Jakarta | Perkara terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengalami perkembangan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Ketika persidangan masih berlangsung, pihak penggugat mengajukan pencabutan gugatan. Permohonan tersebut disampaikan saat agenda sidang semula dijadwalkan untuk membahas penyampaian jawaban dari tergugat II. Dengan demikian, pencabutan menjadi perkembangan utama dalam proses persidangan pada hari itu, sebelum agenda yang telah direncanakan dibahas sebagaimana semula.
Denny Indrayana, kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana selaku penggugat, mengajukan pencabutan gugatan di hadapan persidangan. Setelah menyampaikan permohonan tersebut, ia meninggalkan ruang sidang sebelum persidangan selesai. Keterangan mengenai langkah itu merujuk pada kejadian di ruang sidang dan urutan peristiwa yang berlangsung pada Kamis tersebut. Tidak terdapat keterangan dalam bahan yang tersedia mengenai alasan yang mendorong penggugat mengambil langkah pencabutan, sehingga alasan tersebut tidak dapat dipastikan atau disimpulkan.
Pencabutan diajukan ketika proses perkara masih berjalan, bukan setelah seluruh agenda persidangan yang dijadwalkan pada hari itu selesai. Agenda awal sidang adalah pembahasan penyampaian jawaban tergugat II, sementara pengajuan pencabutan berlangsung di tengah persidangan. Perkembangan ini menempatkan permohonan pencabutan sebagai hal yang perlu dicatat dalam perjalanan perkara di PTUN Jakarta. Informasi yang dapat disampaikan berdasarkan perkembangan tersebut terbatas pada waktu pengajuan, pihak yang mengajukan melalui kuasa hukumnya, agenda sidang semula, serta tindakan meninggalkan ruang sidang sebelum sidang berakhir. Selanjutnya, perkara berada dalam proses penanganan pengadilan sesuai kewenangan hakim. Tanpa keterangan lebih lanjut, tidak ada dasar untuk mengaitkan pencabutan itu dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati keputusan pihak penggugat yang mencabut gugatan terkait ijazah. Pernyataan itu disampaikan saat ia menjawab pertanyaan awak media setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026. Gibran tidak menyampaikan keberatan atas langkah penggugat tersebut dan menegaskan bahwa tahapan selanjutnya merupakan kewenangan majelis hakim.
Sikap itu mencerminkan penyerahan proses hukum kepada lembaga peradilan, alih-alih mendorong penyelesaian di luar mekanisme yang berlaku. Menurut Gibran, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, perkara yang telah dibawa ke pengadilan perlu diproses melalui aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Ia menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan langkah berikutnya.
Dalam pandangannya, pengadilan merupakan lembaga terhormat yang memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran. Pernyataan tersebut menekankan bahwa penilaian atas perkara sebaiknya diserahkan kepada proses peradilan, bukan ditentukan melalui spekulasi atau tekanan dari pihak luar. Dengan demikian, majelis hakim dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan proses yang tersedia dan pertimbangan hukum.
Gibran juga menyampaikan prinsip bahwa setiap penduduk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat, tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang. Kesetaraan tersebut menjadi bagian penting dari sistem hukum, sekaligus menjadi dasar agar setiap orang memperoleh perlakuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Respons Gibran pada kesempatan itu disampaikan secara singkat dan berfokus pada penghormatan terhadap pilihan penggugat serta kewenangan pengadilan. Ia tidak menguraikan penilaian lebih jauh mengenai pokok perkara. Dengan menyerahkan proses kepada majelis hakim, ia menempatkan pengadilan sebagai pihak yang berwenang menangani perkara dan mengungkap kebenaran melalui jalur hukum. Pernyataan itu sekaligus menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan terhadap lembaga peradilan serta memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan tanpa mendahului putusan hakim.
Gibran menyatakan pihaknya telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi tahapan sidang pembuktian dalam perkara gugatan terkait ijazah. Keterangan itu disampaikannya ketika menanggapi keputusan penggugat yang memilih mundur dari perkara tersebut. Ia juga menyebut pihaknya siap membuka dokumen yang telah dipersiapkan apabila diperlukan. Pernyataan itu menjelaskan kesiapan yang sebelumnya telah disusun, bukan memastikan bahwa pemeriksaan bukti akan berlangsung setelah gugatan ditarik. Dengan demikian, dokumen tersebut disebut sebagai bahan yang disiapkan untuk menghadapi tahapan persidangan, tanpa keterangan bahwa dokumen itu telah diserahkan, diperiksa, atau dinilai oleh hakim.
