Kota Surakarta | Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu pada Kamis, 5 November. Kehadiran tersebut menjadi inti peristiwa yang menyita perhatian karena perkara ini menyangkut tudingan terhadap ijazah strata satu Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam perkara tersebut, Roy Suryo dan Dr. Tifa tercatat sebagai terdakwa. Persidangan berlangsung sejak pagi hingga malam, sebagaimana disebutkan dalam informasi mengenai agenda itu.
Pokok perkara yang dibicarakan adalah klaim mengenai keaslian ijazah sarjana Jokowi, bukan persoalan lain yang tidak berkaitan. Dengan hadirnya Jokowi sebagai saksi, keterangannya menjadi bagian dari proses persidangan yang sedang berjalan. Namun, statusnya dalam agenda tersebut perlu dibedakan dari pihak yang tercatat sebagai terdakwa. Jokowi hadir untuk memberikan kesaksian, sedangkan Roy Suryo dan Dr. Tifa disebut sebagai terdakwa dalam perkara tudingan tersebut. Penyebutan status ini menggambarkan posisi masing-masing sebagaimana disampaikan dalam informasi persidangan, tanpa menyimpulkan hasil perkara.
Agenda yang berlangsung sepanjang hari itu menempatkan tudingan atas ijazah UGM sebagai pokok perhatian. Informasi yang tersedia menyebut persidangan dimulai pada pagi hari dan berlanjut hingga malam, tetapi tidak merinci jalannya sidang. Karena itu, keterangan mengenai proses di ruang sidang maupun isi kesaksian tidak dapat ditambahkan tanpa dasar. Fakta yang dapat dicatat pada bagian ini terbatas pada kehadiran Jokowi sebagai saksi, tanggal persidangan, identitas para terdakwa yang disebut, serta kaitan perkara dengan ijazah strata satu dari Fakultas Kehutanan UGM. Rangkaian fakta tersebut memberi konteks mengenai peristiwa yang berlangsung tanpa mendahului penilaian pengadilan atas tudingan yang diajukan.
Dalam keterangannya di persidangan, Jokowi menyampaikan bahwa tudingan mengenai ijazah palsu telah menimbulkan kerugian immaterial baginya. Ia mengatakan nama baik dirinya dan keluarganya ikut tercemar oleh tudingan tersebut. Dampak yang ia rasakan, menurut penuturannya, bukan hanya berkaitan dengan reputasi pribadi, tetapi juga menyentuh keluarga yang turut menjadi perhatian publik. Ia juga menyatakan merasa dihina dan direndahkan oleh tudingan yang berulang kali disampaikan itu.
Jokowi mengaitkan kerugian tersebut dengan persepsi masyarakat terhadap dirinya. Dalam persidangan, ia menyebut hasil survei terbaru yang, menurut keterangannya, menunjukkan bahwa 18 persen masyarakat percaya ijazahnya palsu. Angka itu ia sampaikan sebagai bagian dari penjelasannya mengenai dampak tudingan terhadap kepercayaan publik. Persentase tersebut merupakan klaim yang dikutip dari keterangan Jokowi di ruang sidang; angka dan hasil surveinya tidak dapat diperlakukan sebagai temuan yang telah diverifikasi secara independen berdasarkan uraian tersebut.
Ia kemudian mengonversi angka 18 persen itu menjadi sekitar 34 juta orang. Jokowi menyatakan bahwa jumlah tersebut bukan angka kecil, sehingga menurutnya dampak tudingan itu tidak dapat dianggap sepele. Ia menilai pandangan sebagian masyarakat tersebut telah mengurangi kepercayaan publik terhadap dirinya. Pernyataan itu menggambarkan bagaimana ia memahami hubungan tudingan, persepsi masyarakat, dan reputasinya sebagai tokoh publik.
