Kabupaten Ogan Komering Ulu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 pada 3 November 2026. Dengan terbitnya keputusan itu, bank tersebut tidak lagi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat.
PT BPR Agritrans Batumarta beralamat di Jalan A. Yani No. 101A Air Karang, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Informasi mengenai lokasi ini penting bagi nasabah dan masyarakat yang ingin memastikan identitas lembaga yang izinnya dicabut. Nama badan usaha, nomor keputusan, serta tanggal penetapan menjadi rujukan utama dalam memahami tindakan regulator tersebut.
Pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK terhadap lembaga jasa keuangan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas industri perbankan serta melindungi kepentingan nasabah. Dalam menjalankan fungsi itu, OJK dapat mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku ketika suatu bank tidak lagi dapat melanjutkan kegiatan usaha dengan izin yang dimilikinya. Keputusan pencabutan izin menjadi penanda bahwa operasional perbankan lembaga tersebut memasuki tahapan penanganan berikutnya.
Bagi nasabah, pengumuman resmi mengenai pencabutan izin dapat menjadi dasar untuk mencari informasi lanjutan melalui saluran yang berwenang. Nasabah sebaiknya merujuk pada keterangan OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bukan hanya pada kabar yang beredar, agar memahami proses penanganan serta langkah yang perlu dilakukan. Pencabutan izin tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh rincian proses bagi setiap nasabah, sehingga informasi mengenai tindak lanjut perlu mengikuti pengumuman resmi. Penanganan setelah keputusan tersebut berada dalam kerangka ketentuan yang mengatur penyelesaian bank, dengan perhatian pada kepentingan nasabah dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. OJK menyatakan langkah pengawasan ini dalam konteks menjaga industri perbankan tetap stabil dan melindungi nasabah, sementara proses selanjutnya ditangani sesuai kewenangan lembaga terkait.
Pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta dilakukan setelah upaya penyehatan yang diberikan kepada bank tersebut tidak berhasil memulihkan kondisi permodalannya. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menyampaikan bahwa bank tidak mampu mengatasi persoalan modal meskipun telah memperoleh kesempatan untuk melakukan perbaikan. Dengan demikian, keputusan pencabutan izin tidak diambil tanpa proses, melainkan setelah langkah penyehatan yang tersedia dinilai belum mampu menghasilkan perubahan memadai.
Dalam tahapan pengawasan, pada 28 November 2025 OJK menetapkan BPR Agritrans Batumarta dalam status Bank Perekonomian Rakyat dalam Penyehatan (BDP). Penetapan tersebut menyusul kondisi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank yang berada di bawah ambang 12 persen. KPMM merupakan ukuran kecukupan modal untuk menopang aset dan risiko yang dihadapi bank. Ketika rasio tersebut berada di bawah ketentuan, bank perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki posisi modal dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Setelah berstatus BDP, pengurus bank menyusun rencana tindak penyehatan. Rencana itu dimaksudkan sebagai langkah untuk menangani persoalan permodalan dan memperbaiki kondisi bank. Kesempatan tersebut memberi ruang bagi pengurus untuk menjalankan upaya pemulihan, sesuai langkah yang telah disusun. Namun, pelaksanaan rencana tidak sepenuhnya terlaksana. Selain itu, upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil signifikan terhadap kondisi modal, sehingga persoalan utama yang menjadi dasar penetapan status penyehatan tetap belum teratasi.
Menurut keterangan OJK, ketidakmampuan menyelesaikan masalah permodalan meskipun kesempatan penyehatan telah diberikan menjadi alasan penting dalam proses pencabutan izin. Kegagalan mencapai perbaikan yang dibutuhkan menunjukkan bahwa rencana yang disusun belum cukup untuk memulihkan kesehatan bank. Dalam situasi tersebut, pengawasan dan penanganan berlanjut melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan mengenai proses ini juga memperlihatkan bahwa status BDP merupakan bagian dari upaya memberi kesempatan perbaikan sebelum keputusan lebih lanjut diambil terhadap kegiatan usaha BPR Agritrans Batumarta.