Respons Gibran disampaikan dalam konteks perubahan langkah dari pihak penggugat. Ia menghormati pencabutan gugatan dan menyerahkan penanganan proses selanjutnya kepada hakim. Sementara itu, soal dokumen, ia menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkannya untuk menghadapi proses pembuktian dan menyatakan kesediaan untuk membukanya. Kesiapan tersebut tidak mengubah fakta bahwa penggugat justru mundur, dan tidak dapat dipahami sebagai tanda bahwa tahapan pembuktian tetap berjalan. Informasi yang disampaikan terbatas pada persiapan dokumen dan kesediaan untuk membukanya; tidak ada keterangan bahwa isi dokumen telah diperiksa dalam sidang atau bahwa hakim telah membuat penilaian atas materi tersebut.
Setelah memberikan keterangan kepada wartawan, Gibran mengakhiri sesi tanya jawab. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan kembali menjalankan aktivitas pekerjaan. Pernyataan singkat tersebut menutup kesempatan bagi wartawan untuk meminta penjelasan lebih lanjut pada saat itu. Dalam keterangannya, ia tidak memaparkan rincian isi dokumen ataupun menjelaskan prosedur berikutnya secara terperinci. Karena itu, informasi yang dapat dicatat adalah bahwa dokumen telah disiapkan untuk menghadapi tahapan pembuktian, pihaknya siap membukanya, dan penggugat memilih mundur. Tidak ada dasar dari keterangan tersebut untuk menyatakan bahwa dokumen sudah diperiksa atau proses pembuktian masih berlangsung. Gibran kemudian melanjutkan aktivitasnya, sementara perkembangan perkara selanjutnya berada dalam kewenangan hakim.Perkara mengenai keputusan penyetaraan pendidikan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta didaftarkan oleh PT Mercy Toga Kirana pada 15 Juli 2026. Perusahaan tersebut tercatat sebagai pihak penggugat dalam perkara yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pokok perkara berkaitan dengan keputusan penyetaraan pendidikan Gibran, sehingga objek yang dipersoalkan berada dalam ranah keputusan administrasi pemerintahan.
Pendaftaran gugatan itu menempatkan keputusan penyetaraan tersebut sebagai inti sengketa di PTUN Jakarta. Dalam perkara tata usaha negara, pengadilan memeriksa sengketa pihak penggugat dan badan atau pejabat pemerintahan terkait tindakan maupun keputusan administrasi yang menjadi objek gugatan. Namun, informasi yang tersedia dalam bahan ini tidak menjelaskan secara terperinci alasan hukum yang diajukan perusahaan, uraian tuntutan, ataupun dokumen yang menjadi dasar gugatan. Karena itu, pokok perkara dapat dijelaskan sebatas kaitannya dengan keputusan penyetaraan pendidikan Gibran dan instansi yang dituju, tanpa menyimpulkan substansi tuntutan di luar keterangan tersebut.
PT Mercy Toga Kirana sebelumnya juga disebut sebagai salah satu pihak yang menggugat ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan perusahaan dalam perkara tersebut menjadi konteks mengenai rekam jejaknya dalam mengajukan gugatan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan hubungan hukum atau hasil perkara yang kini berlangsung di PTUN Jakarta. Kedua proses itu berada di forum pengadilan yang berbeda dan menyangkut pokok persoalan yang berbeda pula. Informasi mengenai perkara di Mahkamah Konstitusi di sini hanya terbatas pada keterangan bahwa perusahaan pernah menjadi salah satu pihak penggugat atas ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak tersedia keterangan lebih lanjut mengenai putusan atau perkembangan perkara tersebut, sehingga hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan hasil tertentu dalam sengketa penyetaraan pendidikan Gibran. Fokus perkara PTUN tetap pada keputusan yang digugat dan proses pemeriksaan oleh pengadilan.