Dengan demikian, penekanan Jokowi dalam kesaksiannya terletak pada dua hal: nama baik dirinya serta keluarganya yang ia anggap tercemar, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat yang ia kaitkan dengan hasil survei yang disebutkannya. Ia menyampaikan perasaan dihina dan direndahkan sebagai bagian dari kerugian immaterial yang dialami. Sementara itu, angka 18 persen dan perkiraan sekitar 34 juta orang harus tetap ditempatkan sebagai keterangan Jokowi di persidangan, bukan sebagai fakta survei yang telah dipastikan secara terpisah. Pemisahan ini penting agar uraian mengenai kesaksiannya tidak berubah menjadi pembenaran atas angka atau kesimpulan yang belum diuji melalui verifikasi independen.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Jokowi menguraikan proses akademik yang dijalaninya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), termasuk penyusunan skripsi. Ia menyatakan bahwa sebelum memperoleh persetujuan, proposal judul skripsinya mengalami revisi sebanyak tiga kali. Perubahan tersebut dilakukan dalam proses konsultasi dengan dosen pembimbingnya, Prof. Dr. Irachmad Soemitro. Setelah melalui revisi, judul yang akhirnya disetujui adalah “Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta”. Keterangan ini menjadi bagian dari penjelasan Jokowi mengenai perjalanan penyusunan karya ilmiah tersebut, bukan sekadar penyebutan judulnya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa sidang akhir skripsinya berlangsung pada 23 Oktober 1985. Dalam ujian itu, penguji yang disebutnya adalah Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin. Ia menyatakan bahwa dirinya dinyatakan lulus dengan nilai A. Rangkaian informasi mengenai tanggal ujian, nama para penguji, dan hasil kelulusan tersebut disampaikan sebagai bagian dari kesaksiannya tentang proses akademik di UGM. Uraian itu mencakup tahap akhir setelah skripsi disusun dan direvisi, sekaligus memberi konteks mengenai penilaian yang diterimanya saat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan.
Mengenai bentuk fisik naskah, Jokowi menjelaskan bahwa setelah revisi, skripsinya dicetak di Percetakan Perdana. Menurut keterangannya, percetakan tersebut menangani bagian sampul dan lembar pengesahan, sedangkan halaman-halaman lainnya diketik secara manual. Ia turut menyatakan bahwa skripsi-skripsi lain yang dicetak di tempat yang sama memiliki tampilan serupa. Penjelasan itu disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan mengenai penggunaan Times New Roman, yang dipersoalkan dengan alasan jenis huruf tersebut belum tersedia pada 1985. Dengan demikian, keterangannya membedakan proses pencetakan bagian tertentu dari pengetikan isi naskah, serta merujuk pada bentuk skripsi lain sebagai pembanding. Seluruh rincian tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Jokowi dalam persidangan terkait tudingan ijazah palsu.
Dalam kesaksiannya di persidangan, Jokowi menjelaskan bahwa ia mengikuti wisuda Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bersama lulusan dari fakultas-fakultas lain pada 19 November 1985. Acara tersebut, menurut keterangannya, diselenggarakan di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta. Ia menyebut ada 14 lulusan Fakultas Kehutanan UGM yang mengikuti wisuda pada hari itu, dan dirinya termasuk di mereka. Keterangan mengenai waktu, tempat, serta jumlah lulusan tersebut disampaikan untuk menerangkan rangkaian peristiwa kelulusannya dari perguruan tinggi.
Di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, Jokowi juga meminta izin untuk memperlihatkan ijazah yang ia miliki dari sejumlah jenjang pendidikan. Dokumen yang hendak ditunjukkan mencakup ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ijazah sarjana. Pada mulanya, hakim memintanya agar menunjukkan dokumen tersebut pada kesempatan lain. Jokowi kemudian memohon supaya dapat memperlihatkannya secara langsung di persidangan. Setelah permohonan itu disampaikan, ia menunjukkan dokumen-dokumen pendidikan tersebut kepada pengunjung yang hadir. Momen ini menjadi bagian dari kesaksiannya ketika menjelaskan riwayat pendidikan.
Riwayat pendidikan yang dipaparkan Jokowi dimulai dari SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kota Surakarta, kemudian bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Surakarta. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Kehutanan UGM pada jenjang sarjana (S1). Dengan menyebut urutan sekolah dan menunjukkan ijazah dari setiap jenjang, Jokowi menjelaskan latar pendidikan yang menjadi pokok perhatian dalam persidangan terkait tudingan ijazah palsu. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan penjelasannya mengenai wisuda pada 1985, sebagai tahap akhir pendidikan sarjananya di UGM.
Baca juga: Kasus Kematian Profesor Petrus Pallangan Terungkap, Pekerja Rumah Tangga Jadi Tersangka
680 kunjungan