Jakarta | Foto Gibran Rakabuming Raka tidak lagi terlihat di sejumlah ruang rapat DPR setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Pengamatan pada Jumat, 13 November 2026, di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Jakarta, mendapati perubahan tersebut di beberapa ruangan. Namun, kondisi itu tidak berlaku untuk seluruh ruang rapat. Sejumlah ruangan lain masih menampilkan foto Gibran, sehingga belum tepat menyimpulkan bahwa semua foto telah dicopot dari lingkungan DPR.
Perbedaan yang terlihat antarruang menunjukkan bahwa pemasangan foto belum berubah secara seragam. Di beberapa ruang, foto yang sebelumnya menjadi bagian dari tampilan di dinding sudah tidak tampak. Sementara itu, di ruangan lain, foto tersebut masih terpasang. Pengamatan ini terbatas pada ruang-ruang yang terlihat saat kunjungan, dan tidak dengan sendirinya menjelaskan kapan perubahan dilakukan atau siapa pihak yang mengaturnya.
Jabatan wakil presiden yang dinyatakan kosong menjadi latar penting dari perubahan tampilan tersebut. Meski demikian, pengamatan visual hanya mencatat keberadaan atau ketiadaan foto di lokasi tertentu. Tidak ada dasar dari pengamatan ini untuk menyimpulkan bahwa pencopotan di beberapa ruangan merupakan kebijakan menyeluruh, ataupun bahwa seluruh ruang telah mengikuti satu keputusan yang sama. Perbedaan itu perlu dipahami sebagai kondisi yang dijumpai pada waktu dan tempat pengamatan.
Gedung Nusantara I digunakan untuk berbagai kegiatan dan rapat DPR, dengan ruang-ruang yang dapat memiliki susunan serta kelengkapan berbeda. Karena itu, foto yang masih terlihat di sebagian lokasi tidak bertentangan dengan temuan bahwa foto tidak lagi ada di beberapa ruang lainnya. Gambaran pada Jumat tersebut bersifat terbatas dan dapat berubah seiring waktu. Untuk memastikan alasan perubahan, cakupan ruangan yang terdampak, maupun prosedur penataan foto, diperlukan keterangan resmi dari pihak terkait. Hingga informasi semacam itu tersedia, laporan yang cermat perlu membedakan temuan di beberapa ruang dan keadaan seluruh gedung parlemen.
Berdasarkan pantauan pada waktu yang dilaporkan, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat di beberapa ruang rapat DPR. Temuan ini mencakup ruang rapat Badan Legislasi (Baleg), Komisi IX, serta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Dengan demikian, ketiga lokasi tersebut menjadi ruang yang disebut dalam laporan sebagai tempat foto Gibran sudah tidak lagi terpasang atau tidak tampak saat pemeriksaan berlangsung. Keterangan ini merujuk pada kondisi yang terlihat ketika pantauan dilakukan, bukan pernyataan mengenai perubahan permanen di seluruh lingkungan DPR.
1. Ruang rapat Badan Legislasi (Baleg): foto Gibran tidak tampak di ruang rapat badan yang menangani pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada saat pantauan. Temuan ini menunjukkan bahwa di lokasi Baleg, gambar yang dimaksud tidak terlihat sebagaimana disebutkan dalam laporan. Keterangan yang tersedia tidak merinci kapan foto itu terakhir dipasang, kapan dilepas, ataupun alasan perubahan penataannya. Karena itu, informasi mengenai ruang Baleg sebaiknya dipahami sebatas hasil pengamatan di lokasi pada waktu yang dilaporkan.
2. Ruang rapat Komisi IX: foto Gibran juga tidak terlihat di ruang rapat komisi yang membidangi isu kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial. 3. Ruang Badan Aspirasi Masyarakat (BAM): lokasi ini turut masuk dalam daftar ruang yang tidak menampilkan foto tersebut saat dipantau. Penyebutan ketiga ruang itu membantu memperjelas cakupan temuan, sekaligus membedakan lokasi yang diamati dari ruang-ruang DPR lainnya yang tidak dijelaskan dalam informasi tersebut. Tidak terlihatnya foto pada waktu pantauan tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah gambar dipindahkan, disimpan, atau memang tidak dipasang. Laporan hanya menyampaikan hasil pengamatan, sehingga detail mengenai kebijakan pemasangan maupun tindak lanjutnya belum dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia.
