JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan langkah cepat untuk meredakan beban biaya pakan yang dikeluhkan peternak ayam. Dalam jangka pendek, pemerintah meminta Perum Bulog menyalurkan jagung pakan bersubsidi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah daerah. Jagung tersebut akan dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, sehingga peternak ayam diharapkan dapat memperoleh bahan baku pakan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Amran meminta Bulog menyiapkan 5.000 ton jagung SPHP bagi peternak di setiap provinsi. Penyediaan stok itu dinilai penting untuk memperluas akses peternak terhadap jagung pakan, terutama di wilayah yang mengalami tekanan harga dan keterbatasan pasokan. Penyaluran melalui Bulog juga diharapkan membuat distribusi lebih terarah serta membantu menjaga ketersediaan pakan pada tingkat peternak.
Kebijakan ini menjadi solusi awal setelah sejumlah asosiasi peternak ayam petelur menyampaikan keluhan kepada pihak terkait mengenai tingginya harga pakan. Kenaikan biaya pakan selama ini berpengaruh langsung terhadap ongkos produksi dan margin usaha peternak. Dengan penyaluran jagung bersubsidi, pemerintah berupaya mengurangi tekanan tersebut sekaligus menjaga keberlangsungan produksi telur dan pasokan pangan asal unggas bagi masyarakat.
Harga jagung pakan yang tinggi menjadi salah satu persoalan utama bagi peternak ayam. Berdasarkan keterangan asosiasi peternak ayam, harga jagung di pasaran berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp8.400 per kilogram. Tingkat harga tersebut dinilai masih jauh dari harga wajar yang diharapkan peternak, yakni sekitar Rp6.000 per kilogram. Selisihnya mencapai sekitar Rp2.000 hingga Rp2.400 per kilogram, sehingga langsung menambah pengeluaran dalam kegiatan pemeliharaan ayam.
Bagi peternak, jagung merupakan komponen penting dalam pakan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi ayam. Ketika harganya meningkat, biaya pakan ikut terdorong naik. Tekanan tersebut tidak berdiri sendiri, sebab biaya produksi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pakan lain, termasuk bungkil kedelai. Kombinasi kenaikan jagung, bungkil kedelai, dan pakan secara umum membuat ruang usaha peternak semakin terbatas, terutama ketika harga jual hasil ternak belum mampu mengimbangi pertambahan biaya.
Dalam kondisi itu, jagung SPHP disiapkan sebagai upaya untuk meringankan beban peternak skala mikro. Komoditas tersebut dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, sehingga lebih rendah dibandingkan harga jagung pakan yang saat ini berada di kisaran Rp8.000 sampai Rp8.400 per kilogram. Perbedaan harga ini diharapkan dapat membantu menekan biaya bahan baku pakan yang harus ditanggung peternak. Dengan beban pengeluaran yang lebih ringan, peternak memiliki peluang untuk menjaga keberlangsungan produksi di tengah tekanan harga berbagai komponen pakan. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa stabilisasi harga jagung menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan biaya produksi ayam, khususnya bagi pelaku usaha berskala mikro yang lebih rentan terhadap perubahan harga bahan baku.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa pengiriman jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak ayam mulai dilakukan dari sejumlah daerah sentra produksi. Wilayah yang menjadi sumber pasokan tersebut meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Pengiriman ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan baku pakan, sekaligus membantu mengurangi tekanan biaya yang dihadapi peternak ayam.
Menurut Ahmad Rizal, sekitar 15.000 ton jagung sedang menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah proses tersebut selesai, stok direncanakan didistribusikan ke berbagai wilayah di Jawa. Penyaluran akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah agar pasokan dapat diterima oleh peternak secara lebih merata dan tepat sasaran. Proses distribusi tersebut ditargetkan berjalan untuk minggu ini.
Dalam pelaksanaannya, Bulog menyiapkan skema pembagian stok berdasarkan kebutuhan peternak di setiap provinsi. Sebanyak 5.000 ton jagung dialokasikan untuk setiap provinsi sebagai acuan awal, kemudian penyalurannya dilakukan secara proporsional. Penyesuaian tersebut diperlukan karena tingkat kebutuhan pakan, jumlah populasi ayam, serta kondisi pasokan dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya.
Ahmad Rizal juga menerangkan bahwa jagung untuk Lampung tidak perlu dipindahkan ke Jawa. Alasannya, wilayah tersebut telah memiliki stok lebih dari 5.000 ton, sehingga kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari persediaan yang tersedia. Kebijakan ini memungkinkan distribusi diarahkan terutama ke daerah yang memerlukan tambahan pasokan, sekaligus menghindari pengiriman yang tidak efisien. Dengan pengaturan tersebut, stok dari sentra produksi diharapkan segera memperkuat ketersediaan jagung untuk pakan dan membantu menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam.
Persoalan harga jagung dan biaya pakan menjadi bagian dari aspirasi peternak ayam petelur rakyat yang sebelumnya disampaikan di depan Gedung DPR RI pada Rabu (7/10/2026). Mereka datang menyuarakan tekanan yang dihadapi di tingkat usaha, terutama ketika harga telur melemah sementara biaya produksi tetap tinggi. Kondisi tersebut disebut menimbulkan kerugian sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram bagi peternak. Jika berlangsung terus-menerus, tekanan ini dapat mengganggu keberlanjutan usaha peternakan rakyat dan mengurangi kemampuan peternak untuk mempertahankan populasi ayam produktif.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menemui massa dan menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Direktur Utama Bulog. Koordinasi itu diperlukan untuk membahas ketersediaan stok jagung sekaligus menjaga agar harganya tidak semakin membebani peternak. Pengelolaan pasokan perlu dilakukan secara terukur, termasuk melalui data kebutuhan pakan dan perkembangan produksi, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat sementara ketika harga mulai bergejolak.
Selain menyoroti jagung sebagai bahan baku pakan, Komisi IV menilai pemerintah perlu menyerap telur ketika produksi melimpah dan harga di tingkat peternak turun. Penyerapan dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang membutuhkan komoditas pangan, selama mekanisme pembelian, standar mutu, dan penyalurannya disiapkan secara jelas. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga pendapatan peternak sekaligus mencegah kelebihan pasokan menekan harga terlalu dalam. Komisi IV menegaskan bahwa persoalan perunggasan harus ditangani secara menyeluruh, meliputi ketersediaan dan harga jagung, biaya pakan, harga telur, serta penyerapan hasil produksi. Pendekatan terpadu diperlukan agar bantuan tidak berhenti pada pengendalian satu komponen, melainkan mampu memperkuat keseimbangan dari hulu hingga hilir.
