Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan dalam perkara gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara tersebut tercatat dengan nomor 742 K/TUN/2026, dan putusannya tercatat pada Jumat, 30 Oktober 2026. Dengan dikabulkannya kasasi, MA membatalkan putusan yang menjadi objek permohonan dalam perkara tersebut.
Inti perkara ini berkaitan dengan gugatan Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Gugatan itu dibawa ke tingkat kasasi, yakni tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung setelah proses pada tingkat sebelumnya. Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026, MA menerima permohonan yang diajukan Subhan. Pokok informasi yang dapat dipastikan dari putusan tersebut adalah dikabulkannya kasasi dan dibatalkannya putusan terkait perkara surat keterangan itu.
Catatan putusan pada Jumat, 30 Oktober 2026, menjadi penanda waktu keputusan MA tersebut. Nomor perkara 742 K/TUN/2026 mengidentifikasi perkara kasasi Subhan dalam sengketa tata usaha negara ini. Keputusan tersebut berhubungan secara langsung dengan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, bukan dengan perkara lain. Karena itu, pemberitaan mengenai putusan ini perlu membedakan secara jelas permohonan kasasi yang dikabulkan dan objek perkara yang dipersoalkan, yaitu surat keterangan penyetaraan ijazah.
Informasi yang tersedia tidak memerinci alasan hukum majelis, isi pertimbangan, ataupun tindak lanjut setelah putusan dicatat. Oleh sebab itu, rincian tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari keterangan bahwa kasasi Subhan dikabulkan. Pernyataan yang dapat disampaikan secara terbatas adalah bahwa Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi HM Subhan dalam gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, dengan nomor 742 K/TUN/2026, dan membatalkan putusan yang terkait perkara itu. Dengan demikian, pokok kabar ini terletak pada hasil kasasi di MA serta pencatatan putusan pada 30 Oktober 2026.
Amar putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Subhan memuat tiga pokok keputusan. Pertama, majelis mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon. Kedua, MA membatalkan putusan judex facti, yakni putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya yang menjadi objek pemeriksaan kasasi. Ketiga, setelah pembatalan tersebut, MA mengadili sendiri perkara itu dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa MA tidak hanya membatalkan putusan sebelumnya, tetapi juga memberikan putusan atas pokok perkara melalui kewenangan mengadili sendiri. Dengan demikian, amar yang dibacakan mencakup penerimaan kasasi, pembatalan putusan judex facti, serta pengabulan seluruh tuntutan penggugat. Ketiga unsur itu perlu dibedakan agar isi putusan tidak disederhanakan hanya sebagai pembatalan keputusan pengadilan terdahulu.
Perkara yang dimaksud berkaitan dengan gugatan mengenai permohonan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Pokok ini menjadi konteks gugatan yang diperiksa dalam proses peradilan hingga tingkat kasasi. Penyebutan perkara tersebut menerangkan objek yang dipersoalkan, tanpa mengubah uraian amar yang tercantum dalam putusan.
Dalam membaca hasilnya, batas informasi yang dapat dinyatakan berdasarkan amar adalah bahwa gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya setelah MA membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri. Amar itu tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menambahkan kesimpulan mengenai akibat hukum lain yang tidak disebutkan dalam rumusan putusan. Karena itu, uraian tentang dampak pada putusan sebelumnya sebaiknya tetap berfokus pada pembatalan putusan tingkat sebelumnya dan penggantian penilaiannya melalui putusan MA atas gugatan.
Pembedaan amar dan penafsiran juga penting dalam pemberitaan perkara. Amar menyampaikan keputusan formal majelis, sedangkan penjelasan mengenai pelaksanaan atau konsekuensi lebih lanjut memerlukan dasar informasi tersendiri. Dalam konteks ini, yang dapat ditegaskan ialah pengabulan kasasi Subhan, pembatalan putusan judex facti, dan pengabulan seluruh gugatan oleh MA setelah mengadili sendiri perkara tentang permohonan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam perkara kasasi yang berkaitan dengan putusan mengenai surat keterangan pengganti ijazah Gibran, susunan majelis hakim yang menangani permohonan tersebut terdiri atas tiga orang. Yulius bertindak sebagai ketua majelis, sedangkan Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto menjadi anggota majelis. Komposisi tersebut merupakan bagian dari keterangan mengenai penanganan perkara di tingkat kasasi.
