JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Kementerian Koperasi tengah mengupayakan agar koperasi dapat menjadi salah satu mitra dalam penyaluran gaji dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS). Gagasan ini muncul sebagai bagian dari upaya memperluas peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, rencana tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah mengenai perluasan jalur pembayaran gaji pensiunan ASN.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan, pembahasan mengenai peran koperasi sebagai mitra pembayaran masih berada dalam tahap pengupayaan dan penjajakan. Karena itu, koperasi belum dapat dipastikan akan menjadi saluran baru untuk pembayaran gaji atau dana pensiun sebelum terdapat kebijakan dan mekanisme resmi dari pemerintah serta lembaga terkait.
Menurut Ahmad, langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan sekaligus perluasan layanan koperasi bagi masyarakat. Koperasi tidak hanya didorong untuk menjalankan fungsi simpan pinjam atau kegiatan usaha bagi anggotanya, tetapi juga berpotensi memberikan layanan yang mendukung kebutuhan publik, termasuk layanan pembayaran apabila persyaratan dan ketentuan yang diperlukan telah terpenuhi.
Ia menyampaikan bahwa koperasi memiliki kemungkinan untuk menjadi mitra pembayaran dengan posisi yang sejajar sebagai alternatif layanan, seperti PT Pos dan perbankan. Dengan demikian, keberadaan koperasi nantinya tidak dimaksudkan untuk menggantikan kanal pembayaran yang sudah berjalan, melainkan menambah pilihan bagi penerima manfaat. Skema tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk terkait kesiapan kelembagaan, jaringan layanan, keamanan transaksi, dan koordinasi dengan instansi yang menangani pembayaran pensiun ASN.
Upaya ini menunjukkan dorongan agar koperasi memiliki cakupan layanan yang lebih luas dan mampu berperan dalam ekosistem pelayanan masyarakat. Meski demikian, realisasi koperasi sebagai mitra pembayaran gaji pensiunan ASN tetap menunggu keputusan resmi pemerintah. Sampai kebijakan tersebut ditetapkan, penyaluran gaji dan dana pensiun masih mengikuti mekanisme serta penyedia layanan yang telah berlaku.
Ahmad Zabadi menegaskan bahwa rencana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji pensiunan ASN tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menggantikan peran perbankan. Bank, termasuk bank pembangunan daerah, tetap memiliki fungsi utama dalam menyediakan layanan pembayaran gaji, dana pensiun, serta berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat. Demikian pula, PT Pos tetap dapat menjalankan layanan yang selama ini tersedia bagi penerima pensiun sesuai dengan ketentuan dan kapasitasnya.
Koperasi diposisikan sebagai pilihan tambahan, bukan sebagai pengganti lembaga keuangan yang telah beroperasi. Kehadirannya diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi anggota koperasi dan komunitas di daerah yang membutuhkan alternatif layanan yang lebih dekat. Dengan pilihan yang lebih beragam, penerima gaji atau dana pensiun dapat menentukan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, tingkat kenyamanan, serta kondisi wilayah tempat mereka tinggal.
Meski demikian, pelaksanaan gagasan tersebut harus dirancang secara hati-hati. Aspek keamanan layanan, perlindungan data dan dana anggota, tata kelola, serta kepatuhan terhadap regulasi perlu menjadi dasar utama sebelum koperasi menjalankan fungsi terkait. Koordinasi dengan otoritas dan lembaga yang berwenang juga diperlukan agar mekanisme pembayaran berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.
Zabadi menyampaikan bahwa pengembangan skema ini perlu ditempatkan dalam kerangka kolaborasi antarpelaku ekonomi. “Kita ingin membangun ekosistem ekonomi yang sehat, sehingga seluruh pihak dapat berkembang bersama dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi, bank, bank pembangunan daerah, dan PT Pos diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing secara berdampingan. Persaingan maupun kerja sama yang terbentuk harus tetap mengutamakan kualitas layanan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.
