Jakarta | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengumumkan rencana pembelian kembali saham tahap II melalui keterbukaan informasi pada 22 Oktober 2026. Dalam pengumuman tersebut, perseroan menyampaikan bahwa nilai dana yang disiapkan untuk pelaksanaan buyback ini ditetapkan sebesar-besarnya Rp1 triliun. Dengan demikian, angka tersebut merupakan batas maksimum dana yang dapat digunakan, bukan jumlah yang dipastikan akan terserap seluruhnya. Pelaksanaan transaksi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi pasar selama periode program.
BRI merencanakan pembelian kembali saham berlangsung mulai 22 Oktober 2026 hingga 21 Januari 2027. Rentang waktu sekitar tiga bulan itu menjadi periode yang disediakan bagi perseroan untuk melaksanakan transaksi sesuai rencana. Informasi mengenai jadwal dan nilai maksimum tersebut memberi gambaran kepada pemegang saham serta pelaku pasar mengenai cakupan program tahap II. Namun, pelaksanaan buyback dapat berlangsung secara bertahap, dan jumlah saham yang akhirnya dibeli akan bergantung pada transaksi yang dilakukan dalam periode tersebut. Rencana itu disampaikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi perusahaan kepada publik.
Perseroan menyebut langkah ini dilakukan ketika pasar modal mengalami fluktuasi yang signifikan. Pembelian kembali saham dalam situasi tersebut menjadi kebijakan yang diumumkan BRI dengan tetap mengacu pada regulasi dan persetujuan yang relevan, bukan sebagai kepastian mengenai arah pergerakan harga saham. Rencana tahap II tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 serta surat OJK Nomor S-112/D.04/2026 tertanggal 9 September 2026. Acuan itu menjadi landasan bagi perusahaan dalam menyampaikan dan menjalankan program buyback. Investor dapat menelaah keterbukaan informasi BRI untuk memahami ketentuan, ruang lingkup, dan perkembangan pelaksanaan transaksi selama periode yang telah direncanakan.
Corporate Secretary BRI, Dhanny, menjelaskan bahwa rencana buyback saham senilai Rp1 triliun merupakan bagian dari upaya perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dalam penjelasannya, langkah tersebut ditempatkan sebagai salah satu bentuk perhatian BRI terhadap kepentingan pemegang saham, sekaligus bagian dari pengelolaan perusahaan. Buyback direncanakan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi, namun alasan yang disampaikan manajemen berfokus pada tujuan penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pandangan terhadap kondisi bisnis perseroan. Penjelasan tersebut mencerminkan posisi resmi manajemen mengenai dasar rencana pembelian kembali saham, tanpa mengubah tujuan yang telah disampaikan.
Dhanny juga menyampaikan bahwa rencana buyback mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental bisnis BRI serta prospek pertumbuhan jangka panjang perseroan. Keyakinan itu menjadi bagian dari pertimbangan manajemen dalam menyampaikan rencana tersebut kepada pemegang saham dan publik. Pernyataan ini menempatkan fundamental bisnis dan prospek jangka panjang sebagai konteks yang menyertai upaya peningkatan nilai bagi pemegang saham. Dengan demikian, alasan strategis yang dijelaskan BRI tidak hanya terkait dengan pelaksanaan buyback, tetapi juga dengan pandangan manajemen atas bisnis dan arah pertumbuhan perseroan dalam jangka panjang. Dhanny menyampaikan hal tersebut sebagai penjelasan mengenai sikap manajemen terhadap rencana yang diajukan.
