Yogyakarta | Belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berada di ruang rapat Badan Anggaran DPRD DIY. Aksi tersebut berlangsung pada Rabu (4/11/2026), ketika rombongan mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta. Rekaman mengenai peristiwa itu kemudian beredar dan ramai dibicarakan di media sosial.
Peristiwa penurunan foto di ruang Banggar tersebut menjadi pokok perhatian dalam kunjungan rombongan Forum Kebangsaan DIY ke gedung legislatif daerah. Informasi yang tersedia menyebutkan siapa yang melakukan aksi, objek yang diturunkan, serta lokasi kejadian. Rincian mengenai alasan tindakan atau percakapan yang berlangsung di tempat tidak disebutkan dalam keterangan peristiwa ini.
Rekaman yang beredar membuat aksi tersebut memperoleh perhatian publik di luar kompleks DPRD. Namun, beredarnya video di media sosial tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh latar kejadian. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari keterangan ini terbatas pada waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan tindakan penurunan foto Wakil Presiden. Penjelasan lebih jauh mengenai konteks maupun tanggapan pihak terkait perlu merujuk pada keterangan terpisah.
Ruang rapat Badan Anggaran merupakan lokasi yang disebut dalam laporan tentang aksi tersebut, sementara kompleks DPRD Yogyakarta menjadi tempat rombongan mendatangi lembaga. Penyebutan kedua lokasi itu membantu membedakan ruang tempat foto diturunkan dari kawasan gedung yang didatangi. Tidak ada rincian tambahan mengenai susunan acara, jumlah pasti peserta selain disebut belasan anggota, atau keadaan ruang ketika peristiwa terjadi.
Dengan demikian, inti peristiwa pada Rabu itu adalah penurunan foto Gibran oleh belasan anggota Forum Kebangsaan DIY di ruang rapat Banggar DPRD DIY. Rekamannya kemudian ramai di media sosial, sehingga kejadian di lingkungan parlemen daerah tersebut menjadi sorotan. Uraian ini mencatat fakta yang tersedia tanpa menambahkan motif, respons, atau urutan kejadian yang belum terkonfirmasi.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa kedatangan rombongan ke gedung DPRD bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat mengenai situasi terkini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi cara agar suara dan keresahan warga tidak berhenti sebagai pembicaraan di luar lembaga pemerintahan. Rombongan berharap para anggota dewan bersedia menerima aspirasi yang mereka bawa dan meneruskannya kepada presiden untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, DPRD dipandang sebagai jalur penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, bukan sebagai pihak yang diminta menyelesaikan seluruh persoalan secara langsung.
Chirzin menyatakan, materi yang disampaikan mencakup sejumlah persoalan, termasuk dugaan terkait ijazah. Ia mengaitkan isu tersebut dengan agenda sidang yang, menurut keterangannya, akan berlangsung keesokan hari. Namun, ia tidak merinci lebih jauh perkara, pihak, ataupun agenda sidang yang dimaksud. Karena itu, keterangan mengenai jadwal dan kaitannya dengan tuntutan forum perlu dipahami sebagai penjelasan Chirzin, bukan sebagai rincian agenda yang telah dipastikan secara terpisah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu dugaan ijazah menjadi salah satu bagian dari kegelisahan yang ingin disampaikan, sementara proses dan pembahasannya berada pada ranah yang berbeda.
Dalam menyampaikan tuntutan, Chirzin juga menyerukan agar pejabat yang disebut dalam pernyataannya menempuh langkah politik dan hukum. Seruan itu disampaikan sebagai bagian dari pandangan forum mengenai cara merespons persoalan yang mereka angkat. Ia mengharapkan aspirasi yang diserahkan di gedung dewan diteruskan kepada presiden agar dapat memperoleh perhatian serta tindak lanjut. Keterangan tersebut tidak dengan sendirinya memastikan keputusan atau respons dari DPRD maupun pemerintah. Sebaliknya, hal itu menggambarkan maksud kedatangan rombongan dan harapan mereka terhadap jalur kelembagaan. Forum membawa kegelisahan publik, menyertakan isu dugaan ijazah, serta meminta adanya langkah politik dan hukum dari pejabat terkait, sebagaimana disampaikan pembinanya. Rincian lebih lanjut mengenai perkara atau agenda sidang tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Menurut Chirzin, penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD DIY berlangsung secara spontan. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut bukan agenda yang dirancang terpisah, melainkan muncul dalam rangkaian kegiatan Forum Kebangsaan DIY yang menyampaikan tuntutan pemakzulan wakil presiden. Dalam penuturannya, momen itu menjadi bagian dari ekspresi sikap para peserta di tengah penyampaian aspirasi. Pernyataan tersebut menggambarkan cara forum memaknai aksi yang terjadi, bukan penjelasan bahwa seluruh pihak yang berada di gedung menyetujui tindakan itu. Penurunan foto kemudian dipandang sebagai simbol dari tuntutan politik yang mereka bawa, sekaligus menarik perhatian terhadap isu yang ingin disampaikan kepada lembaga legislatif.