Kementerian Koperasi mendorong perluasan layanan koperasi sebagai bagian dari agenda transformasi kelembagaan yang lebih luas. Pengembangan fungsi koperasi sebagai alternatif penyaluran gaji pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dipandang dapat membuka ruang bagi koperasi untuk menghadirkan layanan yang relevan, aman, dan mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan jenis layanan, tetapi juga mencerminkan upaya membangun kepercayaan terhadap koperasi sebagai institusi ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan anggotanya.
Dalam arah transformasi itu, koperasi diharapkan tidak lagi hanya dipahami sebagai wadah kegiatan ekonomi anggota dengan ruang gerak terbatas. Koperasi perlu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan memiliki tata kelola yang kuat. Perubahan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, penguatan manajemen risiko, serta penyediaan layanan yang transparan. Dengan fondasi yang lebih baik, koperasi dapat memperluas kontribusinya tanpa meninggalkan prinsip kepemilikan dan manfaat bersama.
Kementerian Koperasi berharap layanan baru tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui kemudahan akses, kepastian proses, dan pelayanan yang lebih berkualitas. Kehadiran layanan penyaluran gaji pensiunan ASN juga diharapkan menciptakan peluang usaha yang sehat bagi koperasi sekaligus memperkuat perekonomian warga di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya diukur dari bertambahnya aktivitas transaksi, tetapi juga dari kemampuan koperasi mendorong kesejahteraan anggota dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Zabadi menekankan bahwa setiap pengembangan layanan koperasi harus memiliki tujuan yang jelas. Orientasinya harus tetap diarahkan untuk memperkuat ekonomi warga dan meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar memperluas kegiatan usaha. Ia juga mengapresiasi perhatian publik dan para pemangku kepentingan terhadap program transformasi Kementerian Koperasi. Perhatian tersebut dinilai penting karena mendorong pembenahan ekosistem koperasi nasional secara berkelanjutan, mulai dari tata kelola, pengawasan, hingga peningkatan kepercayaan masyarakat.
Rencana menjadikan koperasi sebagai alternatif penyaluran gaji pensiunan ASN berangkat dari kajian yang disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry menyatakan bahwa pemerintah sedang mempelajari kemungkinan koperasi berperan sebagai salah satu unit layanan pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan dana pensiun. Kajian tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penyaluran, tetapi juga dengan kesiapan kelembagaan, jaringan layanan, sistem administrasi, serta kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan yang aman dan efisien kepada penerima manfaat.
Pembahasan mengenai rencana itu dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Ferry menjelaskan bahwa komunikasi dengan Menteri Keuangan diarahkan untuk memastikan koperasi dapat menjadi unit layanan jasa pembayaran bagi pegawai negeri dan penerima pensiun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan operasional. Pemerintah perlu menilai berbagai aspek, termasuk tata kelola, pengawasan, perlindungan data, ketepatan pembayaran, serta kesiapan teknologi yang diperlukan agar layanan dapat berjalan secara konsisten.
Gagasan tersebut juga ditempatkan dalam agenda yang lebih luas, yakni memperluas sekaligus memperkuat fungsi koperasi. Dengan menjalankan layanan pembayaran gaji dan dana pensiun, koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi anggota, tetapi juga mampu menyediakan jasa keuangan yang relevan bagi masyarakat. Penguatan peran itu diharapkan meningkatkan kualitas layanan koperasi dan memperkuat daya saingnya terhadap industri perbankan, terutama melalui layanan yang mudah dijangkau, transparan, dan sesuai kebutuhan pengguna.
Rencana pembayaran gaji serta dana pensiun melalui koperasi turut menjadi materi dalam Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas di DPR. Pencantuman materi tersebut menunjukkan bahwa gagasan ini masih memerlukan pembahasan regulasi dan penentuan dasar hukum yang jelas. Apabila terealisasi dengan dukungan sistem dan pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang baru bagi perkembangan koperasi sekaligus memperluas pilihan layanan bagi ASN aktif dan pensiunan.
