakat juga bukan sekadar penerima bantuan. Pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan, kebutuhan setempat, dan kelompok yang paling rentan dapat menjadi masukan penting dalam menentukan langkah penanganan. Dengan membuka ruang partisipasi, respons di lapangan diharapkan lebih sesuai dengan keadaan nyata dan kebutuhan penduduk terdampak.
Kristomei turut menekankan pentingnya sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan, informasi, dan pengerahan bantuan perlu terhubung agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah pelayanan. Pemerintah daerah berada dekat dengan kondisi wilayah, sedangkan dukungan pusat dapat melengkapi kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Komunikasi yang jelas membantu kedua tingkat pemerintahan menyusun prioritas secara sejalan, termasuk dalam menyampaikan informasi kepada warga. Pada akhirnya, beban akibat bencana tidak hanya dirasakan oleh petugas atau pejabat yang menangani, tetapi oleh banyak orang di wilayah terdampak. Oleh sebab itu, penanganannya merupakan tanggung jawab bersama, bukan tugas satu atau dua orang saja. Kolaborasi yang konsisten memungkinkan berbagai pihak berbagi peran, memperkuat dukungan bagi warga, dan bergerak menuju tujuan yang sama: mengurangi dampak bencana serta membantu masyarakat pulih.
Dalam mengawali tugas sebagai pejabat baru di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu. Langkah ini diperlukan untuk memahami kondisi organisasi, menyelaraskan koordinasi ant unit, serta memastikan setiap unsur mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan bencana. Ia juga akan mempelajari situasi yang sedang dihadapi, termasuk kebutuhan kelembagaan dan dinamika kerja di lapangan. Dengan memahami keadaan secara menyeluruh, kebijakan dan langkah berikutnya diharapkan dapat disusun secara tepat, berdasarkan informasi yang tersedia, serta mendukung kesiapan BNPB menghadapi berbagai keadaan darurat.
Konsolidasi tersebut, menurut Kristomei, bukan berarti menunda tindakan ketika bencana terjadi. Penanganan tetap harus bergerak cepat, dengan koordinasi yang terarah agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera diperhatikan. Ia berencana mencermati proses kerja yang telah berjalan sekaligus menjaga kesinambungan respons yang sedang berlangsung. Dalam situasi darurat, kecepatan perlu disertai pembagian tugas dan komunikasi yang jelas, sehingga berbagai pihak dapat bekerja saling mendukung. Pendekatan ini menempatkan pemahaman internal dan respons lapangan sebagai dua hal yang berjalan beriringan, bukan tahapan yang saling menghambat.
Sebelum mengemban tugas di BNPB, Kristomei menjabat sebagai Pangdam Radin Inten di Lampung dan pernah menjadi Kapuspen TNI. Pengalaman tersebut menjadi konteks singkat dalam peralihan tugasnya, sementara fokus awal yang ia sampaikan adalah memahami organisasi dan memastikan upaya penanggulangan bencana tetap berlangsung tangkas. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan baik di tengah tanggung jawab baru. Terkait arahan Presiden Prabowo, Kristomei menyampaikan bahwa Prabowo memintanya untuk terus menjalankan tugas dengan baik.
