Kabupaten Pemalang Nur Azmi Wicaksono | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Nur Azmi Wicaksono, dan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik ialah pembicaraan mengenai pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendalaman tersebut dilakukan ketika Azmi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Anom.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Azmi hadir memenuhi pemeriksaan pada 22 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan tentang pembahasan yang pernah dilakukan Azmi bersama Anom. Materi yang ditanyakan mencakup percakapan terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut. Keterangan Budi disampaikan kepada jurnalis di Jakarta pada Jumat.
Fokus pemeriksaan terhadap Azmi, menurut keterangan itu, adalah menggali informasi yang relevan dengan penyidikan, termasuk mengetahui konteks dan isi komunikasi saksi dan pihak yang telah berstatus bupati nonaktif. Pertanyaan penyidik mengenai jabatan menjadi bagian dari rangkaian pendalaman atas perkara dugaan pemerasan. Namun, keterangan yang disampaikan KPK belum merinci jabatan yang dibahas, kapan percakapan berlangsung, maupun isi spesifik pembicaraan tersebut.
Pemeriksaan saksi merupakan salah satu langkah penyidik untuk menghimpun keterangan dan menguji informasi yang berkaitan dengan perkara. Karena itu, pemanggilan Azmi tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan saksi dalam dugaan tindak pidana. KPK belum menyampaikan kesimpulan mengenai hubungan pembicaraan soal pengisian jabatan dengan dugaan pemerasan yang sedang ditangani. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan juga belum dipaparkan dalam keterangan tersebut.
Dengan demikian, informasi yang telah dikonfirmasi KPK sejauh ini terbatas pada kehadiran Azmi sebagai saksi dan pertanyaan penyidik mengenai sejumlah pembahasannya dengan Anom, termasuk soal pengisian jabatan. Pendalaman itu menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. KPK dapat menggunakan keterangan saksi untuk memperjelas fakta-fakta yang relevan, sedangkan perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada hasil kerja penyidik dan informasi resmi yang disampaikan lembaga tersebut.
Perkara yang kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, Anom termasuk orang yang ditangkap. Informasi mengenai tanggal operasi dan keterlibatan Anom menjadi titik awal kronologi penanganan perkara ini. Pada tahap tersebut, belum ada pengumuman resmi mengenai hasil lengkap operasi ataupun penetapan tersangka. Karena itu, uraian awal perkara dapat ditempatkan pada dua hal yang telah diketahui: pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh KPK dan fakta bahwa Anom berada di orang-orang yang ditangkap. Keduanya mendahului penjelasan resmi lembaga antirasuah mengenai perkembangan penyidikan.
Dua hari setelah operasi, tepatnya pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil operasi tersebut. Dalam pengumuman itu, lembaga tersebut menyampaikan bahwa empat orang ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengelompokkan dugaan pemerasan dalam perkara ini ke dalam dua klaster. Dengan demikian, kronologi yang tersedia menunjukkan peralihan dari operasi tangkap tangan pada 28 Juli menuju pengumuman hasil dan penetapan tersangka pada 30 Juli. Jumlah tersangka serta pembagian perkara menjadi dua klaster merupakan informasi utama yang disampaikan dalam pengumuman tersebut. Rincian lain mengenai operasi, pihak-pihak yang terlibat, atau proses penangkapan tidak menjadi bagian dari kronologi yang dijelaskan di sini.
Urutan waktu tersebut menjadi landasan untuk memahami perkembangan kasus berikutnya, termasuk penelusuran KPK terhadap pembicaraan Ketua Golkar Pemalang dan Bupati nonaktif mengenai jabatan. Namun, fakta tentang operasi dan pengumuman tersangka perlu dibedakan dari pokok penelusuran itu. Informasi yang tersedia untuk tahap awal hanya menyebut tanggal operasi, bahwa Anom termasuk orang yang ditangkap, serta pengumuman empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan. Penyebutan kronologi ini tidak dengan sendirinya menerangkan isi pembicaraan, hubungan setiap orang dalam perkara, ataupun rincian dugaan pemerasan. Hal-hal tersebut memerlukan keterangan tersendiri dari sumber yang relevan. Untuk saat ini, rangkaian yang dapat ditegaskan terbatas pada tindakan KPK pada 28 Juli dan pengumuman resminya dua hari kemudian.