Penyebutan susunan majelis membantu pembaca mengenali siapa saja hakim yang tercantum dalam informasi putusan. Yulius disebut dalam kapasitasnya sebagai ketua majelis. Dua nama lainnya, Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto, disebut sebagai anggota. Keterangan ini menyampaikan peran mereka sebatas posisi dalam susunan majelis, tanpa menambahkan jabatan lain maupun uraian mengenai latar belakang masing-masing hakim.
Dalam proses pemberitaan putusan, informasi tentang komposisi majelis dapat disampaikan berdampingan dengan pokok perkara dan hasil pemeriksaan kasasi. Namun, rincian yang tersedia pada bagian ini hanya memuat nama serta pembagian peran dalam majelis. Karena itu, tidak ada dasar untuk menarik keterangan tambahan tentang pertimbangan pribadi para hakim, pembagian tugas di anggota, atau proses musyawarah yang berlangsung. Hal-hal tersebut tidak tercakup dalam informasi susunan yang disebutkan.
Dengan demikian, majelis kasasi dalam perkara ini dipimpin oleh Yulius, dengan Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota. Penyebutan secara lengkap menjaga agar keterangan mengenai pihak yang menangani permohonan tidak hanya memuat nama ketua, tetapi juga seluruh anggota majelis yang disebut. Informasi ini menjelaskan komposisi majelis, bukan uraian mengenai profil atau kedudukan lain para hakim.
Susunan tersebut dapat dicatat sebagai konteks kelembagaan ketika putusan kasasi dibahas. Nama Yulius ditempatkan sebagai ketua majelis, sementara nama Mahfuh Effendi dan Hari Sugiharto mengikuti sebagai anggota. Penyampaian yang terbatas pada keterangan itu menjaga akurasi informasi dan menghindari penambahan rincian yang tidak disebutkan. Pembaca pun dapat membedakan data mengenai susunan majelis dari informasi lain mengenai perkara, termasuk hasil putusan. Tidak ada keterangan tambahan dalam susunan ini tentang tugas, pandangan, atau latar belakang para hakim.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengunggah tangkapan layar yang disebut menampilkan putusan kasasi melalui akun Instagram @dennyindrayana99. Unggahan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan (suket) yang berhubungan dengan Gibran. Dalam keterangannya, Denny menyampaikan bahwa kasasi Pak Subhan dikabulkan. Informasi yang dibagikan itu merujuk pada isi keterangan unggahan, bukan pernyataan bahwa akun Instagram tersebut merupakan saluran resmi untuk mengumumkan atau menerbitkan putusan Mahkamah Agung.
Pokok perkara yang dirangkum dalam unggahan berkaitan dengan gugatan Pak Subhan mengenai pembatalan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Denny menerangkan bahwa gugatan tersebut diputuskan kabul pada tahap kasasi. Dengan demikian, unggahan itu menyampaikan perkembangan hasil upaya hukum yang diajukan dalam perkara tersebut, khususnya mengenai permintaan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Penyebutan bahwa gugatan dikabulkan perlu dipahami sesuai batas keterangan yang dibagikan, tanpa menambahkan rincian amar, pertimbangan hakim, atau konsekuensi hukum yang tidak disebutkan dalam unggahan.
Tangkapan layar yang dibagikan Denny memberi gambaran tentang informasi putusan yang ia sampaikan kepada pengikutnya di media sosial. Namun, unggahan itu sendiri tidak sebaiknya diperlakukan sebagai pengganti dokumen resmi atau sebagai satu-satunya rujukan untuk menilai isi putusan secara lengkap. Untuk mengetahui detail perkara, termasuk susunan amar dan alasan hukum majelis, pembaca perlu merujuk pada salinan putusan atau informasi resmi dari lembaga yang berwenang apabila tersedia. Sementara itu, pokok keterangan Denny dalam unggahan tersebut adalah bahwa kasasi Pak Subhan dikabulkan atas gugatan terkait pembatalan suket penyetaraan pendidikan Gibran.
