BNPB Catat 10 Bencana Baru, Enam Provinsi Hadapi Lonjakan Titik Api

oleh
BNPB Catat 2.247 Bencana di Indonesia hingga 30 Oktober 2026, Hampir 6 Juta Terdampak

Kabupaten Batang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepuluh kejadian bencana baru pada Rabu, 4 November 2026. Penambahan tersebut membuat jumlah bencana yang tercatat sepanjang tahun ini meningkat menjadi 2.295 kejadian. Sehari sebelumnya, hingga 3 November, total kejadian yang masuk dalam catatan BNPB berjumlah 2.285. Dengan demikian, data terbaru menunjukkan adanya tambahan sepuluh peristiwa dalam satu hari, berdasarkan laporan yang diterima dan disampaikan lembaga tersebut.

Informasi itu disampaikan Berton SP Panjaitan, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam sebuah konferensi pers. Berton merinci bahwa enam dari sepuluh kejadian baru merupakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Kabupaten Batang, Sragen, Luwu, Konawe Kepulauan, Pulau Taliabu, dan Jayawijaya. Sebaran laporan mencakup beberapa wilayah di Indonesia, dengan jenis kejadian yang sama-sama berkaitan dengan kebakaran vegetasi dan lahan.

Selain karhutla, BNPB menerima laporan dua kejadian cuaca ekstrem di Sumenep dan Brebes. Satu kejadian banjir tercatat di Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan satu kejadian tanah longsor dilaporkan di Kabupaten Pacitan. Rincian tersebut melengkapi sepuluh kejadian baru yang menambah angka kumulatif bencana nasional menjadi 2.295 hingga 4 November. Berdasarkan komposisi laporan, karhutla menjadi jenis kejadian terbanyak dalam penambahan harian ini, dengan enam laporan, sementara cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor menyumbang empat kejadian lainnya. Angka dan lokasi tersebut menggambarkan catatan kejadian yang disampaikan BNPB dalam konferensi pers, bukan uraian mengenai dampak atau tingkat kerusakan setiap peristiwa. Pembaruan data harian ini memberikan gambaran mengenai jumlah kejadian yang tercatat sepanjang tahun berjalan, sekaligus memperlihatkan jenis bencana yang dilaporkan pada tanggal tersebut. Total tahunan itu merupakan akumulasi yang bergerak seiring masuknya laporan kejadian baru ke dalam pencatatan BNPB.BNPB memantau perkembangan titik panas di 10 provinsi, dengan perhatian khusus pada enam provinsi yang menunjukkan perubahan signifikan. Di wilayah-wilayah tersebut, tercatat sebanyak 864 titik api, sementara luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 1.615 hektare. Data ini menggambarkan perbedaan kondisi antardaerah: sejumlah lokasi mengalami kenaikan hotspot, sedangkan beberapa wilayah lainnya menunjukkan penurunan. Pemantauan dan penanganan terus dilakukan untuk mengikuti perubahan sebaran titik api serta luas area yang terdampak.

Berton menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan kenaikan menonjol. Jumlah hotspot di provinsi tersebut tercatat 425 titik, atau meningkat 50 persen dibandingkan hari sebelumnya. Pada saat yang sama, luas lahan dalam penanganan mencapai 664 hektare dan angka tersebut juga mengalami peningkatan. Perubahan pada jumlah titik panas maupun luas area yang ditangani menjadi perhatian dalam pemantauan BNPB, terutama karena keduanya menunjukkan perkembangan situasi kebakaran di lapangan.

Di Sumatera Selatan, terdapat 60 hotspot, meningkat 186 persen dari hari sebelumnya. Luas lahan yang ditangani di provinsi ini tercatat 105 hektare. Sementara itu, Jambi mencatat 150 titik panas, dengan kenaikan sebesar 134 persen, dan luas lahan dalam penanganan mencapai 403 hektare. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan persentase dapat terjadi bersamaan dengan jumlah hotspot dan luasan penanganan yang berbeda di setiap provinsi. Karena itu, kondisi masing-masing wilayah perlu dibaca berdasarkan data titik api dan luas area yang sedang ditangani.