Di tengah kabar bahwa foto Gibran tidak lagi terpasang di sejumlah ruang rapat DPR, kondisi yang terlihat tidak seragam di setiap ruangan. Foto tersebut masih terlihat di ruang rapat Komisi III, Komisi I, dan Komisi VIII. Dengan demikian, keberadaan foto di ketiga ruang komisi itu perlu dibedakan dari keadaan di ruang-ruang lain yang disebut tidak lagi memasangnya. Informasi yang tersedia menunjukkan adanya perbedaan kondisi antarruang, bukan keadaan yang sama di seluruh lingkungan rapat DPR.
Di ruang rapat Komisi III, foto Gibran masih tampak terpasang. Keadaan serupa juga terlihat di ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII. Ketiga ruang tersebut menjadi contoh bahwa foto itu masih dapat ditemukan di beberapa lokasi, meskipun di sejumlah ruang lain kondisinya berbeda. Penyebutan komisi-komisi ini menegaskan ruang lingkup keterangan yang dapat dipastikan: foto masih terlihat di sana, tanpa menyamakan situasinya dengan seluruh ruang rapat DPR.
Perbedaan ini penting dicatat secara cermat. Keterangan bahwa foto tidak lagi terpasang di sejumlah ruang tidak berarti foto telah hilang dari semua ruang komisi. Sebaliknya, keberadaan foto di Komisi III, Komisi I, dan Komisi VIII juga tidak menunjukkan bahwa foto tetap terpasang di setiap ruang rapat. Informasi yang ada hanya memastikan kondisi pada lokasi-lokasi tersebut dan menyatakan bahwa keadaan di beberapa ruang lainnya berbeda.
Tidak ada keterangan yang menjelaskan siapa yang mencopot foto dari ruang-ruang yang kini tidak lagi memasangnya, ataupun kapan tindakan tersebut dilakukan. Karena itu, tidak tepat menarik kesimpulan tentang pihak yang bertanggung jawab, urutan kejadian, atau alasan di balik perbedaan tersebut. Batas informasi ini perlu dijaga agar laporan tetap berfokus pada fakta yang diketahui: foto Gibran masih terlihat di tiga ruang rapat komisi, sementara sejumlah ruang lain dilaporkan tidak lagi memasangnya. Kondisi itu menggambarkan variasi antarruang, tanpa memberi dasar untuk memastikan bagaimana atau mengapa perubahan terjadi.
Perubahan tampilan di sejumlah ruang rapat DPR berlangsung di tengah kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Sebelum foto Gibran tak lagi terpasang di beberapa ruangan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden dinyatakan kosong sejak surat pengunduran diri diserahkan. Pernyataan tersebut menjadi konteks penting untuk memahami perubahan yang terlihat di lingkungan parlemen. Meski demikian, pencopotan atau pemindahan foto merupakan hal berbeda dari proses pengisian jabatan, yang memiliki tahapan dan batas waktu tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Muzani menyampaikan keterangan itu setelah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan surat berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan penerimaan tersebut, MPR memperoleh dokumen yang menjadi dasar bagi lembaga untuk menindaklanjuti pengunduran diri serta mengurus status jabatan wakil presiden. Muzani mengaitkan kekosongan jabatan dengan momen penyerahan surat, bukan dengan perubahan foto di ruang rapat. Pernyataan itu juga menandai bahwa perhatian lembaga beralih pada proses konstitusional berikutnya, sementara informasi mengenai foto menjadi bagian dari perubahan suasana di sejumlah ruang DPR.
Kekosongan jabatan wakil presiden selanjutnya perlu ditangani melalui mekanisme yang telah ditetapkan. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut. Batas waktu ini menjadi acuan bagi lembaga dalam menjalankan tahapan yang diperlukan setelah menerima surat pengunduran diri. Karena itu, pernyataan Muzani tidak hanya menjelaskan posisi jabatan setelah surat diserahkan, tetapi juga menegaskan adanya tenggat untuk menentukan pengganti. Perkembangan administrasi dan keputusan resmi terkait pengisian jabatan akan menjadi hal yang perlu dipantau dalam periode tersebut. Sementara itu, perubahan penempatan foto di ruang rapat DPR dapat dipahami sebagai perkembangan terpisah yang terjadi dalam konteks perubahan status politik itu.
Baca juga: Pasca-OTT KPK, Sejumlah Ruangan di Kantor BNPB Disegel | Harga BBM Pertamina pada 14 Oktober 2026 Masih Sama, Sejumlah Produk Naik sejak September | Kabut Asap Karhutla Memburuk, Sejumlah Wilayah Sumatra dan Kalimantan Berstatus Berbahaya
5 kunjungan