Chirzin menggambarkan tindakan di ruang Badan Anggaran (Banggar) sebagai pesan terbuka, baik bagi masyarakat maupun anggota dewan. Dengan menurunkan foto tersebut, menurutnya, forum ingin menunjukkan secara langsung bahwa mereka menolak keberadaan Gibran dalam jabatan wakil presiden dan meminta DPR memperhatikan aspirasi itu. Ia menyebut pemakzulan Gibran sebagai sikap tegas Forum Kebangsaan DIY. Pernyataan itu menegaskan posisi forum, tetapi tidak dengan sendirinya berarti proses pemakzulan telah dimulai atau keputusan resmi telah diambil. Tuntutan politik tersebut perlu dibedakan dari mekanisme konstitusional dan prosedur yang menjadi kewenangan lembaga terkait. Bagi forum, aksi itu menjadi cara untuk membuat tuntutan mereka terlihat dan terdengar di ruang publik.
Dalam kesempatan yang sama, Chirzin juga memperingatkan DPR agar menindaklanjuti isu ijazah yang disorot dalam perdebatan mengenai Gibran. Ia meminta persoalan tersebut tidak diabaikan dan mendorong anggota dewan memberi perhatian terhadap pertanyaan yang disampaikan publik. Namun, isu mengenai ijazah itu tetap harus dipahami sebagai hal yang disorot dan dipersoalkan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti melalui keterangan ini. Penilaian atas dokumen maupun dugaan yang beredar memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi melalui jalur yang berwenang. Dengan demikian, pesan Chirzin mencakup dua hal: tuntutan pemakzulan sebagai sikap forum dan desakan agar DPR merespons isu ijazah secara serius. Keduanya merupakan pernyataan serta aspirasi yang disampaikan oleh pihak forum.
Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menyebut aksi penurunan foto Gibran di Gedung DPRD DIY diikuti oleh 32 elemen masyarakat. Keterlibatan berbagai kelompok itu, menurut Syukri, mencerminkan adanya perhatian bersama terhadap keadaan nasional dan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat respons. Ia menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan penilaian para peserta mengenai arah kehidupan berbangsa dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Syukri menilai kondisi kehidupan bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Dalam pandangannya, persoalan korupsi dan kolusi masih menjadi perhatian, sementara sejumlah kebijakan negara dianggap belum berpihak kepada rakyat. Ia juga menyinggung polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu hal yang menambah sorotan publik. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Syukri dan tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran tuduhan atau dugaan yang berkaitan dengan isu-isu itu.
Selain menyampaikan kritik, Syukri menyinggung peran Presiden Prabowo Subianto dalam merespons situasi yang ia gambarkan tersebut. Menurutnya, kepala negara perlu menunjukkan sikap dan perhatian terhadap berbagai persoalan yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ia menyebut adanya kewajiban moral yang perlu ditunjukkan oleh Presiden, terutama dalam menghadapi isu yang menyangkut tata kelola negara, kebijakan publik, serta kepercayaan masyarakat. Pandangan itu menjadi bagian dari alasan yang ia kemukakan untuk menjelaskan sikap Forum Kebangsaan DIY dan para elemen yang mengikuti aksi.
Dengan demikian, jumlah peserta dan isu yang disorot disampaikan melalui keterangan Syukri sebagai pelindung Forum Kebangsaan DIY.
Baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, TNI Rawat Semangat Kebangsaan | Bersama Kesbangpol, LDII mengintegrasikan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan kecakapan digital untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jakarta | Semarak HJB dan HUT TNI 2026, Pemkab bersama Kodim Bojonegoro Gelar LCC Wawasan Kebangsaan
15 kunjungan