Pada klaster pertama perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pemerasan yang disebut dilakukan Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang serta sejumlah pihak swasta. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anom diduga memanfaatkan posisinya untuk meminta uang dari sejumlah pejabat perangkat daerah dan pihak swasta. Permintaan tersebut, menurut penyidik, berkaitan dengan kepentingan pribadi, bukan kebutuhan resmi pemerintahan. KPK menempatkan peristiwa ini sebagai satu klaster tersendiri dalam penyidikan, yang berfokus pada aliran permintaan dan pengumpulan uang dari pihak yang berada dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun yang berhubungan dengan pemerintah kabupaten tersebut. Rincian itu masih merupakan bagian dari dugaan penyidik dalam perkara.
Dalam klaster tersebut, KPK menetapkan Anom sebagai tersangka bersama Mohamad Haris, yang dikenal dengan nama Gus Haris dan disebut sebagai orang kepercayaan Anom. Penyidik menduga Haris berperan membantu Anom menyampaikan permintaan serta mengumpulkan uang dari sejumlah pihak. KPK menyebut, uang yang diduga dihimpun Haris mencapai Rp1,98 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran penyidik, termasuk untuk mengetahui sumber dana, pihak-pihak yang dimintai uang, dan tujuan penggunaannya. Meski demikian, penetapan tersangka dan pemaparan mengenai peran masing-masing merupakan langkah dalam proses hukum, bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.
Dugaan pemerasan ini mencakup perangkat daerah di Pemalang dan pihak swasta, sebagaimana diuraikan KPK dalam penjelasan mengenai klaster pertama. Penyidik masih memiliki kewenangan untuk mendalami keterangan saksi, memeriksa bukti, serta menelusuri aliran dana guna menguji rangkaian peristiwa tersebut. Karena itu, angka Rp1,98 miliar dan dugaan permintaan uang perlu dipahami sebagai informasi berdasarkan konstruksi perkara versi KPK pada tahap penyidikan. Anom maupun Haris tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri sesuai ketentuan hukum. Status tersangka tidak sama dengan vonis bersalah; penilaian akhir atas terbukti atau tidaknya dugaan tersebut berada pada proses persidangan dan keputusan hakim.
Dalam klaster kedua, perhatian KPK tertuju pada dugaan pemerasan terhadap Anom yang disebut melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Perkara ini berbeda dari pembicaraan mengenai jabatan karena berpusat pada dugaan penggunaan informasi terkait penanganan perkara di KPK. Keterangan mengenai klaster tersebut perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang ditelusuri, bukan sebagai kesimpulan bahwa pemerasan telah terbukti. Nama-nama yang disebut dalam uraian ini juga terkait dengan dugaan peran masing-masing sebagaimana disampaikan KPK, dan belum dapat diperlakukan sebagai penetapan bersalah.
Setya disebut sebagai anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Dalam dugaan yang diungkapkan, ia diduga memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi itu disebut berkaitan dengan urusan yang berlangsung di lembaga antirasuah, tetapi rincian tambahan mengenai isi, waktu, atau cara penyampaiannya tidak dijelaskan dalam keterangan yang menjadi dasar uraian ini. Karena itu, penting untuk membedakan dugaan pemberian informasi tersebut dari fakta yang telah dipastikan melalui proses hukum. Tidak ada dasar dalam informasi yang tersedia untuk menyimpulkan bahwa Setya menetapkan keputusan atau menentukan hasil penanganan perkara.
KPK menduga Lilik kemudian memanfaatkan informasi yang diterimanya untuk meminta uang kepada Anom, dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.