Dalam pelaksanaannya, BRI tetap mengutamakan kecukupan permodalan, prinsip kehati-hatian, serta tata kelola perusahaan yang baik. Dhanny menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi perhatian dalam menjalankan rencana buyback, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penekanan pada kecukupan modal menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana tetap memperhatikan kebutuhan permodalan perseroan. Sementara itu, prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik menjadi landasan proses pelaksanaan sebagaimana disampaikan manajemen. BRI menyatakan komitmennya untuk menjalankan buyback dengan memperhatikan seluruh prinsip tersebut dan mematuhi ketentuan. Karena itu, penjelasan Dhanny mengaitkan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham dengan keyakinan terhadap fundamental serta prospek pertumbuhan jangka panjang, sekaligus menegaskan bahwa langkah itu harus dijalankan secara cermat, dengan modal yang memadai, dan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam merencanakan buyback saham tahap II, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperhitungkan dampak transaksi terhadap struktur modal dan kemampuan perseroan menjaga permodalan tetap sehat. Pertimbangan ini penting karena pembelian kembali saham menggunakan dana perusahaan dan perlu diseimbangkan dengan kebutuhan operasional maupun rencana pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, aksi korporasi tersebut tidak hanya dinilai dari pengaruhnya terhadap saham, tetapi juga dari kecukupan modal untuk menopang kegiatan bank.
Berdasarkan perhitungan pro forma setelah pelaksanaan buyback tahap II, indikator keuangan konsolidasian BRI per 30 Juni 2026 mencakup capital adequacy ratio (CAR) sebesar 21,42% dan return on equity (ROE) sebesar 18,80%. Angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai posisi permodalan serta tingkat pengembalian terhadap ekuitas dalam skenario setelah transaksi. Karena bersifat pro forma, perhitungan itu merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi pelaksanaan buyback, bukan pengganti laporan keuangan aktual untuk periode berikutnya.
CAR mencerminkan perbandingan modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko dan menjadi salah satu ukuran untuk menilai bantalan permodalan dalam menghadapi eksposur risiko. Sementara itu, ROE menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan imbal hasil dari ekuitas yang dimiliki. Kedua indikator memiliki fungsi berbeda, sehingga pembacaannya perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat dan tidak berdiri sendiri dalam menilai keseluruhan kinerja atau ketahanan perusahaan.
BRI menyatakan kapasitas permodalannya memadai untuk mendukung ekspansi bisnis dan menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menghimpun dana serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan sektor usaha. Perseroan juga menyampaikan bahwa kapasitas tersebut dipertimbangkan untuk mengantisipasi risiko di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan. Pernyataan ini menegaskan bahwa rencana buyback disusun dengan memperhatikan kebutuhan menjaga ruang permodalan, sembari tetap mendukung kegiatan utama bank.
Meski demikian, indikator pro forma perlu dipahami sebagai bagian dari pertimbangan atas rencana aksi korporasi, bukan jaminan bahwa kondisi pasar atau kinerja mendatang akan selalu sesuai perkiraan. Perubahan ekonomi, kualitas aset, pertumbuhan kredit, dan pergerakan pasar dapat memengaruhi kebutuhan modal. Karena itu, pemantauan terhadap kecukupan modal dan pengelolaan risiko tetap relevan setelah buyback, seiring BRI menjalankan agenda bisnisnya.
Dalam pelaksanaan tahap II buyback, BRI menyatakan bahwa pembelian saham akan dilakukan pada harga yang dinilai baik dan wajar oleh perseroan. Penilaian tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu dan harga transaksi, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi pasar. Pendekatan ini memberi ruang bagi perseroan untuk menjalankan pembelian secara terukur, bukan pada harga yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan situasi perdagangan. Harga saham dapat bergerak mengikuti perubahan pasar, sehingga pelaksanaan buyback tetap bergantung pada evaluasi BRI terhadap kewajaran harga dan kepentingan perseroan.
Saham yang diperoleh dari buyback direncanakan untuk dimanfaatkan dalam program kepemilikan saham bagi pekerja dan/atau anggota direksi serta dewan komisaris. Program semacam ini dapat menjadi sarana untuk menyelaraskan kepentingan penerima saham dengan kinerja dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, rencana pemanfaatan tersebut belum berarti saham akan langsung dialihkan kepada pihak-pihak terkait. BRI menegaskan bahwa pengalihan saham hasil pembelian kembali baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Pelaksanaannya juga harus mengikuti seluruh peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai proses dan tata cara pengalihan.
Dengan demikian, penggunaan saham hasil buyback tetap bergantung pada persetujuan pemegang saham dan pemenuhan kewajiban regulasi. Persetujuan RUPS menjadi tahapan penting sebelum BRI merealisasikan program kepemilikan tersebut, sementara kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan setiap tindakan korporasi.
