Palembang | Masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita penyakit pernapasan. Di tengah upaya pemadaman dan penanganan di berbagai daerah, kemunculan titik panas belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Persebarannya bahkan semakin meluas, sementara kualitas udara di sejumlah wilayah dilaporkan memburuk.
Data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan memperlihatkan peningkatan tajam aktivitas titik panas sejak Agustus 2026. Berdasarkan pemantauan satelit Terra/Aqua dengan tingkat kepercayaan tinggi, sekitar 16.000 titik panas terdeteksi sepanjang Agustus hingga September 2026. Angka ini menggambarkan intensitas ancaman kebakaran yang meningkat pada periode ketika kondisi kering dan perubahan cuaca dapat mempercepat penyebaran api di kawasan hutan, lahan gambut, perkebunan, maupun area terbuka.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa ancaman tersebut belum berakhir. Sipongi mencatat 12.183 deteksi titik panas berkepercayaan tinggi yang tersebar di 33 provinsi pada 1-12 Oktober 2026. Sebaran lintas wilayah itu menandakan bahwa indikasi kebakaran hutan dan lahan masih muncul di berbagai bagian Indonesia ketika tahun 2026 mendekati penghujungnya. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu tetap meningkatkan kewaspadaan, termasuk memantau kualitas udara, membatasi aktivitas yang berpotensi memicu api, serta memperkuat pelaporan dan penanganan dini di daerah rawan. Tingginya jumlah deteksi juga menjadi pengingat bahwa pengendalian karhutla memerlukan koordinasi berkelanjutan, bukan hanya respons ketika asap sudah menyelimuti permukiman.
Pulau Kalimantan menjadi salah satu kawasan dengan konsentrasi titik panas yang menonjol pada periode 1–12 Oktober 2026. Dari pencatatan di berbagai wilayah Indonesia, Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi dengan 3.268 titik panas. Angka tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini menyumbang bagian terbesar dari deteksi di Pulau Kalimantan selama periode pengamatan.
Provinsi lain di Kalimantan juga mencatat jumlah deteksi yang cukup besar. Kalimantan Barat memiliki 719 titik panas, sedangkan Kalimantan Selatan mencatat 368 titik. Di Kalimantan Timur, terdeteksi 312 titik panas. Rangkaian angka tersebut memperlihatkan bahwa konsentrasi deteksi tidak hanya berada di satu provinsi, tetapi tersebar di sejumlah wilayah utama di pulau tersebut.
Jika data Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur digabungkan dengan deteksi di Kalimantan Utara, jumlah titik panas di lima provinsi Kalimantan mencapai 4.674 titik. Total itu setara dengan sekitar 38 persen dari seluruh deteksi nasional pada 1–12 Oktober 2026. Dengan demikian, perkembangan titik panas di Kalimantan menjadi bagian penting dalam melihat gambaran sebaran deteksi secara nasional.
Tingginya jumlah deteksi di kawasan ini juga perlu diikuti dengan pencermatan terhadap kondisi kualitas udara di wilayah yang terdampak. Pemantauan kualitas udara menjadi relevan seiring besarnya konsentrasi titik panas yang tercatat, terutama di provinsi dengan jumlah deteksi tertinggi. Data tersebut memberikan dasar untuk memperhatikan perubahan kondisi udara secara berkala di berbagai kawasan Kalimantan selama periode pengamatan.
Secara keseluruhan, Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang paling dominan dalam catatan titik panas, sementara provinsi lain turut membentuk konsentrasi yang signifikan. Proporsi sekitar 38 persen dari total nasional menegaskan pentingnya mencermati perkembangan deteksi dan kondisi kualitas udara di lima provinsi Kalimantan, khususnya sepanjang periode 1–12 Oktober 2026.
Persebaran titik panas pada awal Oktober 2026 menunjukkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya terkonsentrasi di Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 1–12 Oktober 2026, Papua Selatan mencatat 2.921 deteksi titik panas, sementara Sumatera Selatan mencapai 2.376 titik. Jumlah tersebut menempatkan kedua provinsi dalam tiga wilayah dengan deteksi tertinggi secara nasional pada periode yang sama.
Data itu memperlihatkan bahwa karhutla perlu dipandang sebagai persoalan lintas wilayah. Papua Selatan memiliki bentang alam yang luas dan sebagian kawasan rentan mengalami kebakaran ketika kondisi kering berlangsung. Di Sumatera Selatan, risiko serupa juga mendapat perhatian karena wilayah tersebut memiliki area gambut, lahan terbuka, serta aktivitas pemanfaatan lahan yang dapat memperbesar potensi kebakaran apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Kondisi di Sumatera Selatan semakin mengkhawatirkan setelah hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 12 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi PM2.5 di sejumlah titik di Palembang berada dalam kategori berbahaya. Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Paparan dalam konsentrasi tinggi berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Temuan mengenai kualitas udara tersebut menjadi indikator penting bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada lokasi munculnya api. Asap dapat terbawa angin dan menurunkan kualitas udara di kawasan permukiman maupun pusat aktivitas warga. Karena itu, pemantauan titik panas perlu berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas udara, penanganan sumber api, dan penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat.
Perbandingan data dari Papua Selatan dan Sumatera Selatan menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap karhutla harus diperluas. Kalimantan tetap perlu mendapat perhatian, tetapi wilayah lain juga menghadapi ancaman nyata yang dapat memengaruhi lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.
Hasil pemantauan IQAir pada 12 Oktober 2026 menunjukkan kualitas udara di sejumlah kota Kalimantan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat indeks kualitas udara sebesar 180, yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi tersebut berarti paparan udara di wilayah itu berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan. Data yang sama mencatat indeks kualitas udara di Pangkalan Bun, Pontianak, dan Banjarmasin juga berada di atas angka 170. Ketiga kota tersebut berada dalam kategori tidak sehat, sejalan dengan memburuknya kondisi udara di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan.
Besarnya dampak karhutla juga terlihat dari luas lahan yang terbakar. Data Sistem Monitoring Karhutla dan Informasi Geospasial (Sipongi) mencatat sebanyak 202.004,30 hektare lahan terbakar di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026. Luas tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Angka ini menunjukkan bahwa kebakaran telah mencakup area yang sangat luas hanya dalam tujuh bulan pertama tahun berjalan, dengan dampak yang berpotensi meluas terhadap kualitas udara, kesehatan, aktivitas masyarakat, dan lingkungan.
Namun, catatan Sipongi tersebut baru mencakup periode Januari-Juli 2026. Data itu belum memasukkan luas lahan yang terbakar pada Agustus, September, dan Oktober 2026, ketika jumlah titik panas justru melonjak di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, angka 202.004,30 hektare belum menggambarkan keseluruhan luas lahan yang terbakar sepanjang 2026. Luas kebakaran untuk tiga bulan berikutnya masih menjadi bagian yang belum tercakup dalam pencatatan periode tersebut.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Kerahkan Personel dan Heli Caracal Perkuat Penanganan Karhutla di Wilayah IKN