Berbeda dengan wilayah yang mengalami kenaikan, jumlah hotspot di Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur menunjukkan variasi penurunan. Perubahan itu menjadi bagian dari gambaran pemantauan BNPB di 10 provinsi, yang mencakup kondisi dinamis dan tidak seragam. Untuk Kalimantan Timur, luas lahan terbakar tercatat 182 hektare. Data tersebut melengkapi catatan titik api dan area penanganan di provinsi lain, sekaligus menunjukkan bahwa pemantauan mencakup perkembangan jumlah hotspot maupun luasan lahan yang terdampak. BNPB terus mengawasi perubahan tersebut sebagai dasar untuk mengikuti situasi kebakaran di berbagai daerah.BNPB merespons perkembangan titik panas dan luasan lahan yang masih menjadi perhatian dengan meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap perubahan yang terjadi. Berton mengimbau agar kenaikan jumlah hotspot serta bertambahnya luas lahan yang terdampak menjadi perhatian dalam penanganan. Imbauan tersebut disampaikan ketika perkembangan di sejumlah wilayah masih berlangsung dan penanganan masih dapat dilakukan.

Perhatian pada dua perkembangan itu penting dalam membaca situasi yang dihadapi di lapangan. Jumlah titik panas dapat meningkat, sementara luas lahan yang perlu ditangani juga menjadi bagian dari kondisi yang harus dicermati. Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan perubahan tersebut dan tetap memaksimalkan upaya selama keadaan masih dapat ditangani. Pesan ini menekankan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika yang terus berkembang, tanpa menyebutkan tindakan teknis tertentu.

Imbauan Berton juga menggarisbawahi bahwa perkembangan hotspot dan luasan lahan perlu diperhatikan secara bersamaan. Kenaikan pada salah satu aspek tidak semestinya membuat perhatian terhadap aspek lainnya berkurang. Pemerintah daerah diminta menjadikan informasi mengenai titik panas dan lahan yang masih ditangani sebagai pertimbangan dalam upaya penanganan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kondisi terbaru di wilayah masing-masing tetap menjadi bagian dari perhatian.

BNPB menyampaikan agar kesempatan untuk menangani situasi yang masih dapat dikendalikan dimanfaatkan sebaik mungkin. Imbauan ini berfokus pada perhatian khusus terhadap kenaikan hotspot dan luas lahan, serta pemaksimalan upaya selama kondisi memungkinkan. BNPB tidak merinci langkah operasional tambahan dalam pesan tersebut. Pokok pesannya adalah agar pemerintah daerah terus mencermati perkembangan dan memastikan upaya penanganan tetap berjalan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Perkembangan titik panas dan lahan yang belum selesai ditangani menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menjaga perhatian terhadap keadaan terkini. BNPB berharap kenaikan yang terjadi tidak luput dari pencermatan, terutama saat penanganan masih dapat dimaksimalkan. Pesan tersebut menegaskan fokus pada pemantauan perkembangan dan kesinambungan upaya, tanpa menetapkan bentuk tindakan tertentu di luar imbauan yang disampaikan Berton.

Data kumulatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 November 2026 menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi sangat mendominasi kejadian di Indonesia. Sebanyak 99,21 persen dari seluruh bencana yang tercatat termasuk dalam kelompok ini, sementara bencana geologi menyumbang 0,79 persen. Komposisi tersebut menggambarkan besarnya paparan terhadap bahaya yang berkaitan dengan kondisi cuaca dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, tanah longsor, serta gelombang pasang atau abrasi. Angka-angka itu merupakan akumulasi laporan sampai tanggal pencatatan, sehingga memberi gambaran tentang beban penanganan sepanjang tahun, bukan hanya situasi pada satu hari.

Karhutla menjadi jenis bencana yang paling banyak dicatat, dengan 1.063 kejadian. Setelah itu, BNPB mencatat 611 banjir dan 351 kejadian cuaca ekstrem. Kekeringan mencapai 125 kejadian, sedangkan tanah longsor tercatat sebanyak 113 kejadian. Gelombang pasang atau abrasi menjadi kategori hidrometeorologi dengan jumlah paling sedikit, yakni 14 kejadian. Pada kelompok geologi, terdapat 14 gempa bumi dan empat erupsi gunung api. Hingga tanggal tersebut, tidak ada kejadian tsunami yang tercatat. Perbedaan jumlah antarkategori ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap penanggulangan perlu mencakup risiko yang berlangsung cepat, seperti banjir dan cuaca ekstrem, sekaligus ancaman berkepanjangan seperti karhutla dan kekeringan.

Dampak kumulatif bencana juga tercermin pada korban jiwa dan warga terdampak. BNPB mencatat 427 orang meninggal dunia, 21 orang hilang, serta 3.260 orang mengalami luka-luka.

Baca juga: Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru dalam Peringatan HUT Ke-81 TNI

15 kunjungan