Pada 16 Oktober 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan status pengawasan BPR Agritrans Batumarta menjadi Bank dalam Resolusi (BDR). Perubahan status ini menandai tahapan berikutnya dalam penanganan bank setelah upaya penyehatan tidak dapat dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggal tersebut menjadi titik penting dalam urutan penanganan BPR Agritrans Batumarta, karena sejak itu status pengawasannya tidak lagi seperti sebelumnya. Keputusan OJK didasarkan pada ketidakmampuan pengurus dan pemegang saham untuk melakukan penyehatan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023. Informasi yang tersedia mengenai perubahan status ini berfokus pada keputusan tersebut dan alasan yang dinyatakan OJK.
Dengan penetapan sebagai BDR, proses penanganan BPR Agritrans Batumarta berlanjut ke tahap resolusi. Dalam rangkaian peristiwa ini, perubahan status oleh OJK mendahului langkah penanganan berikutnya yang berkaitan dengan penyelesaian bank. Keputusan tersebut bukan keterangan mengenai penyebab lain, melainkan didasarkan pada penilaian bahwa pengurus serta pemegang saham tidak mampu melakukan penyehatan sesuai ketentuan POJK Nomor 28 Tahun 2023. Karena itu, kronologi pada 16 Oktober 2026 perlu dipahami secara spesifik: OJK menetapkan status BDR, setelah upaya penyehatan oleh pihak-pihak tersebut dinilai tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan. Penetapan ini menjadi dasar bagi kelanjutan penanganan oleh pihak yang berwenang pada tahap selanjutnya.
Status BDR juga menjelaskan posisi BPR Agritrans Batumarta dalam urutan penanganan sebelum langkah lanjutan diumumkan. Pembaca perlu membedakan keputusan perubahan status pengawasan dari keputusan atau tindakan lain yang mungkin terjadi setelahnya. Pada tahap yang disebutkan, fakta utamanya adalah tanggal penetapan, pihak yang menetapkan, status baru bank, dan alasan yang disampaikan. OJK menetapkan BPR Agritrans Batumarta sebagai Bank dalam Resolusi pada 16 Oktober 2026 karena pengurus dan pemegang saham tidak mampu melakukan penyehatan sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023. Dengan demikian, peristiwa tersebut menjadi penghubung kronologis menuju penanganan berikutnya, tanpa perlu menyimpulkan alasan tambahan ataupun merinci isi peraturan yang tidak disebutkan dalam keterangan ini.
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 145/ADK3/2026 tanggal 23 Oktober 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penanganan BPR Agritrans Batumarta melalui likuidasi. Sejalan dengan keputusan tersebut, LPS meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan terhadap bank yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya, sekaligus memastikan proses berikutnya berjalan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencabutan izin usaha menandai berakhirnya kegiatan operasional bank, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk menangani hak dan kewajiban yang masih ada, termasuk penyelesaian simpanan nasabah.
Setelah izin usaha dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan sekaligus melaksanakan proses likuidasi BPR Agritrans Batumarta sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai penjamin simpanan, LPS melakukan penanganan atas simpanan nasabah berdasarkan persyaratan dan prosedur penjaminan. Sementara itu, likuidasi merupakan proses penyelesaian aset dan kewajiban bank oleh tim yang menjalankan tugas tersebut berdasarkan peraturan. Kedua fungsi ini memiliki tahapan dan ketentuan masing-masing. Karena itu, nasabah sebaiknya memperhatikan informasi resmi mengenai tata cara pengajuan klaim, dokumen yang diperlukan, serta perkembangan proses yang disampaikan oleh LPS.
OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Nasabah dapat mengikuti pengumuman dari OJK dan LPS melalui saluran resmi untuk memperoleh keterangan mengenai status simpanan maupun tahapan likuidasi. Simpanan pada bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan penjaminan yang berlaku.
Baca juga: LIRA Kepri Tuntut Kepastian Hukum, Wasidik Diminta Supervisi dan Propam Periksa Penanganan Kasus | Kejari Kraksaan Ditantang Buka Administrasi Penanganan Berkas Suarni Sapikerep | 18 Bulan Berproses, Penanganan Kasus Suarni Kini Disorot Propam dan Wassidik Polda Jatim
45 kunjungan