Jakarta | Dalam ketentuan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, batas umum penghasilan pekerja atau buruh yang dapat memenuhi syarat ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Angka ini menjadi patokan utama ketika menilai kelayakan berdasarkan upah atau gaji bulanan. Karena itu, pekerja dengan penghasilan di atas batas umum tidak otomatis memenuhi kriteria, kecuali berlaku ketentuan khusus untuk wilayah tempat mereka bekerja. Pengecualian tersebut memperhitungkan variasi upah minimum antarwilayah di Indonesia.
Bagi pekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota atau upah minimum provinsi yang lebih tinggi daripada batas umum, ambang penghasilan mengikuti nilai upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan demikian, batas penerima tidak selalu sama di seluruh Indonesia. Penyesuaian ini ditujukan agar ketentuan penghasilan mempertimbangkan tingkat upah setempat, bukan hanya menggunakan angka nasional Rp3,5 juta. Pekerja tetap perlu melihat aturan yang berlaku serta wilayah kerja yang menjadi dasar penetapan batas.
Untuk DKI Jakarta, batas penghasilan BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp5,8 juta per bulan. Penetapan ini mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Nilai UMP tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh, sehingga menghasilkan ambang Rp5,8 juta. Artinya, pekerja di Jakarta dengan gaji Rp5,7 juta berada di bawah batas penghasilan khusus wilayah itu, meskipun jumlah tersebut melampaui batas umum Rp3,5 juta.
Ketentuan mengenai batas penghasilan dan pengecualian wilayah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Karena itu, angka Rp5,8 juta dapat digunakan untuk memahami ambang penghasilan di Jakarta, bukan sebagai jaminan bahwa setiap pekerja dengan gaji di bawahnya akan menerima bantuan. Kelayakan tetap mengikuti persyaratan BSU lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Gaji Rp5,7 juta per bulan berada Rp100 ribu di bawah batas penghasilan Rp5,8 juta yang menjadi acuan dalam kriteria calon penerima BSU 2026. Karena itu, pekerja di Jakarta dengan penghasilan sebesar tersebut masih dapat memenuhi persyaratan penghasilan, sepanjang nominal yang dihitung sesuai dengan ketentuan program. Batas ini berfungsi sebagai penyaring awal untuk menilai apakah upah pekerja berada dalam rentang yang ditetapkan, bukan sebagai jaminan bahwa bantuan akan diberikan. Perbedaan gaji Rp5,7 juta dan ambang batas memang relatif kecil, tetapi secara nominal penghasilan tersebut masih di bawah Rp5,8 juta.
Meski demikian, penghasilan bukan satu-satunya faktor penentu. Calon penerima tetap perlu memenuhi persyaratan lain yang berlaku, seperti status sebagai pekerja atau buruh, kepesertaan dan data pada BPJS Ketenagakerjaan, serta ketentuan administratif yang ditetapkan pemerintah untuk periode penyaluran terkait. Data upah yang tercatat juga dapat menjadi pertimbangan, sehingga angka gaji yang diterima sehari-hari belum tentu sama dengan nilai penghasilan yang digunakan dalam pemeriksaan. Selain itu, proses verifikasi dapat mencakup kesesuaian identitas dan kelayakan berdasarkan aturan program.
Dengan demikian, pekerja bergaji Rp5,7 juta di Jakarta dapat dipandang memenuhi kriteria batas penghasilan, tetapi statusnya tetap sebatas calon penerima sampai seluruh persyaratan diperiksa. Tidak semua pekerja dengan nominal gaji yang sama otomatis memperoleh BSU. Mereka sebaiknya memastikan data kepesertaan dan identitas tercatat benar, lalu memeriksa informasi resmi mengenai syarat, jadwal, serta mekanisme penetapan penerima. Ketentuan dapat berubah atau diperinci melalui pengumuman pemerintah, sehingga informasi terbaru perlu dijadikan rujukan. Memahami perbedaan lolos batas upah dan ditetapkan sebagai penerima membantu pekerja menilai peluang secara realistis tanpa menganggap bantuan sudah pasti diterima.
Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah persyaratan dasar bagi pekerja yang dapat menjadi calon penerima BSU. Persyaratan tersebut mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan besaran upah yang diterima. Karena itu, pekerja dengan gaji Rp5,7 juta di Jakarta tidak dapat menentukan kelayakan hanya berdasarkan nominal gaji. Seluruh ketentuan perlu diperiksa secara bersamaan, termasuk data kepesertaan yang tercatat serta pelaporan upah oleh pemberi kerja. Memenuhi satu syarat saja belum cukup untuk memastikan seseorang akan menerima bantuan, sebab verifikasi tetap mengacu pada data dan ketentuan resmi yang berlaku.
Pertama, calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia. Status tersebut dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga kecocokan dan keakuratan data kependudukan menjadi hal penting dalam proses pemeriksaan. Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026. Artinya, status kepesertaan yang relevan bukan sekadar pernah terdaftar sebelumnya, melainkan tercatat aktif hingga batas waktu tersebut. Pekerja dapat memastikan informasi kepesertaannya melalui kanal atau layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan dan meminta pemberi kerja memeriksa kesesuaian data apabila terdapat perbedaan.
Persyaratan berikutnya berkaitan dengan upah. Besaran yang dinilai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, bukan semata-mata angka yang disebutkan secara lisan atau dihitung sendiri oleh pekerja. Komponen upah yang digunakan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Batas upah juga mengikuti ketentuan wilayah tempat pekerja bekerja, sehingga pekerja di Jakarta perlu membandingkan upah yang dilaporkan dengan batas untuk wilayah tersebut. Selain persyaratan itu, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dikecualikan dari penerima bantuan. Dengan demikian, nominal gaji Rp5,7 juta perlu dinilai berdasarkan laporan upah resmi, lokasi kerja, status kepesertaan, NIK, serta kategori pekerjaan; pemenuhan syarat tersebut menjadikan pekerja calon yang dapat dipertimbangkan, bukan jaminan bantuan pasti cair.
Besaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijelaskan dalam skema ini adalah Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut tidak diberikan sebagai pembayaran bulanan terpisah, melainkan dibayarkan sekaligus. Dengan demikian, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000. Pembayaran sekaligus dimaksudkan agar penerima mendapatkan keseluruhan nilai bantuan untuk periode yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyaluran program.
Nilai bantuan yang diterima setiap pekerja tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan BSU. Penyaluran juga memperhatikan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan program. Data calon penerima perlu diperiksa agar bantuan dapat diberikan kepada pekerja yang sesuai dengan kriteria. Karena itu, memenuhi satu ketentuan, seperti batas penghasilan, belum dengan sendirinya menjamin seseorang akan menerima dana. Penetapan penerima tetap mengikuti verifikasi dan ketentuan resmi yang berlaku.
Selain jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan, ketersediaan pagu anggaran turut dipertimbangkan. Anggaran untuk BSU harus tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenagakerjaan. Pagu tersebut menjadi dasar pelaksanaan program, termasuk dalam menentukan ruang penyaluran bantuan. Apabila jumlah calon yang memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran menjadi pertimbangan, pelaksanaan dapat bergantung pada hasil pendataan serta keputusan penyaluran. Oleh sebab itu, informasi mengenai penerima sebaiknya merujuk pada pengumuman resmi.
Bagi pekerja di Jakarta dengan gaji Rp5,7 juta, nominal penghasilan tersebut dapat membuka peluang untuk memenuhi kriteria penghasilan, apabila masih berada dalam batas yang ditetapkan untuk BSU. Namun, besaran gaji saja tidak cukup untuk memastikan kelayakan akhir. Pekerja juga perlu memenuhi persyaratan lain yang ditentukan, dan datanya harus lolos verifikasi. Penerimaan bantuan tetap bergantung pada pemenuhan seluruh ketentuan, jumlah pekerja yang memenuhi kriteria, serta ketersediaan pagu dalam DIPA Kementerian Ketenagakerjaan dan keputusan penyaluran yang berlaku.
Baca juga: Investasi Rp50 Juta Iming-iming Untung Rp5 Juta dan Umrah, MCI Tuban Diadukan ke Polisi | Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
