Jakarta | Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan Roy Suryo tidak dapat diterima. Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan pada Senin, 19 Oktober 2026. Dengan keputusan ini, proses pemeriksaan perkara berlanjut ke tahap berikutnya. Amar tersebut belum menentukan apakah tuduhan dalam perkara terbukti atau tidak.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang muncul dalam polemik mengenai ijazah Joko Widodo, presiden ke-7 Republik Indonesia. Roy Suryo menjadi salah satu pihak yang menghadapi proses hukum dalam perkara tersebut. Meski majelis telah menjatuhkan putusan atas eksepsi, substansi tuduhan dan pembelaan para pihak masih perlu diperiksa dalam persidangan.
Eksepsi umumnya diajukan untuk mempersoalkan aspek tertentu dari proses atau dakwaan sebelum pemeriksaan pokok perkara berlangsung. Pernyataan bahwa perlawanan tidak dapat diterima berarti hakim tidak mengabulkan keberatan yang diajukan pada tahap tersebut. Putusan sela ini, dengan demikian, membuka jalan bagi kelanjutan proses, tetapi tidak sama dengan putusan akhir mengenai kesalahan maupun tanggung jawab pidana Roy Suryo.
Dalam tahapan selanjutnya, pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan sesuai agenda persidangan dan ketentuan hukum acara. Para pihak dapat menyampaikan keterangan serta bukti yang relevan, sementara majelis hakim menilai perkara berdasarkan materi yang diajukan. Karena pemeriksaan pokok perkara belum selesai, kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan fitnah dan pencemaran nama baik belum dapat ditarik dari putusan sela tersebut. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada jalannya sidang dan penilaian hakim terhadap keseluruhan perkara.
Ketua majelis hakim Christina Endarwati membacakan amar putusan sela yang menyatakan perlawanan yang diajukan advokat terdakwa Roy Suryo Notodiprodjo tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut menjadi inti keputusan yang disampaikan majelis dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Dengan amar itu, majelis menolak untuk menerima perlawanan tersebut. Nama terdakwa dalam penyebutan amar adalah Roy Suryo Notodiprodjo, sedangkan pihak yang mengajukan perlawanan disebut sebagai advokat terdakwa. Keterangan ini merangkum pokok amar sebagaimana dibacakan oleh ketua majelis hakim, tanpa mengubah substansi putusan yang disampaikan.
Frasa “tidak dapat diterima” merupakan rumusan yang digunakan dalam amar terhadap perlawanan itu. Rumusan tersebut secara khusus merujuk pada pengajuan yang dilakukan advokat Roy Suryo Notodiprodjo, bukan pada hal lain di luar pokok pernyataan majelis. Karena itu, isi putusan sela yang dapat dicatat di bagian ini adalah bahwa perlawanan tersebut tidak diterima. Penyampaian nama ketua majelis dan nama terdakwa membantu memastikan siapa yang membacakan amar serta kepada siapa perlawanan yang dimaksud berkaitan. Tidak ada rincian tambahan yang disampaikan dalam uraian ini mengenai alasan majelis mengambil keputusan tersebut.
Amar yang dibacakan Christina Endarwati menegaskan hasil atas perlawanan yang diajukan, yakni dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, inti putusan sela dapat dipahami melalui dua unsur: siapa yang mengajukan perlawanan dan bagaimana majelis menyatakan hasilnya. Advokat terdakwa Roy Suryo Notodiprodjo mengajukan perlawanan, sementara ketua majelis hakim membacakan bahwa pengajuan itu tidak dapat diterima. Rumusan ini menjadi pokok informasi mengenai amar putusan sela dalam perkara tersebut. Penyebutan hasil secara langsung juga membedakan isi amar dari uraian lain yang tidak tersedia dalam informasi ini. Tidak ada dasar untuk menambahkan penjelasan mengenai pertimbangan, argumen, atau rincian lain; yang dapat dipastikan ialah amar yang dibacakan menyatakan perlawanan advokat terdakwa Roy Suryo Notodiprodjo tidak dapat diterima oleh majelis hakim.
Majelis hakim menilai putusan praperadilan yang diajukan sebagai dasar keberatan oleh tim penasihat hukum Roy Suryo tidak dapat digunakan untuk membatalkan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya, majelis merujuk pada putusan praperadilan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan. Keberadaan putusan tersebut, menurut majelis, tidak memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menyatakan dakwaan batal atau tidak dapat diterima. Karena itu, dalil yang disampaikan penasihat hukum dengan bertumpu pada putusan praperadilan tersebut tidak mengubah penilaian majelis atas keberatan yang diajukan.
Majelis juga menegaskan bahwa perlawanan terhadap dakwaan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan praperadilan yang dikutip dalam perlawanan itu tidak menjadi landasan hukum untuk meminta dakwaan dinyatakan gugur. Dengan pertimbangan tersebut, majelis menyatakan dalil penasihat hukum yang menjadikan putusan Nomor 99/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan sebagai alasan pembatalan dakwaan tidak berdasar hukum. Penilaian itu terbatas pada dasar keberatan yang diajukan, yakni penggunaan putusan praperadilan untuk meminta dakwaan dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis tidak menerima perlawanan yang diajukan dengan bertumpu pada putusan praperadilan. Putusan itu tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan dakwaan maupun menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi yang terkait dengan dalil tersebut ditolak, dan pemeriksaan perkara dugaan pencemaran nama baik berlanjut ke tahap berikutnya. Majelis menyampaikan penilaian mengenai tidak adanya dasar hukum bagi perlawanan tersebut, tanpa menjadikan putusan praperadilan itu sebagai alasan untuk menghentikan pemeriksaan. Pokok perkara tetap akan diperiksa dalam proses persidangan selanjutnya sesuai tahapan yang berlaku.
Dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan pihak Roy Suryo, majelis hakim memerintahkan agar pemeriksaan perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut dilanjutkan. Putusan atas eksepsi ini menyangkut keberatan terhadap aspek formal dakwaan, bukan penilaian akhir mengenai apakah tuduhan dalam perkara terbukti atau tidak. Karena itu, penolakan eksepsi tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.
Tindak lanjut yang diperintahkan majelis adalah agar jaksa penuntut umum meneruskan pemeriksaan perkara atas nama Roy Suryo. Pada tahap berikutnya, proses persidangan akan berfokus pada pemeriksaan materi perkara sesuai hukum acara yang berlaku. Para pihak dapat menyampaikan keterangan dan bukti yang relevan, sementara majelis hakim akan menilai keseluruhan hal tersebut secara berimbang sebelum menjatuhkan putusan.
Kelanjutan persidangan membuka ruang bagi pemeriksaan lebih lanjut atas dakwaan, tanggapan terdakwa, serta bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Keterangan saksi maupun ahli, apabila dihadirkan, juga akan dinilai dalam konteks perkara. Proses ini penting untuk memastikan setiap dalil diuji di persidangan dan para pihak memperoleh kesempatan menyampaikan posisi mereka. Publikasi mengenai perkembangan perkara karenanya perlu membedakan keputusan prosedural tentang eksepsi dari putusan yang menentukan pokok perkara.
Majelis belum menetapkan hasil akhir pemeriksaan ataupun menyatakan kesalahan Roy Suryo. Penentuan tersebut baru dapat dilakukan setelah rangkaian persidangan berjalan, termasuk pemeriksaan bukti dan penyampaian argumentasi para pihak, lalu hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum. Sampai ada putusan atas pokok perkara, status dan dugaan yang disampaikan dalam dakwaan tetap harus dipahami sebagai bagian dari proses hukum, bukan kesimpulan yang telah terbukti.
Dengan demikian, tindak lanjut yang secara tegas diperintahkan majelis hakim adalah meminta jaksa penuntut umum meneruskan pemeriksaan perkara atas nama Roy Suryo. Persidangan berlanjut ke tahap pemeriksaan, sedangkan penilaian mengenai fakta, kekuatan bukti, dan tanggung jawab pidana masih menunggu proses serta putusan pengadilan. Keputusan menolak eksepsi hanya memungkinkan pemeriksaan perkara diteruskan; keputusan itu sendiri tidak menentukan apakah terdakwa bersalah atau bagaimana perkara akan berakhir.
Baca juga: Bukan Minta Perkara Dipaksakan, DAF & PARTNERS Tagih Kepastian: Laporan 087/LP-DAF/IX/2026 Sudah Sampai Mana? | Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Kodim 0906/Kkr Hadir Untuk Masyarakat, Gelar Donor Darah Serta Pengobatan Dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menyambut HUT TNI
